ABC

Isu Pernikahan Sesama Jenis Ancam Keutuhan Kubu Koalisi Australia

Perdana Menteri Australia telah menolak untuk mengatakan bagaimana ia akan menangani langkah selanjutnya dalam masalah pernikahan sesama jenis yang mengancam stabilitas Pemerintahannya.

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, menegaskan bahwa kebijakan kubu Koalisi adalah mengadakan referendum, yang akan memberi semua warga Australia suara untuk menentukan apakah mereka akan mengubah peraturan pernikahan.

Namun Senat memblokir usaha untuk mengadakan referendum pada November lalu, dan pada Selasa (1/8/2017) PM Turnbull hari menolak untuk mengatakan apakah kubu Koalisi akan mencoba lagi untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut.

Ia telah menyerang Partai Buruh karena menolak mendukung proses referendum.

Isu pernikahan sesama jenis telah memanas karena beberapa anggota Parlemen dari Partai Liberal Australia belum menunjukkan posisi berbeda yang memaksa Majelis Rendah atau DPR Australia untuk memperdebatkan masalah tersebut.

Hal itu membuat marah para pihak konservatif di kubu Koalisi, yang mengatakan hal itu akan membatalkan janji untuk mengadakan referendum.

Dengan opsi referendum yang ‘mandeg’ di Majelis Tinggi atau Senat, beberapa anggota di Koalisi berpendapat bahwa seharusnya ada pemungutan suara dini (kertas suara dikirim melalui pos bukannya disediakan di TPS), yang tidak memerlukan undang-undang.

PM Turnbull
Pengkritik PM Turnbull memeringatkan jika ada kelompok warga Liberal yang memiliki pandangan berbeda, itu akan menunjukkan pemerintah kehilangan kendali.

ABC News: Marco Catalano

Pada hari Selasa (1/8/2017), PM Turnbull menolak menjawab pertanyaan tentang apakah ia mendukung opsi itu.

Pada hari Senin (31/7/2017), ketika berita tentang desakan baru untuk sebuah pemungutan suara di Parlemen muncul, PM Turnbull mengatakan bahwa para anggota Parlemen dari Partai Liberal berhak untuk memiliki pandangan yang berbeda.

Tapi beberapa politisi di dalam Partai Liberal yang telah memeringatkan PM Turnbull secara pribadi gagal memahami prosesnya.

Mereka berpendapat, ada perbedaan besar antara menyampaikan suara hati nurani atas sebuah isu dan mendukung Oposisi untuk menentukan agenda Parlemen.

Kritikus PM Turnbull memeringatkan, dengan terpecahnya suara di partainya, kelompok kecil dari anggota Partai Liberal akan mengungkap bahwa Pemerintah telah kehilangan kendali atas DPR.

Para menteri senior bersikeras bahwa kebijakan Pemerintah adalah untuk mengadakan referendum yang menyediakan kesempatan bagi para pemilih untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut harus diubah.

Menteri Lapangan Kerja, Michaelia Cash, mengatakan bahwa partai tersebut akan berpegang pada komitmen pemilihannya.

"Kebijakan kami sebagai pemerintah sangat jelas. Kebijakan kami adalah referendum dan kami tak memiliki rencana untuk mengubahnya," kata Senator Cash.

Senat menolak RUU untuk penyelenggaran referendum pada bulan November lalu, dan beberapa anggota Partai Liberal kini berpendapat tidak ada gunanya mencoba lagi.

Namun Menteri Keuangan Mathias Cormann mengatakan bahwa kubu Koalisi harus mematuhi kebijakan referendum tersebut.

"Komitmennya belum berakhir, komitmen yang kami bawa pada pemilihan berikutnya adalah bahwa kami akan memberi warga Australia kesempatan untuk bersuara tentang apakah definisi pernikahan harus diubah dan bahwa kami akan memberi kesempatan warga untuk bersuara dalam referendum," jelas Senator Cormann.

Kelompok Kesetaraan Pernikahan Australia, yang telah melobi untuk mengizinkan pernikahan sesama jenis, menyambut baik tanda-tanda dukungan yang muncul dari kubu Koalisi.

"Kami berterima kasih kepada anggota Parlemen Brisbane, Trevor Evans dan Senator Dean Smith, dan semua pendukung kesetaraan pernikahan di Parlemen atas komitmen mereka terhadap keadilan, kesetaraan dan penyelesaian masalah ini di Parlemen," ujar direktur eksekutif grup tersebut, yakni Tiernan Brady.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterbitkan: 17:15 WIB 01/08/2017 oleh Nurina Savitri.