ABC

Kebijakan pencari suaka koalisi bahayakan bilateral Indonesia-Australia

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa memperingatkan kebijakan pencari suaka Australia beresiko membahayakan kepercayaan dan kerjasama bilateral kedua negara.

Marty Natalagawa bertemu Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop di New York pekan ini dan telah berbicara empat mata mengenai beragam isu bilateral.

Pernyataan yang dirilis Kementrian Luar Negeri Indonesia menjelaskan secara rinci materi pertemuan tersebut, termasuk di antaranya penegasan sikap Indonesia terhadap kebiajakn menghalau kembali perahu pencari suaka ke perairan Indonesia yang akan dilakukan pemerintah Australia.

Indonesia telah berkali-kali mengungkapkan penolakannya terhadap kebijakan regional Partai Koalisi dibawah payung Kebijakan Kedaulatan Perbatasan.

Pernyataan pers dari Kementrian Luar Negeri Natalagawa mengatakan langkah kebijakan unilateral yang dilakukan Australia berpotensi merusak kerjasama erat dan kepercayaan negera-negara di kawasan.

Karenanya Kementrian Luar Negeri Indonesia mengingatkan Bishop kalau isu pencari suaka harus ditangani melalui kesepakatan kerjasama regional.

Pernyataan itu juga menyarankan Australia untuk menangani isu pencari suaka ini lebih senyap dan “dibelakang layar” untuk menghindari publikasi yang terlalu berlebihan.

Bishop sebelumnya mengatakan dirinya percaya diri pemerintah Koalisi akan mampu mengimplementasikan kebijakan pencari suaka ditengah sikap keberatan pihak Indonesia.

Sementara itu Menteri Imigrasi, Scott Morrison yang tiba di ibukota Papua Nugini, Port Moresby untuk mengunjungi pusat pencari suaka di Pulau Manus.

Morrison telah beberapa  kali mengunjung Pulau Manus, namun ini merupakan kunjungan pertamanya sejak terpilih sebagai Menteri Imigrasi.

Di Papua Nugini, Morrison menggelar pertemuan pertamannya dengan Jaksa Agung Papua Nugini Kerenga Kua.

Morrison berkata kepada Kua kalau Perdana Menteri Tony Abbot berterima kasih atas bantuan Papua Nugini membantu Australia menangani pencari suaka.

Namun Morrison mengatakan perjanjian dengan pemerintahan Rudd untuk mengirimkan pencari suaka ke Pulau Manus perlu dikembangkan lebih lanjut.

"Pemerintahan sebelumnya telah menerapkan sejumlah kebijakan.  Tapi menurut saya, kita memiliki banyak tantangan ke depan untuk memastikan kita bisa memiliki kesepakatan yang lebih kokoh," katanya.

Morrison akan menuju Pulau Manus besok untuk menginspeksi kapasitas pusat pemrosesan pencari suaka disana.