India larang TikTok, Amerika dan Australia akan melarang, Bagaimana Indonesia?

Aplikasi TikTok menjadi aplikasi terpopuler di kalangan remaja belakangan ini. Tapi baru sekarang terasa dampak dari penggunaan TikTok yang memiliki hubungan kuat dengan China.

Aplikasi berbagi video pendek diluncurkan oleh perusahaan yang berbasis di Beijing, Bytedance, pada tahun 2018.

TikTok menjadi salah satu generasi awal aplikasi asal China yang sukses di luar negeri, dengan lebih dari 1,6 juta penggunanya ada di Australia.

Anggota parlemen Australia sebelumnya telah menyerukan pengawasan yang lebih besar terhadap TikTok terkait praktik pengumpulan data, karena terkait dengan kepemilikan China.

Mengapa orang begitu khawatir tentang TikTok?

Data apa yang dikumpulkan TikTok?

Seperti sejumlah aplikasi lainnya, TikTok mengumpulkan data penggunanya, termasuk detail informasi pribadi, data ponsel, kontak, dan lokasi Anda

Dia berpendapat praktik pengumpulan data yang dilakukan semua perusahaan teknologi besar perlu peraturan, bukan hanya TikTok.

Tapi, kepemilikan TikTok oleh China berbeda dengan aplikasi dari perusahaan teknologi milik Amerika Serikat.

Undang-Undang Intelijen Nasional 2017 China memaksa individu dan perusahaan untuk membantu pemerintah menyediakan akses, kerja sama atau dukungan dalam pengumpulan data intelijen.

Penasihat senior dari National Security College Australia National University (ANU), Katherine Manstead mengatakan kekhawatiran ini beralasan.

Menurut Katherine, TikTok diberi insentif untuk mengumpulkan data untuk alasan komersial, yang mana informasi ini juga bisa bernilai bagi pemerintah China.

General Manager TikTok Australia, Lee Hunter mengatakan perusahaannya tidak dan tidak akan membagikan data yang disimpan di Singapura dengan pemerintah asing mana pun.

Serangan dunia kepada TikTok

Kekhawatiran ppengaruh China atas aplikasi tersebut telah mendapat respon dari pemerintah di seluruh dunia.

India memblokir akses 59 aplikasi ponsel pintar asal China pada akhir Juni, termasuk TikTok, berdasarkian “masukan yang kredibel” bahwa aplikasi itu mengancam kedaulatan nasional dan privasi warga negara India.

Keputusan mengejutkan ini diambil saat terjadi peningkatan ketegangan antara India dan China, setelah bentrokan di Himalaya antara kedua negara awal bulan itu.

Hari Selasa kemarin, TikTok mengumumkan akan menarik diri dari Hong Kong menyusul undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China, yang memperluas kekuatan pengawasan di Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengatakan Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi media sosial asal China, termasuk TikTok, karena masalah keamanan nasional.

Mr Pompeo mengatakan kepada Fox News jika orang Amerika boleh menggunakan TikTok “kalau Anda ingin informasi pribadi dimiliki Partai Komunis China”.

Di Australia, anggota parlemen George Christensen mengatakan TikTok dan aplikasi China lainnya seperti WeChat, harus dilarang.

Senator dari Partai Buruh Jenny McAllister juga menyampaikan kekhawatiran soal TikTok dan berharap mereka memenuhi undangan senat yang ia pimpin.

Awal tahun ini, ABC mmelaporkan TikTok telah dilarang penggunaannya di kalangan personil militer Australia, seperti yang juga dilakukan Amerika Serikat.

Peraturan harusnya tidak terbatas pada TikTok

Peter Micek adalah anggota kelompok advokasi hak konsumen digital, ‘Access Now’.

Menurutnya, di satu sisi TikTok telah menjadi keluhan dan bahan penyelidikan terkait perlindungan data global, namun ada keprihatinan yang sama pada banyak aplikasi lain.

Sebagai penasihat senior keamanan nasional, Katherine Manstead setuju jika ada risiko yang sama di platform lainnya.

Menurutnya campur tangan asing, penyensoran, atau informasi yang keliru tidak boleh terbatas pada TikTok.

“Ada cara lain yang selain larangan. Kita bisa membuat lebih banyak persyaratan untuk transparansi data, misalnya apakah data ini bisa diakses oleh pemerintah, atau transparansi tentang algoritma, sehingga kecil kemungkinan menguntungkan pihak asing,” katanya.

Dia juga mengatakan ada risiko lain, termasuk pemerintah asing yang menjalankan akun palsu atau ‘bott’ atau membeli data dari penyedia data yang sah.

Sementara itu, pengguna TikTok Australia menanggapi kemungkinan TikTok akan dilarang di Australia dengan mengirimkan pesan ke akun twitter di Perdana Menteri Scott Morrison.

Mereka juga mengedarkan petisi yang menentang pelarangan penggunaan TikTok.

Seorang pengguna mengunggah video berisi tweet palsu yang seolah-olah berasal dari akun Perdana Menteri dengan mengatakan TikTok akan dilarang di Australia. Video ini diberi judul “SCOMO NO!!!”