Jurnalis ABC News Australia Diizinkan ke Papua Tapi Dibuntuti

Tampaknya kami sedang diikuti orang.

Seharian itu driver kami memperhatikan adanya sepeda motor atau kendaraan berbeda-beda yang agaknya membuntuti mobil kami dari kejauhan.

Kami memang sudah diperingatkan bahwa hal ini akan terjadi.

Sebelum datang ke Sorong, kami diberitahu hampir pasti kami akan diawasi oleh aparat intelijen Indonesia.

Saat ini jarang sekali media asing diizinkan masuk ke salah satu propinsi Papua, apalagi pada saat yang bergejolak seperti sekarang, yang diwarnai aksi demo dan kerusuhan.

Kami datang ke Sorong untuk bertemu aktivis Yosina (bukan nama sebenarnya), wanita berusia 27 tahun.

Yosina sampai kini masih bersembunyi setelah ikut demo pro-kemerdekaan yang berubah menjadi kerusuhan bulan lalu di Sorong, kota terbesar di Propinsi Papua Barat.

Dia sekarang ketakutan diculik atau dibunuh oleh aparat berwajib Indonesia.

Sebelum bersedia diwawancarai ABC, dia sudah beberapa kali menghindar agar tidak tertangkap aparat.

Dia menunggu sampai kami berhenti di sebuah hotel kecil di Sorong. Dari jendela Yosina memperhatikan apakah kami diikuti orang.

Tapi kendaraan kami tampaknya telah berhasil mengecoh kendaraan yang ada di belakang kami sebelumnya.

Yosina pun keluar menyambut kami, dengan kepala yang tertutup.

Dia kemudian naik motor bersama temannya, menuntun kami menuju sebuah rumah di pinggir kota.

Di dalam rumah, dia pun menceritakan aksi pembalasan yang dia bersama aktivis lainnya takuti setelah demo bulan lalu.

‘Kami melawan penjajahan di Papua’

Aksi demo di Sorong dan kota-kota lainnya dipicu oleh komentar rasis dari aparat Indonesia terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur pada saat peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Tapi penghinaan rasis itu hanyalah sumbu yang memantik kemarahan orang Papua yang lebih dalam pada penindasan Indonesia, di tengah upaya puluhan tahun untuk kemerdekaan Papua.

Ratusan pengunjukrasa pro-kemerdekaan di Sorong membakar gedung-gedung, menghancurkan jendela dan memblokir jalan dengan ban terbakar.

Ratusan narapidana melarikan diri setelah membakar gedung penjara.

Menurut Yosina, 15 aktivis ditangkap dan ditahan selama berjam-jam, dengan tuduhan “provokator”.

Seorang pengunjukrasa tidak ditangkap tapi dipukuli di bagian wajahnya, sehingga matanya berlumuran darah dan memar.

“Kami takut, bukan hanya aktivis tetapi semua orang Papua tidak takut,” tegas Yosina.

“Kami kalah jumlah. Ada begitu banyak pendatang di sini.”

“Kami tidak bisa tidur di malam hari. Saat tidur, kami dengar suara pesawat dan helikopter seperti akan mendarat, membuat kami merasa terancam.”

Yosina menegaskan tidak ada ancaman yang bisa menghentikan perjuangan orang Papua untuk merdeka.

“Itu melampaui rasisme. Papua sedang dijajah. Kami ingin menentukan nasib kami sendiri,” katanya.

“Kami melawan ketidakadilan, dan penjajahan tanah Papua. Kemerdekaan Papua adalah resolusi tertinggi.”

Polisi membantah

Gelombang protes yang meletus di kedua provinsi Papua sejak 19 Agustus lalu, merupakan kerusuhan sipil terburuk di sana selama bertahun-tahun.

Pekan lalu setidaknya enam pengunjukrasa ditembak mati di Deiyai , Papua, ketika aparat menembak ke kerumunan pengunjukrasa.

Dalam dua minggu terakhir, Indonesia mengirimkan ribuan pasukan tambahan ke Papua dan Papua Barat, dalam upaya mengatasi kerusuhan.

Di Sorong, ABC mengamati sekitar 500 polisi anti huru-hara dari Brimob berkumpul di depan markas polisi sebelum berbaris ke kendaraan lapis baja untuk berpatroli.

Mario Siregar dari Kepolisian Sorong membantah pihak berwajib melukai siapa pun dalam kerusuhan.

“Sampai hari ini tidak ada yang terluka dan kami tidak ingin ada korban karena kami mendapat perintah dari Kapolri dan Panglima TNI bahwa kami harus beroperasi secara manusiawi,” katanya.

“Kami mendapat perintah tegas untuk tidak menggunakan peluru tajam. Saya memerintahkan anggota saya dilarang menggunakan peluru tajam.”

Komisaris Siregar juga membantah adanya larangan aksi demo, sepanjang penyelenggara mengikuti aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Komentar dia itu bertentangan dengan larangan di tingkat nasional, yang diumumkan awal pekan ini, pada semua aksi demo yang mendukung separatisme di Papua.

Menko Polhukam Wiranto mengumumkan siapa saja yang melanggar akan menghadapi tindakan tegas dan penegakan hukum, termasuk tuntutan pidana.

PBB didesak ‘mengoreksi sejarah’

Seorang tetua adat di Sorong, Silas Kalami, mengatakan kepada ABC bahwa semua orang Papua harus bebas mengekspresikan hak-hak mereka, termasuk hak referendum kedua, seperti yang dijanjikan Belanda ketika melepaskan kendali atas Papua pada 1960-an.

Referendum pertama pada tahun 1969 umumnya dipandang penuh tipu daya, karena hanya sebagian kecil orang Papua yang diizinkan memberikan suara, “di bawah intimidasi”.

“Saat itu bukan satu orang satu suara, tapi satu kepala suku mewakili seluruh warga sukunya,” ujar Silas Kalami, kepala suku Malemoi di Sorong.

“Sebelum Belanda meninggalkan Papua, mereka membentuk Negara Papua. Kami memiliki bendera dan mata uang sendiri. Setelah itu, Belanda pergi dan Indonesia pun masuk.”

“Orang Papua meminta hak mereka kembali,” tegas Silas.

Dia menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas nasib Papua saat ini, karena badan dunia itu tak mengizinkan semua warga Papua untuk memilih dalam referendum 1969.

“PBB harus mengoreksi sejarah karena itu adalah kesalahan mereka,” katanya.

“PBB harus mengoreksi referendum 1969 yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur PBB sendiri. Seharusnya satu orang satu suara, tapi justru dilakukan secara kolektif dan di bawah intimidasi.”

Silas mengakui memang saat ini sebagian orang Papua lebih mendukung otonomi luas daripada kemerdekaan.

PBB menyatakan prihatin

PBB kemarin menyatakan keprihatinan atas kekerasan di Papua, termasuk laporan bahwa kelompok milisi pro-Indonesia terlibat dalam bentrokan dengan para demonstran.

Tapi PBB tidak berkomentar mengenai desakan digelarnya referendum baru yang disponsori PBB.

“Kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia,” kata Komisaris HAM PBB Michelle Bachelet.

“Seharusnya tidak boleh ada kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam,” katanya.

“Saya meminta pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka.”

Delegasi PBB telah meminta izin Indonesia untuk mengunjungi Papua beberapa bulan mendatang, tetapi sejauh ini belum ada jadwal yang ditetapkan.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di ABC News