Jelang Hari Australia, Menguat Dukungan Australia Menjadi Republik
Sehari menjelang peringatan Hari Australia, hampir seluruh pemimpin politik di Australia termasuk Menteri Utama dan Kepala Menteri dari negara bagian di Australia menandatangani deklarasi yang mendesak agar Australia dipimpin oleh seorang kepala negara.
Para tokoh politik dari negara bagian ini menandatangani petisi yang berbunyi : “Kami Menteri Utama dan Kepala Menteri Australia meyakini kalau warga negara Australia harus memiliki warga Australia sebagai kepala negara"
Peter Fitzsimons dari Gerakan Republik Australia mengatakan deklarasi itu diterbitkan menjelang peringatan Hari Australia atau Australia Day besok, berbarengan dengan sebuah petisi online.
Dia mengatakan semua Menteri Utama kecuali Menteri Utama Australia Barat, Colin Barnett yang menolak membubuhkan namanya dalam deklarasi tersebut telah menandatangani pernyataan itu.
"Kami berpikir tidak ada waktu yang lebih tepat untuk membuat penegasan mengenai kuatnya keinginan agar Australia menjadi sebuah Negara Republik dan memiliki seorang kepala negara dalam periode abad ke-21 ini,” kata FitzSimons.
"2016, merupakan waktunya untuck bergerak dan saya harus mengatakan kalau saya sangat gembira melihat betapa antusiasnya para Menteri Utama dengan gagasan deklarasi ini,”
"Seluruh pemimpin politik di Australia saat ini mendukung gagasan Australia dipimpin oleh seorang kepala negara. Dukungan itu termasuk datang dari Perdana
Menteri Malcolm Turnbull dan Pemimpin Oposisi, Bill Shorten.
"Belum pernah terjadi sebelumnya rasi bintang selatan selaras menunjuk pada terbitnya era pemerintahan republic di Australia,”
Gerakan Pemerintahan Republik Australia mengklaim saat ini sekitar 4000 orang telah menandatangani petisi pemilihan kepala negara Australia.
Australia Republican Movement (ARM) adalah kelompok lobi nonpartisan advokasi perubahan konstitusi di Australia ke bentuk pemerintahan republik, dari monarki konstitusional.
ARM terbentuk pada bulan Juli 1991, menyusul keputusan Partai Buruh Australia yang mengadopsi ideologi sistem pemerintahan republik (republikanisme) sebagai kebijakan mereka pada konferensi bulan Juni tahun itu.