Kebijakan Pengungsi Australia Jadi Perhatian Dunia

Perlakuan Australia terhadap para pencari suaka dan pengungsi mendapat sorotan pekan ini di saat Perdana Menteri Malcolm Turnbull bertemu dengan para pemimpin dunia di New York.

PM Australia Malcolm Turnbull, yang pergi ke New York dengan Menteri Imigrasi Peter Dutton dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop, berpartisipasi dalam ‘Leaders Summit on Refugees’ (Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Pengungsi) pada (20/9) yang diselenggarakan oleh Presiden AS, Barack Obama.

Pertemuan ini berlangsung di tengah KTT PBB untuk Pengungsi dan Migran, di mana PM Turnbull akan berbicara tentang pemicu migrasi.

KTT ini bertujuan untuk membuat negara-negara bersama-sama menerapkan pendekatan “yang lebih manusiawi dan terkoordinasi’ terhadap pergerakan pengungsi.

Baik PM Turnbull dan Menteri Peter Dutton telah berbicara tentang kebijakan imigrasi Australia menjelang pertemuan tersebut, dengan Perdana Menteri mengatakan kepada wartawan bahwa “kebijakan kami tentang perlindungan perbatasan adalah yang terbaik di dunia”.

Apa kebijakan Australia saat ini?

Imigran yang mencoba untuk mencapai Australia dengan akan dikembalikan atau dikirim ke pusat-pusat detensi di Nauru atau Pulau Manus.

Peter Dutton telah menjelaskan pemrosesan lepas pantai, visa perlindungan sementara dan pengembalian perahu sebagai “tiga kunci keberhasilan dalam mengamankan perbatasan kami”.

Akibatnya, Pemerintah mengatakan, 740 imigran di dalam 29 kapal telah dikembalikan sejak Pemerintahan Koalisi berkuasa pada tahun 2013.

Selain itu, ratusan orang tetap dalam tahanan imigrasi: 1346 di daratan Australia, 242 di Pulau Christmas dan 1244 di Nauru dan Pulau Manus.

Bulan lalu, Peter Dutton menegaskan bahwa fasilitas Pulau Manus akan ditutup, tetapi belum ada waktu yang telah ditetapkan antara Australia dan Papua Nugini.

Kebijakan pengungsi Australia juga termasuk penerimaan kemanusiaan -13.750 tempat akan tersedia bagi pemukiman kembali di Australia tahun ini, naik ke angka 18.750 di tahun 2018-19.

Pemerintah Koalisi juga sepakat untuk menerima 12.000 pengungsi Suriah dan Irak, dengan 3.532 orang telah dimukimkan kembali sejauh ini.

Belum ada kerangka waktu untuk pemukiman kembali yang telah diumumkan ke publik.

Berapa dana yang harus dikeluarkan pembayar pajak?

Secara keseluruhan, Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia menyumbang 1% dari total pengeluaran negara.

Biaya pemrosesan pengungsi dan pencari suaka lepas pantai telah disoroti baru-baru ini, yang paling menonjol dilakukan oleh Kantor Audit Nasional Australia yang mengkritik Departemen Imigrasi atas penanganan senilai lebih dari 3 miliar dolar (atau setara Rp 30 triliun) untuk kontrak Nauru dan Manus.

Di antara temuan itu, audit tersebut menemukan:

• Bahwa biaya tahunan untuk menahan seseorang di detensi lepas pantai adalah 573.111 dolar (atau setara Rp 5,74 miliar), lebih dari dua kali lipat perkiraan 201.000 dolar (atau setara Rp 2,01 miliar)

• Departemen menyetujui kontrak Transfield, di samping perkiraan mereka membengkak lebih dari 1,1 miliar dolar (atau setara Rp 11 triliun). Departemen tak mencari klarifikasi seputar lonjakan harga itu atau mencari penawaran terbaru dari penawar lainnya.

Lembaga ‘Save the Children’ dan UNICEF Australia juga mengeluarkan laporan pekan lalu, mengutip total biaya pemrosesan lepas pantai, penahanan wajib di wilayah Australia dan pengembalian perahu antara tahun 2013 dan 2016 senilai 9,6 miliar dolar (atau setara Rp 96 triliun).

Data –yang bersumber dari dokumen anggaran, laporan anggaran dan laporan perkiraan tambahan -ini dibagi menjadi:

• Pemrosesan lepas pantai: 3,6 miliar dolar (atau setara Rp 36 triliun)

• Penahanan wajib di wilayah Australia: 5,5 miliar dolar (atau setara Rp 55 triliun)

• Pengembalian perahu dan operasi terkait: 295 juta dolar (atau setara 2,95 triliun)

• Kesepakatan Kamboja: 40 juta dolar (atau setara Rp 400 miliar)

• Pengaturan Kerjasama Kawasan: 72 juta dolar (atau setara Rp 720 miliar)

Ini menyatakan bahwa pusat-pusat detensi lepas pantai akan menghemat hampir 2 miliar dolar (atau setara Rp 20 triliun) selama empat tahun ke depan – tetapihanya jika semua elemen lain dari kerangka kebijakan tetaplah sama.

Apakah mungkin berubah?

Pemrosesan lepas pantai dan pemukiman kembali di kawasan didukung oleh pihak Koalisi dan Partai Buruh dan, menurut Peter Dutton, hubungan Australia dengan Nauru diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa dekade.

Ia membela kondisi pusat detensi, mengatakan bahwa mereka diperlukan karena operasi penyelundup manusia yang sedang berlangsung, tetapi menambahkan bahwa pemerintah tengah berdiskusi dengan sejumlah negara-negara ketiga mengenai pemukiman kembali.

Tetapi Menteri Imigrasi Bayangan (oposisi) Australia, Shayne Neumann, mengatakan, lebih banyak tindakan yang diperlukan.

"Jika Menteri dan Perdana Menteri tak kembali [dari Amerika Serikat] dengan pilihan pihak ketiga yang tahan lama, mereka akan gagal. Dan jika mereka tak kembali dengan komitmen tambahan untuk mengambil lebih banyak orang, mereka akan gagal," jelas Shayne Neumann.

PM Turnbull mengatakan kepada wartawan di New York bahwa peningkatan penerimaan kemanusiaan mengandalkan keamanan perbatasan.

“Terus terang, opini publik tak akan menerima program kemanusiaan dalam jumlah program, program migrasi besar, kecuali Pemerintah dipandang mengontrol perbatasan,” sebutnya.

“Anda telah melihat di seluruh dunia, kondisi di mana arus migrasi tak terkontrol mulai mengguncang negara dan melemahkan dukungan untuk migrasi,” tambahnya.

Sementara PM Turnbull mengatakan ia tak akan mendikte kebijakan untuk negara-negara lain, pendahulunya Tony Abbott mengatakan kepada Aliansi Konservatif Eropa dan reformis di Praha bahwa pemerintah mereka harus “menghentikan perahu”.

Mengutip situasi di Eropa, PM Abbott menambahkan bahwa: “satu juta orang yang datang dengan perahu dan hampir satu juta orang yang datang melalui daratan tahun lalu memiliki tampilan invasi yang damai”.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterjemahkan: 20:45 WIB 19/09/2016 oleh Nurina Savitri.