Jayapura Rusuh, Jokowi Minta Semua Pihak Damai

Unjuk rasa yang berujung rusuh terus berlanjut di tanah Papua. Pada hari Kamis (29/8/2019), aksi pembakaran sejumlah fasilitas publik oleh massa terjadi di Jayapura. Menanggapi kejadian ini, Presiden Indonesia Joko Widodo meminta seluruh masyarakat untuk menjaga perdamaian di Papua.

Aksi massa, yang berlangsung sejak pagi waktu setempat, ini awalnya mengarah ke kantor Gubernur Papua dan berlangsung damai.

Dari dokumentasi yang diperoleh ABC, massa tampak membawa poster bertuliskan ‘stop rasisme’ dan terbagi dalam beberapa kelompok yang menggunakan kendaraan bermotor dan kelompok yang berjalan kaki.

Direktur Aliansi Demokrasi Papua, Anum Siregar, yang berada di Jayapura mengatakan, dari hotel tempatnya menginap ia bisa melihat kelompok massa ini berasal dari beberapa tempat di luar kota Jayapura.

“Mereka bergerak dari Sentani, Waena dan ditahan di lingkaran Abe (Abepura),” ujarnya kepada ABC melalui pesan teks.

Pendeta Matheus Adadikam dari Elsham Papua yang sempat berpapasan dengan massa aksi bersama kawannya mengungkapkan, ia mendengar, mulanya, massa memang tidak berniat melakukan aksi pembakaran.

“Ternyata di tengah jalan itu, karena massa ada beberapa gelombang begitu, yang terakhir entahlah kami tidak bisa begitu pantau karena di depan kami ada pasukan petugas keamanan, polisi, dan di belakangnya seperti biasa di back up oleh TNI,” tuturnya kepada ABC ketika dihubungi melalui sambungan telepon (29/8/2019).

“Jadi kami tidak bisa lanjut, kami kembali,” imbuhnya.

Matheus kemudian memutuskan untuk melewati jalur alternatif demi mencapai pusat kota. Dari atas bukit, ia menyaksikan asap mengepul.

“Saya tidak melihat langsung pembakaran karena kami di bukit yang atas, karena kami ikut jalan belakang.”

“Dari jalan alternatif di belakang itu memang kami lihat itu asapnya mengepul luar biasa dan itu saya rasa kebakarannya pasti besar,” tuturnya.

Dari laporan berbagai media, sejumlah fasilitas publik dibakar dan mengalami pengrusakan. Kantor pajak Jayapura, kantor operator seluler, kantor polisi hingga lembaga pemasyarakatan menjadi sasaran.

Ketika dihubungi oleh ABC, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo membenarkan adanya pengrusakan itu.

“Aparat kami sedang berupaya kendalikan situsi bersama para tokoh-tokoh masyarakat.”

Dalam akun media sosialnya, pengacara hak asasi manusia (HAM) yang vokal terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua, Veronica Koman, mengunggah beberapa video yang menunjukkan terbakarnya beberapa fasilitas publik.

Ia berpendapat, gelombang protes raksasa dan tuntutan referendum yang terjadi belakangan ini adalah akumulasi dari tidak diselesaikannya akar konflik di Papua sejak dahulu.

“Sedangkan insiden Surabaya hanyalah pemantik api dalam sekam,” tulisnya di Twitter (29/8/2019).

Hingga berita ini diturunkan, beberapa sumber ABC di Jayapura mengatakan sejumlah wilayah di sana masih mengalami pemadaman listrik, dan gangguan komunikasi yang bahkan telah berlangsung sejak beberapa hari sebelum kerusuhan Kamis (29/8/2019).

Seruan damai

Dari Purworejo, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo merespon kerusuhan di Jayapura dengan meminta masyarakat untuk tidak melakukan anarkisme.

“Saya minta juga masyarakat tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis karena kita semua akan rugi apabila ada faslitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama menjadi rusak atau dirusak.”

Dalam keterangan persnya, Kamis (29/8/2019) malam, Jokowi meminta semua elemen masyarakat menjaga suasana damai di Papua karena Pemerintah, sebutnya, berkomitmen untuk membangun Papua.

“Saya perlu sampaikan juga Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua baik di bidang fisik maupun SDM (sumber saya manusia) agar kita semuanya, khususnya, mama-mama, pace mace, anak-anak Papua semuanya bisa lebih maju dan sejahtera.”

Jokowi juga mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM beserta Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum, dan terhadap pelaku tindakan anarkis serta rasialis.

Simak informasi terkini lainnya dari Indonesia dan dunia di ABC Indonesia dan bergabunglah dengan komunitas kami di Facebook.