ABC

Keabsahan Status Mendagri Australia Dipersoalkan

Mantan perdana menteri Malcolm Turnbull mendesak penggantinya PM Scott Morrison untuk merujuk Mendagri Peter Dutton ke Mahkamah Agung Australia, guna memastikan keabsahan yang bersangkutan sebagai anggota parlemen.

Hal itu disampaikan Turnbull dalam postingan di akun Twitternya, sekaligus menjadi komentar pertamanya mengenai perpolitikan Australia sejak dia tersingkir dari jabatan perdana menteri.

Turnbull yang diketahui berada di Manhattan, New York, menyoroti sosok Mendagri Dutton yang telah menyebabkan kisruh politik setelah menantang kepemimpinan Turnbull.

Komentar Turnbull ini tampaknya akan menyulitkan Partai Liberal untuk move on dari perselisihan yang terjadi beberapa pekan lalu.

Mendagri Dutton sebelumnya dalam wawancara dengan radio lokal menyatakan sebaiknya Turnbull tidak lagi ikut campur dalam perpolitikan karena sudah pensiun.

Menurut Dutton, Turnbull tak pernah membahas masalah keabsahan status ini dengan dirinya. Hal itu, kata Dutton, pertama kali disampaikan Turnbull justru saat terjadinya kisruh kepemimpinan.

Keabsahan Dutton untuk duduk di Parlemen Australia dipersoalkan, setelah terungkap bahwa ada kepemilikan yayasan keluarganya pada dua tempat penitipan anak di Brisbane yang disubsidi pemerintah.

Konstitusi Australia secara tegas melarang politisi negara ini mengambil manfaat finansial melalui cara apa pun dari negara.

Upaya merujuk kasus Dutton ke MA telah dilakukan di DPR Australia tiga pekan lalu dalam voting yang hanya kalah satu suara.

Kini belum jelas apakah DPR akan kembali melakukan voting atas kasus ini.

Mantan Menlu Julie Bishop secara terpisah menyatakan dirinya sudah "menentukan sikap" jika diadakan voting lagi.

Dia menolak menjawab apakah dirinya menghendaki Dutton dirujuk ke MA, namun mengatakan setiap orang harus memastikan apakag mereka memenuhi syarat sebagai anggota DPR.

Menanggapi hal itu, Turnbull saat menjabat PM mengambil langkah dengan meminta nasehat hukum dari Solicitor-General Stephen Donaghue QC tentang keabsahan Dutton, di saat gejolak kepemimpinan Liberal terjadi.

Beberapa jam sebelum Turnbull digulingkan dari jabatannya, Donaghue menyatakan pendapat hukumnya bahwa Mendagri Dutton mungkin memenuhi syarat.

Namun Donaghue menambahkan pihaknya tak dapat memastikan. Selain itu, katanya, ada risiko Dutton akan diberhentikan jika kasusnya dirujuk ke Mahkamah Agung.

Menanggapi postingan Turnbull, PM Scott Morrison menyatakan tidak akan berusaha merujuk Dutton ke MA.

"Saya pikir orang sudah jenuh dengan perdebatan tentang masalah semacam ini," kata Morrison.

Dia menyebutkan adanya voting di Parlemen untuk merujuk Dutton ke MA sehari sebelum pergantian kepemimpinan.

Menteri Dutton bersikukuh pada nasehat hukum yang menyatakan dirinya tidak melanggar konstitusi. Dia menegaskan kasusnya tak perlu dirujuk ke otoritas hukum tertinggi tersebut.

Hanya keputusan Parlemen Australia yang memungkinan untuk merujuk seorang anggota parlemen ke MA. Pada tahap ini, tampaknya tindakan semacam itu tak mendapatkan banyak dukungan.

Pasal 44 Ayat (5) Konstitusi Australia secara tegas melarang politisi mendapatkan keuntungan finansial, baik langsung maupun tak langsung, dari segala urusan dengan negara.

Aturan ini telah memakan korban dalam periode Parlemen sebelumnya, yaitu mantan Senator Bob Day yang didiskualifikasi karena kasus sewa-menyewa kantor dapilnya di Australia Selatan.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.