Kepala Sekolah di Queensland Boleh Lacak Catatan Kriminal Siswa

Kepala sekolah di Queensland akan mendapatkan akses terhadap sejarah tindak criminal yang dilakukan pelajar dan akan diberi kewenangan untuk melarang orang berada dilingkungan sekolahnya berdasarkan UU baru yang sedang diusulkan.

Aturan ini diperkenalkan kepada parlemen tingkat negara bagian oleh Menteri Pendidikan John-Paul Langbroek. Dalam pernyataannya  yang dikirikan oleh kantor Langbroek mengatakan kalau UU ini dirancang untuk menjadikan lingkungan sekolah lebih aman dan meningkatkan prestasi siswa.

UU ini juga diharapkan dapat meningkatkan otonomi sekolah,  mempromosikan pengambilan keputusan ditingkat lokal dan mengurangi birokrasi.

"UU ini mencerminkan ketegasan pemerintah untuk menjadikan sekolah kita sebagai se buah lingkungan yang aman dan produktif dalam memberikan pengajaran, dibawah kendali kepala sekolah.

Meski demikian, Langbroek menjelaskan kepada Parlemen Queensland kalau akses bagi kepala sekolah untuk melihat catatan tindak kriminal siswa akan dibatasi hanya untuk mendukung keputusan sekolah dalam memberikan hukuman skorsing atau pemecatan siswa berdasarkan laporan atau keputusan sanksi hukum.

Larangan berada di lingkungan sekolah 24 jam

UU baru ini juga akan memberikan kepala sekolah dari sekolah negeri maupun swasta kewenangan untuk melarang siapapun memasuki lingkungan sekolah mereka selama 24 jam dengan menerbitkan ‘pengarahan verbal’.

Saat ini, kewenangan semacam itu harus berdasarkan peringatan tertulis.

Pelaaku pelanggaran berulang dan pelaku penyerangan serius beresiko dilarang memasuki lingkungan sekolah selama 1 tahun.

"Pembuat onar yang memasuki lingkungan sekolah akan menyulitkan kepala sekolah dan guru melakukan tugasnya, dibawah UU baru ini kepala sekolah dan guru akan mampu memfokuskan tugas  mereka dalam mendidik para siswa,’ demikian tulis Langbroek dalam keterangan tersebut .

UU yang diusulkan ini juga memungkinkan direktur regional menuntut orang tua yang gagal mengikuti aturan kewajiban kehadiran yang dipersyaratkan.

Kalangan guru juga menjadi sasaran dalam UU baru ini, dimana mulai tahun depan seluruh guru di sekolah negeri diwajibkan menyampaikan rencana tahunan untuk meningkatkan kinerja professional mereka. Dan ketentuan ini sudah mendapatkan dukungan dari serikat guru.

"Setiap tahun, para guru bersama dengan pemimpin sekolah harus menyusun rencana tertulis untuk menentukan target pencapaian dan kesempatan praktek profesional dan pengajaran mereka.”

Presiden Serikat Guru Queensland, Kevin Bates menilai model asli sangat kompetitif dan merusak.

"Sebuah proses yang keji dengan menyingkirkan pendapat guru dan serikat, Kementerian dan pemerintah bersama-sama melakukan negosiasi untuk mengupayakan hasil yang sangat diterima oleh guru," katanya.

"Dengan bekerja bersama-sama kita tahu bahwa orang tua kita dan siswa serta guru dapat yakin bahwa mereka akan memiliki guru-guru terbaik, di kelas dengan sumber daya yang baik."