Ketimpangan Pendapatan Melebar, Kebijakan Pemerintah Australia Justru Untungkan Orang Kaya?
Thomas Harmathy adalah tipikal generasi muda Australia. Dia sehat, hidup sendiri di usia 20-an, dan bekerja di sektor perhotelan.
Namun, dia dan teman-temannya merasakan situasi ekonominya tidak begitu menjanjikan.
"Saya hanya berusaha menjalani kehidupan dari minggu ke minggu berikutnya. Sudah berlangsung seperti itu untuk sementara waktu," ujarnya kepada ABC News.
Masalah yang dialaminya, mulai dari biaya tempat tinggal hingga pekerjaan layak yang menjadi lebih sulit saat ini.
Menurut ekonom dari Institut Australia, Matt Grudnoff, situasi yang dialami Thomas dan teman-temannya merupakan dampak dari ketimpangan ekonomi.
"Ketimpangan yang terjadi sangat mencolok," katanya.
"Sejak krisis keuangan global, hampir semua keuntungan dari pertumbuhan ekonomi riil per kapita, hanya dinikmati oleh 10 persen kalangan teratas," jelas Grudnoff.
"Sementara kita semua hampir tidak menerima manfaat apa pun dari pertumbuhan ekonomi tersebut," tambahnya.
Grudnoff menjelaskan, 93 persen keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dinikmati 10 persen orang dengan penghasilan tertinggi. Sisanya, 7 persen keuntungan pertumbuhan ekonomi dibagi di antara 90 persen orang lainnya," ujarnya.
Dia mengatakan para pekerja di Australia selama satu dekade telah bertahan dengan gaji yang stagnan.
Meski demikian, harga dan nilai aset terus naik, sehingga "10 persen orang di puncak ekonomi mendapatkan banyak keuntungan sebagai pemasukan mereka, sementara 90 persen lainnya hanya hidup dari gaji.
"Jadi, gaji yang stagnan ini berarti orang-orang tidak saling berbagi dalam pertumbuhan ekonomi."
Jadi, saat 93 persen pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh 10 persen kalangan teratas, sistem pajak Australia kemudian meredistribusi sebagian dari keuntungan tersebut kepada 90 persen lainnya.
Australia memiliki sistem pajak "progresif", artinya tarif pajak orang meningkat saat mengikuti pendapatan mereka.
Sistem perpajakan ini akan semakin tidak progresif lagi, karena UU yang disahkan pada tahun 2018 dan 2019 oleh pemerintah sebelumnya.
Paket pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang dirancang untuk dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun, yang dikenal sebagai "Tahap 3", dimulai pada 1 Juli 2024.
Aturan ini akan menghapus braket pajak 37 persen saat ini dan menurunkan tarif pajak dari 32,5 persen menjadi 30 persen.
Menurut Grudnoff, riset lembaganya menyarankan kapan skema tersebut seharusnya dihentikan.
"Sekarang waktunya membatalkan pemotongan pajak Tahap 3," katanya.
"Saatnya pemerintah federal fokus pada mayoritas warga Australia, bukan hanya pada 10 persen teratas yang menikmati pemotongan pajak yang besar," tambahnya.
Ketimpangan pendapatan vs ketimpangan kekayaan
Seorang peneliti sosial ekonomi terkemuka Australia, Profesor Ben Phillips dari Australian National University, tidak begitu khawatir dengan "ketimpangan pendapatan" tapi lebih pada "ketimpangan kekayaan."
"
"Dalam ketimpangan pendapatan di Australia, kita belum melihat banyak perubahan dalam 10 atau 15 tahun," katanya.
"
Namun, menurut dia, ketimpangan kekayaan telah meningkat cukup tajam pada periode yang sama.
"Ada ketimpangan sangat besar dalam dana pensiun di Australia. Kita juga melihat kenaikan besar dalam harga rumah. Semua ini menjadi pendorong utamanya," jelasnya.
Menurut Profesor Phillips, Australia masih lebih baik dalam kesetaraan ekonomi daripada negara seperti AS, tetapi tertinggal dibandingkan negara-negara Skandinavia.
Bagaimana negara-negara tersebut memperlakukan warga dengan penghasilan rendah menjadi perhatian utama baginya.
Tak merasakan dampak kemajuan ekonomi
Seorang guru sekolah dasar, Isabella Mammoliti, mengakui situasinya sekarag lebih buruk daripada lima tahun lalu.
"Kami merasa telah melakukan hal yang benar. Kami bekerja, dan menjadi warga masyarakat yang terhormat. Namun, tidak ada kemajuan yang diraih. Kami bekerja, tetapi kami tidak maju-maju," ujarnya.
Sebagai orang tua tunggal, Isabella mengaku tidak mampu lagi membeli barang-barang yang sebelumnya bisa dibelinya dengan gampang.
"
"Bahkan orang lajang tanpa anak pun, pasti merasakan kekhawatiran seputar gaya hidup mereka saat ini," katanya.
"
Meskipun sistem pajak mendistribusikan kembali uang kepada mereka yang berpenghasilan rendah, hal itu hampir tidak berarti.
Beberapa skema diskon pajak disiapkan pemerintah, tapi tidak tersedia untuk orang berpenghasilan rendah, seperti Isabella dan Thomas.
Skema diskon ini meliputi:
-
Konsesi pajak pensiunan yang mengurangi pajak penghasilan -
Diskon pajak keuntungan modal jika menjual real estate atau saham -
Gearing negatif yang memungkinkan kerugian investasi properti jadi pengurang pajak penghasilan -
Pemberian kredit atas dividen saham, yang dibayarkan sebagai pengurangan pajak
Semua skema ini menjadi kontroversial karena umumnya hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah relatif kaya.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News yang selengkapnya dapat dibaca di sini.