Industri Perkapalan Australia Butuh Tenaga Kerja Asing
Industri perkapalan di Australia Selatan akan kesulitan menyediakan ribuan pekerja terampil yang dibutuhkan dalam pengembangan besar-besaran armada Angkatan Laut Australia. Karena itu dibutuhkan tenaga kerja asing serta dari negara bagian lain untuk memenuhi tenggat waktu produksi.
Perdana Menteri Malcolm Turnbull hari Selasa (16/5/2017) bersama Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne akan mengunjungi galangan kapal Osborne di Adelaide. Di sana mereka akan mengumumkan dokumen setebal 114 halaman yang merinci program pembuatan dan pemeliharaan kapal terbesar di Australia.
Dokumen bertajuk Naval Shipbuilding Plan tersebut menganggarkan lebih dari $ 1 miliar bagi peningkatan infrastruktur di galangan kapal Osborne serta di galangan kapal Henderson di Australia Barat. Disebutkan juga bahwa konstruksi armada Australia Future Frigates dimulai pada tahun 2020.
Dokumen tersebut menyebutkan, infrastruktur di Osborne saat ini “memadai” untuk perakitan tiga kapal perusak udara Australia, namun “tidak memadai” untuk “konstruksi produktivitas tinggi” kapal kombatan utama seperti kapal-kapal fregat.
Desain fasilitas Osborne South terus disempurnakan oleh Departemen Pertahanan dalam beberapa bulan mendatang sedangkan pembangunan infrastruktur kapal baru akan dimulai pada “paruh kedua tahun 2017”.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan selesai pada “paruh kedua 2019”. Namun dokumen tersebut memperingatkan “hal ini adalah komponen paling kritis dari segi waktu dalam pekerjaan infrastruktur yang direncanakan Pemerintah guna memungkinkan program pembangunan kapal fregat depan dimulai pada 2020”.
“Ini investasi tunggal Commonwealth (Pemerintah Australia – red.) terbesar di satu negara bagian. Akan menciptakan 5.000 pekerjaan baru di galangan kapal secara langsung, hampir semuanya berada di Australia Selatan, dan 10.000 pekerjaan lainnya di bidang pemeliharaan,” kata PM Turnbull kepada ABC Radio Adelaide.
“Ini komitmen besar buat Australia Selatan dan pandangan bahwa Pemerintah Federal mengabaikan Australia Selatan hanya omong kosong belaka. Hal itu bertentangan dengan realitas komitmen nation-building yang sangat substansial ini,” jelasnya.
“Sebagaimana disebutkan rencana pembuatan kapal angkatan laut bersama pembuatan kapal kita di masa lalu, kita memiliki siklus naik turun… ini akan segera berakhir,” ujarnya.
“Dan hal ini segera berakhir karena pemerintahan saya, kepemimpinan saya, komitmen saya,” kata PM Turnbull lagi.
Manager asing
Dokumen itu juga memprediksi pada 2026 lebih dari 5.200 pekerja dibutuhkan di Australia Selatan, serta mengakui bahwa pekerja asing “penting” dalam “memenuhi peran manajemen menengah dan supervisi”.
“Diharapkan seiring berjalannya waktu jumlah pekerja terampil dari galangan kapal internasional akan menurun ketika angkatan kerja Australia mulai terbiasa dengan persyaratan konstruksi dan mengembangkan keterampilan yang lebih khusus,” demikian disebutkan dokumen tersebut.
“Hal ini akan menjadi bahan diskusi penting dengan pembuat kapal terpilih sejalan dengan perkembangtan proyek,” katanya.
Dokumen tersebut juga memasukkan kampanye yang di biayai pemerintah untuk menarik para pekerja ke Adelaide.
“Pemerintah akan menjajaki potensi pekerja terampil untuk pindah dari negara bagian lain ke Australia Selatan,” kata dokumen itu.
“Strategi komunikasi publik menjadi penting dalam membangun kesadaran mengenai karir jangka panjang dan berkelanjutan yang tersedia di galangan kapal sebagai hasil investasi Pemerintah,” katanya.
CEO Defense Teaming Center Margot Forster menanggapi hal ini dengan mengatakan sebagian besar tenaga kerja konstruksi akan direkrut secara lokal.
Namun dia mengatakan bahwa ketidakkonsistenan dari proyek-proyek Departemen Pertahanan telah menyebabkan kekurangan pekerja untuk peran manajemen pengawasan dan manajemen level menengah.
“Australia belum memiliki program pembuatan kapal secara berkelanjutan,” kata Forster.
“Jadi akibatnya kita masuk ke dalam program ini, pelajari keterampilannya, menghasilkan produk berkualitas dan kemudian harus membubarkan tenaga kerjanya karena tidak ada proyek lanjutan,” katanya.
Diterbitkan Selasa 16 Mei 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari berita berbahasa Inggris di ABC News.