Izin Merek Dagang Ikan Nila Dipertanyakan

Musim perayaan Natal biasanya menjadi saat-saat yang menyenangkan bagi industri makanan laut Australia, namun di balik penjualan udang dan lobster, ada masalah yang tengah melanda.

Badan Induk Industri Makanan Laut Australia (Seafood Industry Australia -SIA) berselisih dengan Pemerintah Federal atas kebijakan pemberian merek dagang yang menurut lembaga itu “tidak dapat dipercaya”.

Merek dagang yang dimaksud adalah Kariba Bream. Masalahnya? Ikan itu sama sekali bukan ikan air tawar, tapi ikan nila atau tilapia – spesies yang dianggap hama di beberapa wilayah di Australia.

“Ini seperti menyebut mobil Holden sebagai sebuah mobil Ford, Anda tidak  bisa melakukan hal seperti itu,” kata Jane Lovell, Direktur Eksekutif Industri Makanan Laut Australia (SIA), yang mewakili produsen lokal.

Perusahaan yang menjual Kariba Bream, Ivory Skies Pty Ltd, mengatakan bahwa mereka memilih nama itu karena di Afrika, spesies ini “biasa dikenal sebagai ikan air tawar”.

Situs web dan kemasannya dengan jelas menyatakan bahwa ikan itu adalah ikan nila dari Indonesia, namun industri tersebut mengatakan bahwa merek dagang tersebut seharusnya tidak pernah disetujui.

“Itu sangat buruk bagi nelayan kami, dan juga sangat buruk bagi konsumen kami yang masuk dan membeli apa yang mereka anggap sebagai ikan air tawar,” kata Lovell.

“Ini bukan ikan air tawar – ini adalah spesies yang sama sekali berbeda.”

IP Australia menyetujui merek dagang Kariba Bream tahun lalu dan mengatakan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan selama periode dua bulan dimana aplikasi tersebut sedang menunggu keputusan.

Lembaga pemerintah ini menerbitkan database semua merek dagang, baik yang sudah berlaku saat ini maupun yang masih menunggu keputusan, di situs webnya. Tapi daftarnya hanya bisa diakses melalui fungsi pencarian.

Ini berarti satu-satunya cara industri tahu tentang merek Kariba Bream sebelum persetujuannya diterbitkan adalah dengan mencarinya secara khusus.

“Saya pikir hal itu konyol,” kata Jean Lovell.

“Maksud saya, mengharapkan seseorang memonitor situs web … untuk melihat apakah ada aplikasi untuk merek dagang dengan nama ikan.”

“Apakah anda mengira ada orang yang akan melihat situs itu dan, oh, itu nama ikan, mungkin saya harus berbicara dengan Komite Nama Ikan dan melihat apakah mereka tidak keberatan dengan ini, tapi tidak, nama itu akan langsung saja diproses.’

“Saya berpikir bahwa IP Australia perlu meningkatkan kinerjanya dan memiliki percakapan dan komunikasi yang lebih baik mengenai kewenangan mereka kepada orang lain yang mungkin tertarik.”

Lovell mengatakan bahwa SIA telah mengangkat isu ini beberapa kali dengan Departemen Perindustrian, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan namun belum mendapat tanggapan.

Isu ini terkait erat dengan kampanye yang lebih luas yang sedang dilakukan oleh industri makanan laut Australia untuk meningkatkan transparansi dan mempromosikan produk lokal.

Lembaga itu menginginkan label asal negara diperluas ke makanan laut yang dijual di restoran, pub dan kafe.

“Orang ingin tahu dan mereka suka dididik, dan itu tidak sulit dilakukan dengan semacam label,” kata CEO Pusat Makanan Laut Melbourne, Barbara Konstas.

Jane Lovell mengatakan langkah tersebut dapat membantu industri lokal menghasilkan hingga setengah miliar dolar tambahan pendapatan setiap tahunnya.

“Sangat penting bahwa kita memiliki transparansi sehingga konsumen Australia dapat mendukung industri makanan laut Australia – mereka dapat memilih produk kami dan menikmatinya.”

Dalam sebuah pernyataan, Paula Adamson dari IP Australia mengatakan, secara hukum, aplikasi merek dagang harus diterima kecuali ada alasan untuk ditolak berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang, yang dalam kasus ini tidak ditemukan.

Dia mengatakan bahwa terserah kepada Komisi Persaingan dan Konsumen Australia untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan ini jika mereka melakukan penyalahgunaan merek dagang setelah persetujuan mereka.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.