Indeks Perdamaian Global 2019

Sementara tingkat perdamaian dunia dinilai semakin membaik, peringkat Australia dalam Indeks Kedamaian Global justru turun satu peringkat.

Pergeseran ini terungkap dalam laporan Indeks Perdamaian Global (GPI) terbaru yang dirilis oleh lembaga Institute for Economics and Peace (IEP) yang berpusat di Sydney, New South Wales Australia pada Rabu (12/6/2019).

Laporan yang meranking 163 negara dengan mengukur indikator berupa keselamatan dan keamanan internal, militerisasi dan konflik yang sedang berlangsung ini menyimpulkan secara keseluruhan tingkat perdamaian global membaik untuk pertama kalinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Direktur eksekutif IEP, Steve Killelea mengatakan dampak ekonomi dari kekerasan di dunia juga menunjukan tren menurun, meskipun dunia masih dinilai tetap dalam keadaan kurang damai dibandingkan satu dekade lalu.

“Meskipun perdamaian telah membaik, analisis yang lebih dalam menemukan adanya kombinasi antara tren positif dan negatif,” kata Killelea.

"Sementara konflik yang telah mendominasi dekade terakhir seperti di Irak dan Suriah sudah mulai mereda, tapi kemudian bermunculan konflik baru."

Laporan ini juga mencatat tingkat pengeluaran militer, protes kekerasan dan kejahatan kekerasan semuanya juga mengalami penurunan secara global pada tahun ini, khususnya di Asia.

Sementara persentase pengeluaran PDB untuk pasukan pertahanan mengalami penurunan di dua dari setiap tiga negara selama satu dekade terakhir, AS dan China terus tercatat sebagai negara yang paling cepat tingkat kenaikan anggaran pengeluaran militernya.

Peringkat Australia turun

Sementara itu peringkat Australia dalam Indeks Perdamaian Global (GPI) justru turun satu peringkat dari posisi ke-12 pada tahun lalu menjadi ke posisi 13 pada tahun ini.

Steve Killelea mengatakan penurunan peringkat Australia ini dikarenakan terjadi peningkatan militerisasi di Australia yang meliputi kebijakan impor senjata, pengeluaran militer dan senjata nuklir dan senjata berat, dan tingkat penahanan di Australia yang juga meningkat.

“Mengingat kebijakan pemerintah [pengeluaran militer dan penahanan] lebih cenderung meningkat … kita mungkin melihat Australia turun satu atau mungkin dua tingkat dalam beberapa tahun mendatang,” kata Killelea.

"Tapi tetap saja Australia adalah negara yang sangat damai menurut standar global." tegas Killelea.

Meskipun sempat tercoreng oleh serangan teroris terhadap dua masjid di Christchurch yang menewaskan 51 orang pada bulan Maret lalu, Selandia Baru masih mempertahankan peringkatnya sebagai negara paling damai kedua di dunia.

Laporan ini menempatkan Afghanistan yang menggantikan Suriah sebagai negara yang paling tidak damai pasca kejatuhan ISIS. Sementara peringkat kedamaian di Irak sedikit membaik, Yaman justru jatuh ke urutan kelima terbawah untuk pertama kalinya.

Tingkat kedamaian di wilayah Asia-Pasifik juga dilaporkan meningkat sebesar 3 persen, meski demikian wilayah itu juga mengalami lebih banyak pengungsi, terorisme, dan tingkat konflik internal yang lebih tinggi.

Indikator risiko perubahan iklim

Indeks Perdamaian Global 2019 untuk pertama kalinya juga memasukan indikator risiko perubahan iklim dengan tujuan untuk mengevaluasi hubungan antara bahaya iklim dan kekerasan.

Hasilnya, laporan ini mengatakan sekitar 971 juta orang – termasuk lebih dari 2,4 juta orang Australia – tinggal di daerah dengan paparan bahaya iklim yang tinggi atau sangat tinggi termasuk angin topan, banjir, kebakaran hutan, degradasi tanah dan naiknya permukaan laut.

Sembilan negara teratas yang menghadapi risiko bahaya iklim tertinggi adalah semua negara Asia di mana Filipina menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Jepang, Bangladesh, Myanmar dan China.

Steve Killelea mengatakan kepada ABC bahwa banyak negara di kawasan Asia-Pasifik juga memiliki kapasitas penanganan yang lebih lemah untuk bencana alam tersebut.

"Kepulauan Pasifik akan terkena dampak besar-besaran oleh naiknya permukaan laut," kata Killelea, seraya menambahkan bahwa mereka akan menjadi yang pertama terkena dampak karena kedekatannya dengan khatulistiwa.

Di Australia, risiko utama bahaya perubahan iklim ini berasal dari angin topan dan badai di utara, naiknya permukaan laut di selatan dan timur, serta kekeringan dan degradasi tanah yang sudah memengaruhi ribuan petani, kata Killelea.

Laporan ini mendapati bahwa tekanan iklim bisa berdampak buruk terhadap ketersediaan sumber daya dan memengaruhi dinamika populasi, yang dapat memengaruhi stabilitas sosial ekonomi dan politik.

“Ketika Anda mulai mendapatkan efek besar dari perubahan iklim, Anda mulai menerima gelombang besar pengungsi,” kata Killelea, seraya menambahkan bahwa migrasi ini dapat meningkatkan ketidakstabilan dan dampak terorisme pada negara-negara yang dituju.

Killelea mendaftar beberapa negara di mana perubahan iklim telah menyebabkan atau memperburuk kekerasan termasuk Nigeria, di mana degradasi tanah telah menyebabkan konflik atas sumber daya yang langka, Haiti setelah beberapa badai dan gempa bumi, dan Sudan Selatan, di mana pengeringan Danau Chad telah memperburuk ketegangan.

Pada 2017, lebih dari 60 persen dari total orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya di dunia disebabkan oleh bencana terkait iklim, sementara hampir 40 persen disebabkan oleh konflik bersenjata.

Menurut Pusat Pemantauan Pengungsian Internal, lebih dari 265 juta orang telah terlantar secara internal oleh bencana alam sejak 2008, dengan wilayah Asia-Pasifik yang paling parah terkena dampaknya.

Migrasi yang dipicu oleh iklim diperkirakan akan terus meningkat, dan di kawasan yang menghadapi risiko tertinggi, Australia dapat sangat terpengaruh.

Para petani di Australia telah mulai bermigrasi ke selatan untuk mencari padang rumput yang lebih hijau, karena kekeringan dan penggurunan telah menghancurkan kawasan di utara Australia.

Dirangkum dari artikel bahasa Inggris disini.