Jangan Takut Tembak Mati Teroris

Pemerintah di negara bagian Victoria (Australia) bergerak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi polisi yang menembak tersangka teroris, dan memperketat pemberian penjaminan bagi siapa saja yang menunjukkan dukungan bagi kelompok teroris.

Pemerintah negara bagian juga akan mengubah hukum untuk menjamin ada praduga yang melawan penjaminan dan pembebasan bersyarat bagi siapa saja yang menghadapi dakwaan berkaitan dengan teror atau mereka yang telah menunjukkan dukungan bagi kelompok teroris. .

Perubahan ini dibuat berdasarkan laporan dari mantan kepala komisioner kepolisian Ken Lay dan pensiunan hakim David Harper.

Mereka ditugasi untuk meninjau upaya pencegahan terorisme dan daya respon negara bagian karena munculnya peristiwa pengepungan di Brighton pada bulan Juni.

Sejak September 2014, Kepolisian Victoria telah memidanakan 39 orang dengan pelanggaran terorisme, 19 di antaranya telah dihukum.

“Kepolisian Victoria sedang mengawasi hampir 300 orang yang telah diidentifikasi menunjukkan potensi risiko keamanan,” sebut laporan itu.

Keraguan bisa ‘menelan korban jiwa’

Mengikuti penyekapan di cafe Lindt di Sydney tahun 2014, New South Wales (NSW) Coroner menganjurkan perubahan di negara bagian itu untuk menjamin polisi punya perlindungan hukum yang cukup untuk merespons.

Di saat polisi Victoria sudah punya kemampuan untuk menggunakan kekuatan hukum sebelum terjadi, perubahan akan dibuat untuk memperkuat kekuatan untuk membuat polisi percaya diri.

Laporan itu mengingatkan setiap keraguan pada polisi “bisa berakibat korban jiwa manusia tak bersalah, atau sebaliknya gagal menghindarkan kerugian yang merupakan tugas polisi untuk mencegah”.

“Penjelasan yang diusulkan tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mengubah cakupan pemakaian kekuatan yang sudah ada,” sebut laporan itu.

“Tapi juga disesuaikan untuk menanamkan kepercayaan diri lebih besar bagi petugas polisi untuk menggunakan kekuatan pada situasi dimana kesegeraan dari kerugian yang signifikan adalah masalah pertimbangan yang perlu dibuat di bawah tekanan.”

Perpanjangan masa penahanan

Termasuk juga dalam perubahan yang akan didiskusikan pada pertemuan dewan khusus pemerintah Australia bulan depan, adalah perpanjangan masa penahanan pencegahan bagi tersangka teroris dari dua menjadi empat hari.

Setelah empat hari awal, polisi dapat mengajukan ke pengadilan untuk perpanjangan sampai dua pekan.

Untuk pertama kalinya polisi dapat mewawancara orang di tempat penahanan untuk pencegahan .

Undang-undang yang diusulkan digambarkan sebagai “luar biasa” oleh pihak berwenang, tapi penting dalam lingkungan global yang terus berubah. Rencana ini sepertinya akan dikritik oleh pihak pembela kebebasan sipil. Tapi Kepala Pemerintahan Victoria Daniel Andrews tidak menyesal.

"Jika mempertanyakan pengurangan hak sejumlah kecil orang untuk melindungi puluhan, mungkin ratusan ribu warga Victoria lainnya, maka saya tidak akan ragu mengambil langkah itu," kata Andrews.

“Inilah dunia modern yang kita tinggali.”

Panel itu juga mengusulkan lebih banyak perbagian informasi antara pihak berwajib negara bagian dan federal.

Andrews juga menekankan pengawasan pasca penahanan bagi teroris, dengan detail yang akan garis besarnya pada laporan kedua dari yang ada beberapa pekan ke depan.

Diterjemahkan oleh Alfred Ginting dari berita ABC News.