Kebebasan Beragama Jadi Isu Jelang Plebisit Pernikahan Gay di Australia
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan Pemerintah Koalisi di Australia yang menentang pernikahan sesama jenis, mengenai perlu tidaknya jaminan kebebasan beragama diatur terlebih dahulu akibat dari perubahan UU Perkawinan.
Dua mantan perdana menteri dari Koalisi yaitu John Howard dan Tony Abbott, memimpin kampanye Kelompok TIDAK yang menolak legalisasi pernikahan sesama jenis. Mereka mendesak Pemerintah Koalisi pimpinan PM Malcolm Turnbull untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil dalam melindungi kebebasan beragama jika Kelompok YA yang menang.
Namun Menteri Perbendaharaan Negara (Treasurer) Scott Morrison yang juga menolak perubahan UU Perkawinan, kemarin bersikukuh bahwa penjelasan semacam itu hanya diperlukan jika mayoritas warga Australia menjawab YA dalam plebisit.
“Begitu prosesnya. Seperti itu prosesnya di bawah plebisit wajib sebelumnya. Begitu yang diajukan ke Parlemen,” jelasnya kepada media setempat Sky News.
“Jadi satu-satunya perbedaan dalam hal metode adalah bahwa ini dilakukan dalam survei yang tidak wajib sifatnya,” jelasnya.
Komentar Morrison dikritik oleh rekannya dari Partai Liberal, Senator Eric Abetz, yang percaya bahwa Morrison sepertinya meminta rakyat Australia untuk percaya buta kepada Parlemen.
“Treasurer pada dasarnya mengatakan ‘jika Anda memilih YA, Anda bisa mempercayai kami untuk melindungi kebebasan beragama’,” kata Senator Abetz.
“Saya bukan politisi yang sangat dipercaya seperti halnya Treasurer. Ada konsekuensinya. Namun konsekuensinya itu lebih dari sekadar ekspresi keberagamaan, melainkan kebebasan berbicara, hak-hak pengasuhan anak, serta hak untuk menolak secara sadar tanpa pengecualian karena alasan agama,” paparnya.
“Fakta sederhananya, tak seorang pun yang tahu perlindungannya seperti apa dan sejauh mana. Dalam situasi seperti itu rakyat Australia seharusnya jangan membeli kucing dalam karung atau memberikan cek kosong kepada Parlemen,” tambah Senator Abetz.
Perlindungan kekebasan beragama sangat perlu
Treasurer Morrison membela keputusan pemerintah yang tidak mengumumkan RUU mengenai perubahan UU Perkawinan kecuali jika mayoritas rakyat Australia memilih YA dalam plebisit. Namun dia mengaku mendukung adanya perlindungan kebebasan beragama jika RUU tersebut diajukan.
“Jika hasilnya YA, maka sangat perlu memastikan agar kebebasan beragama dilindungi. Sebagai anggota Parlemen saya sangat jelas akan memastikan hal itu terjadi,” katanya.
“Kebebasan beragama secara umum merupakan sesuatu yang sangat saya dukung dan salah satu alasan mengapa saya aktif dalam isu ini di masa lalu,” jelas Morrison.
“Jika survei itu hasil YA, maka setiap UU yang akan diajukan – Perdana Menteri telah mengatakan hal ini – dia akan bekerja keras memastikan kebebasan beragama dilindungi. Saya bisa meyakinkan rakyat Australia hal ini akan menjadi perhatian utama saya dalam UU itu dan bagaimana hal ini masuk (dalam UU),” tambahnya.
Diterbitkan Selasa 19 September 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia di sini.