Ini Strategi Keamanan Nasional Australia Baru yang Diusulkan PM Abbott
Pemerintah Federal Australia akan menerapakan UU kewarganegaraan dan imigrasi yang lebih ketat, dan akan menekan kelompok-kelompok yang menghasut kebencian agama atau ras. Langkah ini merupakan respon pemerintah Australia terkait hasil kajian strategi kontra-terorisme.
Perdana Menteri Tony Abbott mengumumkan rencana perubahan kebijakan ini dalam pidatonya mengenai keamanan nasional di Markas Kepolisian Federal Australia di Canberra Senin pagi.
Abbott mengatakan pemerintah federal Australia berencana mengubah UU yang ada agar memungkinkan otoritas Australia membatalkan atau menangguhkan status kewarganegaraan Australia seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan.
Menurut Abbott orang-orang yang melawan Australia dipastikan akan "kehilangan kewarganegaraan mereka" dan begitu juga dengan warga negara Australia juga berisiko kehilangan "hak istimewanya" jika mereka terlibat dalam kegiatan terorisme.
"orang-orang itu bisa saja dibatasi kemampuannya untuk meninggalkan atau kembali ke Australia, dan mendapatkan akses ke layanan konsuler di luar negeri, serta akses ke pembayaran kesejahteraan," katanya.
"Kita tidak bisa membiarkan orang jahat menggunakan sifat baik kita untuk melawan kita."
Perdana Menteri Abbott juga mengisyaratkan akan memberlakukan hukum yang lebih sulit hukum sulit untuk menarget 'penebar kebencian' dengan merujuk pada kelompok politik Hizbut Tahrir.
"Organisasi dan individu yang secara terang-terangan menyebarkan perselisihan dan perpecahan – seperti Hizbut Tahrir – tidak harus melakukannya kebiasaan itu tanpa bisa tersentuh hukum," katanya.
Abbott mengatakan tindakan terhadap kelompok-kelompok tersebut akan mencakup program-program untuk "menantang propaganda teroris" dan memberikan materi online "yang didasarkan pada nilai-nilai Australia".
"Dan itu akan mencakup larangan kuat terhadap perbuatan menjelekkan, mengintimidasi atau menghasut kebencian," tambahnya.
Abbott juga mengkonfirmasi kalau pemerintah akan mengubah sistem peringatan ancaman teror yang berlaku saat ini, menunjuk koordinator kontra teroris nasional, membangun strategi kontra teroris antara negara bagian dan teritori serta mempertimbangkan meningkatkan pendanaan bagi lembaga keamanan melalui mekanisme anggaran.
Dalam pidatonya Abbott juga mengatakan ancaman teror di Australia terus meningkat dan semakin buruk. Sebanyak 90 orang warga Australia saat ini tercatat telah bergabung dengan kelompok teroris di Irak dan Suriah. 30 orang diantaranya sudah kembali ke Australia dan setidaknya 140 orang di Australia secara aktif mendukung kelompok militan.
Abbott juga mengungkapkan kalau lembaga intelejen dalam negeri Australia (ASIO) tengah menyelidiki ribuan tokoh dan warga biasa yang dicuriga dan 400 diantaranya masuk kategori 'prioritas utama'.
hasil penyelidikan parlemen mengenai UU kontra terorisme ini dijadwalkan akan dilaporkan Hari Jum'at dan Abbott menginginkan agar UU itu bisa diloloskan parlemen dalam jangka waktu beberapa pekan mendatang.
Pernyataan Perdana Menteri Abbott mengenai rencananya memperketat hukum mengenai penyebaran fitnah dan menghasut kebencian telah memicu kekhawatiran akan berdampak pada kebebasan berbicara.
Insitut Urusan Publik yang merupakan lembaga think tank partai konservatif mengatakan hal kecil yang mengganggu PM Abbott telah memicu rencana untuk mencabut bagian dari undang-undang diskriminasi rasial Australia.
"Pidato PM hari ini berpotensi membuat hak kebebasan berbicara kita berkurang, tapi kita juga akan memiliki batasan pada apa yang kita semua bisa ungkapkan dan itu sangat memprihatinkan," kata juru bicara Institut tersebut, John Roskam.
Roskam mengatakan Perdana Menteri Abbott harus menguraikan secara rinci rencananya.
"Saat ini sudah ada larangan yang kuat dan intimidasi, ancaman kekerasan dan sebagainya, kebencian rasial merupakan istilah yang jelas dan ambisius dan jika kita hendak memberi kekuasaan bagi pemerintah mengenai hal ini kita perlu memahami dengan jelas apa saja yang hendak kita larang," paparnya.
Sebelumnya rencana pemerintah untuk merevisi UU Diskriminasi Rasial juga telah memicu perdebatan hangat di Partai Liberal, dimana beberapa anggota parlemen berjanji akan berbalik menentang Partai Liberal jika berupaya untuk mencabut UU tersebut.
Sementara itu wakil dari komunitas Islam di Sydney juga ikut mengkritik pidato Abbott dengan mengatakan pidato Perdana Menteri seakan mempertanyakan integritas banyak Muslim.
Abbott mengatakan dia sering mendengar Islam digambarkan sebagai "agama damai" dan berharap pemimpin yang lebih Muslim akan mengatakan itu lebih sering dan membuktikannya.
Sheikh Sydney, Kamal Mousselmani mengatakan masyarakt muslim memang secara teratur menggambarkan Islam seperti itu dan menambahkan: "Kami adalah orang Australia, Kami warga negara Australia dan dia tidak punya hak untuk tidak menghormati kami."