Kantor Pengacara di Adelaide Minta Mahasiswa Magang Membayar

Sebuah kantor pengacara yang baru dibentuk di Adelaide (Australia Selatan) meminta bayaran $ 22 ribu (sekitar Rp 220 juta) dari para mahasiswa jurusan hukum  yang magang di kantor tersebut, dan masalahnya sekarang diselidiki oleh Fair Work Ombudsman.

Menurut laporan yang diterima oleh ABC, beberapa mahasiswa mengataka penempatan bagi praktek kerja selama dua tahun di kantor pengacara Adlawgroup tersebut  bersifat eksploatatif.

Fair Work Ombudsman adalah lembaga milik pemerintah Australia yang biasa melakukan penyidikan berkenaan dengan masalah di tempat kerja.

Namun dalam penjelasannya, perusahaan tersebut mengatakan mereka melakukan hal tersebut karena terlalu banyaknya lulusan sarjana hukum di Australia, yang inign mendapatkan pekerjaan.

Iklan untuk mencari 'pengacara muda" ini semula muncul di situs pencari kerja Seek, namun kemudian dihapus.

Iklan untuk mencari ‘pengacara muda" ini semula muncul di situs pencari kerja Seek, namun kemudian dihapus.

Proyek manager Adlawgroup Tina Hailstone mengatakan bahwa posisi perusahaan itu sebagai 'pengawas' bagi para mahasiswa atau pengacara muda tersebut adalah 'investasi.'

"Biaya $ 22 ribu itu adalah harga untuk berpartisipasi dalam program ini." katanya.

'Ini akan mencakup untuk beberapa hal, dan menunjukkan adanya  biaya agar kami bisa menyediakan kesempatan bagi para mahasiswa ataupun mereka yang baru lulus."

"Sejak dibuka, sudah ada beberapa orang yang menunjukkan minat mereka."

Seorang juru bicara  Fair Work Ombudsman mengatakan mereka sekarang sedang meminta informasi kepada perusahaan tersebut mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Dia mengatakan adalah hal yang ilegal untuk mengenakan biaya para karyawan yang hendak mencari pekerjaan.

"UU Fair Work akan berlaku bila seorang karyawan diminta membayar ketika mereka mulai bekerja, atau ada pemotongan dari gaji mereka." katanya.

"Fair Work Ombudsman akan melakukan penyelidikan dan membawa masalah ini ke ranah hukum bila ini terjadi."

Dalam pembelaannya, Adlawgroup mengatakan bahwa para pengacara magang di sana akan bisa mendapatkan penghasilan, apabila mereka bekerja untuk klien.

Namun Hailstone mengatakan tidak ada jaminan bahwa mereka yang magang tersebut akan mendapat penghasilan teratur.

"Kontrak kerja adalah masalah lain lagi. Uang yng mereka dapat akan berasal dari bantuan hukum yang mereka berikan kepada klien kami." katanya.

Marie Iskander dari Asosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum Australia mengatakan bahwa kebijakan Adlawgroup ini tidak etis.

"Kami tidak suka melihat model bisnis seperti ini berkembang dan kemudian dicontoh oleh berbagai kantor pengacara lain di Australia." kata Iskander.

"Ini tampaknya model bisnis yang hendak memanfaatkan para mahasiswa yang magang."

Dalam waktu bersamaan, asosiasi juga khawatir dengan kenyataan bahwa ratusan lulusan fakultas hukum di Australia tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena begitu banyaknya lulusan.

Presiden Law Society New South Wales Michael Tidball mengatakan banyak lulusan khawatir akan prospek kerja mereka.

"Sekarang ini situasinya sulit." kata Tidball.

"Secara keseluruhan ada 36 fakultas hukum di Australia namun dengan adanya perubahan dalam keadaan ekonomi, maka peluang kerja sekarang menurun."