Jumlah Politisi Perempuan Australia di Tingkat Pemerintahan Lokal Meningkat

Perempuan menjadi politisi dalam tingkat pemerintahan lokal di Australia semakin meningkat, walau masih banyak rintangan yang harus dihadapi bagi perempuan untuk terjun di dunia politik.

Baru-baru ini pemilu untuk pemerintahan lokal diselenggarakan di negara bagian Victoria dan secara keseluruhan ada 272 politisi perempuan yang terpilih menduduki kursi di Dewan Kota.

Dalam politik Australia, pemerintahan lokal merujuk pada Dewan Kota, lembaga pemerintahan paling rendah yang ada di dalam sebuah negara bagian.

Mereka yang kemudian terpilih duduk di Dewan Kota, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah ‘Council’, akan umenjalankan pemerintahan sehari-hari dengan sebutan ‘councillor’.

Di atas pemerintahan lokal adalah pemerintahan negara bagian yang dipimpin seorang Premier dan kemudian di tingkat nasional adalah pemerintah federal yang dikepalai Perdana Menteri.

Di masing-masing Council tersebut, tergantung besarnya wilayah mereka, akan diisi dengan sejumlah orang dari berbagai partai dan kadang bergiliran menjadi pemimpin yang disebut Walikota (Mayor).

Salah seorang councilor baru itu adalah perawat bagian bedah, Ashleigh Vandenberg, yang membuat sejarah menjadi warga Aborijin pertama yang terpilih menjadi politisi di pemerintahan lokal di Melton.

City of Melton terletak sekitar 45 kilometer dari pusat kota Melbourne dan memiliki 156 ribu orang yang tinggal di sana.

Ashleigh yang berasal dari suku Wiradjuri merupakan satu dari sedikitnya enam warga aborijin atau dari Torres Strait yang mendapat kursi dalam pemilihan lokal di negara bagian Victoria baru-baru ini.

Dia juga adalah satu dari 272 perempuan yang terpilih, sehingga sekarang di pemerintahan lokal di Victoria ada 43,8 persen perempuan, jumlah tertinggi di Australia.

“Penting sekali bahwa perempuan memikili perwakilan setara di arena politik. Ini akan membantu memastikan kebutuhan akan keragaman dalam masyarakat dimengerti.”

• Baca juga: Perempuan asal Indonesia ikut pilkada di Melbourne

Pernyataan itu juga didukung oleh Anjalee de Silva, yang pindah ke Australia dari Sri Lanka ketika masih kecil dan sekarang terpilih di Dewan Kota Monash, sekitar 20 kilometer dari pusat kota Melbourne.

Anjalee yang mewakili Partai Hijau mengatakan Monash adalah salah satu kawasan dengan penduduk paling beragam budayanya, 45 persen diantaranya lahir di luar negeri dan lebih dari 30 persen berasal dari negara yang bukan berbahasa Inggris.

Dengan terpilihnya Anjalee, sekarang jumlah perempuan di Dewan Kota Monash juga naik dari dua menjadi empat orang.

“Saya akan berusaha keras bekerja sama dengan politisi perempuan lain guna melakukan sesuatu untuk kemajuan perempuan di Monash.”

Warga asal China, Li Zhang, terpilih untuk Dewan Kota Glen Eira dan mengatakan “senang dan bangga” dengan banyaknya perempuan yang sekarang duduk di dewan pemerintahan lokal yang tersebar di Victoria.

“Ini tentu kecenderungan yang bagus. Karena politisi yang terpilih harus menggambarkan keragaman seluruh warga untuk bisa menjadi perwakilan mereka.” katanya.

Rintangan yang dihadapi perempuan untuk masuk politik

Tahun 2020 adalah persis 100 tahun sejak Mary Rogers, putri seorang imigran asal Irlandia terpilih sebagai councillor perempuan pertama di Victoria, serta menjadi yang kedua saat itu di seluruh Australia.

