Kebijakan pencari suaka Australia dibawa ke Dewan Ham PBB

Kebijakan imigrasi Pemerintah Federal Australia soal pencari suka dibahas sebelum pertemuan Dewan Ham PBB di Jenewa malam ini, Selasa (17/9).

Dewan Ham PBB akan menggelar pertemuan pekan ini, termasuk membahas agenda perdebatan terbuka terkait rencana kebijakan Pemerintah Federal Australia.

Perwakilan dari Pusat Hukum dan Ham Australia (HRLC) akan membacakan pernyataan yang ditujukan kepada dewan untuk mendesak Australia mempertimbangkan apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran Konvensi Pengungsi dan perjanjian lainnya.

Pernyataan ini menuding Australia yang melakukan langkah "preseden global yang mengkhawatirkan" jika menggunakan Angkatan Laut untuk menghalau kapal pencari suaka ke negara asal tanpa penilaian yang tepat.

“Australia juga berjanji meresponnya dengan aksi militer,” seperti yang dibacakan dalam pernyataan itu.

“Sudah disampaikan rencana untuk menginstruksikan Angkatan Laut Australia agar menggiring kapal yang membawa pencari suaka kembali ke asal mereka, tanpa penilaian yang tepat buat perlindungan para penumpangnya."

Direktuk advokasi HRLC, Daniel Webb, menyampaikan mengatakan penahanan tanpa batas waktu dan di lepas pantai, serta rencana untuk menghapuskan hak banding dan penarikan bantuan hukum kepada  pencari suaka juga dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional.

"Beberapa politisi labil  menyebut pencari suaka dengan perahu sebagai 'ilegal', tapi itu sebenarnya perlakuan kejam dari kami terhadap mereka yang melanggar hukum," tuding Webb.

“Situasinya bahkan akan lebih buruk. Perlakuan Australia terhadap pencari suaka sangat kejam dan melanggar hukum,” tambahnya.

"Rencana untuk menghapuskan hak banding independen dan menarik bantuan hukum bagi para pencari suaka merupakan penghinaan terhadap aturan hukum dan akan meningkatkan risiko pengungsi kembali ke pelaku penganiaya mereka,” katanya Webb tegas.