Kerja Seks Akan Didekriminalisasi di Australia Selatan

Jaksa Agung Australia Selatan, Vickie Chapman, mengatakan akan mensponsori RUU untuk mendekriminalisasi pekerjaan seks. Dukungan ini memberi peluang besar lolosnya RUU tersebut.

Namun, muncul kekhawatiran perubahan ini akan memperburuk masalah pekerja seks jalanan di salah satu wilayah Kota Adelaide.

RUU Dekriminalisasi Pekerjaan Seks diajukan politisi Partai Hijau Tammy Franks bulan lalu, sama dengan yang diajukan anggota Michelle Lensink dari Partai Liberal pada tahun 2015.

RUU itu disahkan Legislatif Concil (komite bersama parlemen) namun tidak lolos di House of Assembly (majelis rendah) sebelum Pemilu pada Maret lalu.

Chapman, yang juga Wakil Menteri Utama (Premier) Australia Selatan, mengatakan RUU baru ini akan mendekriminalisasi industri yang sudah beroperasi di negara bagian tersebut.

Rumah bordil masih ilegal di Australia Selatan, bersama dengan meminta bayaran (untuk seks). Tapi profesi prostitusi sendiri tidak dianggap ilegal.

Para penentang RUU seperti mantan ketua parlemen Michael Atkinson mengatakan RUU ini akan mendorong pekerja seks jalanan di daerah seperti Hanson Road, Woodville Gardens.

Namun Chapman mengatakan kekhawatiran ini tidak beralasan. “Toh di sana layanan ini sudah banyak,” katanya.

“Ini bukan semacam lokasinya, yang mereka jadikan sebagai contoh, bukan daerah di mana layanan ini ditawarkan,” katanya.

“Yang saya khawatirkan lokasi di sekitarnya, khususnya mereka yang menawarkan diri dari jalan atau mobil di dekat layanan yang melibatkan anak-anak atau di dekat gereja,” tambahnya.

Hal ini mungkin diatasi melalui rencana pembangunan dari pemkot.

Industri seks menyambut baik

Manajer Jaringan Industri Seks Sharon Jennings mengatakan dukungan dari Jaksa Agung disambut baik setelah 30 tahun perdebatan mengenai topik ini.

Dia menjelaskan model yang diusulkan adalah model yang sangat sempurna bagi dampak kesehatan pekerja seks.

“Saat ini saya lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya,” kata Jennings.

Franks mengatakan dukungan Chapman akan mempermudah perdebatan RUU tersebut.

“Pertanyaannya yaitu apakah menurut Anda pekerjaan seks akan terus ada tanpa RUU dan bagaimana kita menyediakan cara paling transparan dan aman agar tetap ada?” kata Franks.

Politisi Partai Buruh Tung Ngo mengajukan revisi terhadap RUU terdahulu yang melarang pekerja seks jalanan dan membatasi lokasi pelacuran. Namun revisi itu tidak lolos.

Politisi ini tumbuh besar di sekitar daerah Hanson Road dan kini masih tinggal di dekat situ.

“RUU ini akan mendorong mereka menjadi lebih banyak lagi,” kata Ngo. “Itu masalah bagi warga di sana.”

Anggota parlemen lainnya seperti Jaksa Agung Chapman tidak akan terdampak RUU baru ini, kata Ngo, sehingga mereka tidak peduli.

Namun Chapman mengatakan dia yakin di daerah pemilihannya di Adelaide timur pun ada rumah bordil.

RUU baru yang diajukan Franks ini belum dijadwalkan untuk diperdebatkan di majelis rendah.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.