Namun para councillor baru mengatakan masih banyak rintangan dengan keterlibatan perempuan dalam politik pemerintahan lokal.

“Rasanya susah dipercaya bahwa baru satu abad lalu Mary Rogers terpilih untuk duduk di pemerintahan lokal dan adanya persepsi kepemimpinan perempuan tidak mendapat dukungan,” kata Ashleigh yang maju sebagai calon independen, tapi anggota Partai Buruh.

Li Zhang, yang juga maju sebagai calon independen namun anggota Partai Buruh mengatakan tanggung jawab perempuan dalam keluarga juga mempengaruhi partisipasi mereka di politik.

“Sebagian rintangan mungkin bukan disebabkan karena pria, namun sudah lama mengakar. Contohnya, perempuan harus mengasuh anak-anak dan mengerjakan tugas rumah tangga. Pola ini masih terjadi di banyak keluarga,” katanya.

“Khususnya tahun ini dimana ada pandemi anak-anak belajar di rumah. Saya juga mendengar menggenai perempuan yang mulanya berencana ikut pemilihan.”

Perubahan sikap terhadap pemimpin perempuan

Lebih dari 300 orang terpilih untuk menjadi councillor untuk pertama kalinya dan pemerintah negara bagian Victoria mengatakan secara umum mereka yang terpilih usianya lebih muda dan beragam, dengan 28 politisi baru menyebut diri mereka bagian dari kelompok LGBTIQ+.

Katrina Lee-Koo, seorang profesor politik dan hubungan internasional di Monash University menyambut baik keberagaman ini.

“Sudah lama sekali kepemimpinan politik dikuasai oleh satu jenis kelamin dan satu kelompok etnis saja,” katanya.

Professor Lee-Koo mengatakan mengingat banyaknya perwakilan dari komunitas berbeda, pemerintah lebih besar kemungkinan menjalankan kebijakan bagi komunitas tersebut.

“Kalau Anda dari kalangan migran atau dari keluarga Aborijin, maka Anda memiliki pengalaman langsung dan mengetahui kebutuhan komunitas Anda, dari soal pendidikan, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, lapangan kerja dan akses layanan kesehatan,” katanya.

“Anda bisa membawa penglaaman ini ke meja diskusi dan pengembangan program, sehingga memperkuat keputusan pemerintahan dewan kota mengenai kebijakan yang akan dibuat.”

Dia mengatakan perilaku terhadap kepempiminan perempuan juga terus berubah.

“Saya kira masih ada kepercayaan di kalangan warga bahwa laki-laki lebih bagus sebagai pemimpin politik, karena mereka tampaknya kuat, penuh percaya diri. Perempuan di sisi lain dilihat sebagai terlalu emosional dan terlalu lemah sebagai pemimpin,” kata Profesor Lee-Koo.

“Kita sudah mulai melihat adanya pengakuan jika pria dan perempuan bisa juga kuat, dan juga pemahaman apa yang dianggap pemimpin yang bagus terus berubah.

“Banyak orang sekarang melihat kualitas yang dimiliki perempuan, seperti penuh perasaan, kerjasama dan konsultasi merupakan elemen penting sebagai pemimpin.”

Namun menurutnya, masalah lebih besar bagi partisipasi perempuan dalam politik lebih bersifat struktural dan masyarakat harus memastikan keadaan lebih mudah bagi perempuan untuk ikut pemilihan dibandingkan pria.

Dia juga mengatakan perlunya lebih banyak hal dilakukan untuk mendukung ambisi perempuan, misalnya hal dimana pria lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga, membuat politik lebih “ramah keluarga” dan mencalonkan posisi perempuan lebih tinggi dalam daftar calon.

“Perempuan masih lebih banyak melakukan tindak perawatan dalam masyarakat, mereka lebih kecil kemungkinan memiliki dana untuk kampanye, dan mereka tidak memiliki akses jaringan untuk mendukung kampanye seperti pria.” katanya.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya.

Lihat artikelnya dalam bahasa Inggris di sini