Keberadaan Ketua DPR Setya Novanto Dicari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat menemukan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
Setya Novanto dicari untuk diinterogasi mengenai skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan penyediaan kartu identitas elektronik atau e-KTP.
Sebagai ketua salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan pimpinan lembaga tinggi yanh berpengaruh, Setya Novanto adalah salah satu politisi terpenting di Indonesia dan upaya untuk mengadilinya dinilai berimplikasi pada peluang Presiden Joko Widodo di Pemilu mendatang.
SetNov, begitu ia biasa dijuluki, dinilai punya banyak koneksi.
Pada tahun 2016, dia dipuji sebagai “orang hebat” oleh kandidat presiden AS kala itu, Donald Trump.
Tapi rumor korupsi telah menghantui Setya Novanto selama bertahun-tahun.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencoba meminta keterangan Setya Novanto selama berbulan-bulan mengenai perannya dalam kasus e-KTP yang memakan anggaran senilai Rp7,1 trilyun.
KTP Elektronik itu seharusnya menyediakan akses elektronik yang mudah ke semua jenis layanan pemerintah. Peluncurannya ternyata lamban dan kartu itu sejauh ini dinilai tidak banyak berguna.
KPK mengatakan, politisi korup telah mencuri uang yang dialokasikan untuk proyek tersebut.
Penyidik KPK telah memanggil Setya Novanto sebanyak 11 kali tanpa hasil, dan pada hari Rabu (15/11/2017) malam, mereka mengambil langkah berani mendatangi rumahnya untuk menangkap sang ketua Dewan.
Tapi dia tidak ada di rumah, dan sekarang sepertinya tidak ada yang tahu di mana keberadaannya.
Pengacaranya belum bersedia mengungkapkan, dan pencarian terhadap Setya Novanto telah menjadi pembicaraan seluruh masyarakat Indonesia.
Saluran TV ramai memberitakan pencariannya dan berbagai kampanye di media sosial seperti #IndonesiaMencariPapah sedang populer.
Departemen Imigrasi Indonesia mengatakan bahwa Setya Novanto belum meninggalkan tanah air “melalui titik keluar resmi”.
Juru bicara KPK mengatakan “jika kamj tidak dapat menemukannya segera, kami akan mempertimbangkan untuk mengejarnya lebih lanjut”.
Reuters: Lucas Jackson
Ujian besar bagi program anti-korupsi Presiden
Pada tahun 2015, Setya dituduh mencoba memeras perusahaan AS Freeport McMoran senilai US $ 8,8 miliar dalam bentuk saham, dengan imbalan mengizinkan perusahaan itu untuk melanjutkan penambangan di provinsi Papua.
Ketika sebuah rekaman terkait dugaan upaya pemerasan yang dilakukannya beredar, Setya mengatakan kepada wartawan “itu hanya sebuah lelucon”.
Penyelidikian terkait kasus e-KTP barangkali merupakan ancaman terbesar bagi Setya Novanto dan menimbulkan masalah bagi Presiden Joko Widodo yang berjanji akan mengatasi isu korupsi yang telah menjadi endemik di Indonesia.
“Ini akan menjadi ujian yang sangat besar bagi Presiden,” kata analis politik Tobias Basuki, dari CSIS Jakarta.
“Ini nyaris menjadi situasi yang dilematis karena partai Setya Novanto adalah pendukung Joko Widodo di Parlemen dan kasus ini pasti melibatkan politisi lain, termasuk politisi dari partai Presiden.”
“Risiko terbesarnya adalah membuat sekutunya juga terperangkap dalam kasus ini, dan ada juga tantangan untuk mengurangi dukungan politik dari politisi berkuasa yang terlibat dalam kasus ini.”
“Tapi di sisi lain, jika Setya Novanto bebas dari hukuman, akan banyak reaksi balasan atas legitimasi moral Presiden Widodo sebagai Presiden anti-korupsi.”