Habiskan Biaya Tinggi Untuk Konsultan, Pemerintah Australia Dikritik
Pemerintah Federal Australia telah mempertahankan penggunaan konsultan manajemen di layanan publik yang makin meningkat, di tengah kekhawatiran bahwa pemotongan kerja bertahun-tahun mendepak para spesialis di birokrasi.
Audit yang dilakukan Pemerintah Australia mengungkap, biaya untuk membayar konsultan atas pekerjaan yang tak bisa dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) meningkat dari 200 juta dolar (atau setara Rp 2 triliun) di tahun 2012-2013 ke 500 juta dolar (atau setara Rp 5 triliun) pada tahun keuangan lalu.
Jumlah yang dibayarkan ke konsultan kini mendekati 700 juta dolar (atau setara Rp 7 triliun) setahun, yang merupakan peningkatan sebesar 380 juta dolar (atau setara Rp 3,8 triliun) dari dana yang dihabiskan tahun 2013, ketika ukuran birokrasi mencapai puncaknya dengan 167.000 pekerjaan di bawah pemerintahan Partai Buruh.
Empat perusahaan akuntan publik terbesar -KPMG, PriceWaterHouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte -telah mendapat kontrak hampir setengah miliar dolar untuk pekerjaan konsultansi selama periode 4 tahun.
Kurangnya kemampuan dan pengetahuan
Leo Dobes, pensiunan PNS dan profesor di Universitas Nasional Australia (ANU), mengatakan, tak ada cukup ekonom terampil yang tersisa di sektor layanan publik.
“Ada kekurangan kemampuan dan pengetahuan yang menyedihkan di area tersebut,” kata Profesor Dobes.
Menteri Keuangan Australia, Mathias Cormann, mengatakan, biaya total dari administrasi Pemerintah -termasuk konsultan dan kontraktor -menurun secara signifikan di bawah pemerintahan kubu Koalisi.
Senator Cormann mengatakan, ketika digunakan secara benar, konsultan bisa memangkas biaya berulang, meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa layanan publik tetap fleksibel.
“Itu membantu menjaga biaya administrasi Pemerintah tetap rendah dengan membantu mencegah biaya berlanjut yang bisa muncul akibat rekrutmen PNS permanen tambahan ketika kebutuhan akan tenaga terampil khusus atau dukungan tambahan bersifat sementara atau khusus untuk proyek,” jelasnya.
Menteri keuangan bayangan (dari pihak Oposisi yakni Partai Buruh), Jim Chalmers, memperbarui janji partainya untuk membatasi penggunaan konsultan di sektor layanan publik, seraya menggambarkan pengeluaran itu sebagai hal yang sia-sia.
“Kebijakan pemotongan kerja di sektor layanan publik dari Pemerintahan Turnbull menimbulkan biaya kontrak konsultan dan tenaga kerja yang lebih tinggi dan meningkat di anggaran,” kata Dr Chalmers.
“Ini adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan mahal yang membuat Pemerintahan Turnbull berupaya besar untuk menyembunyikannya, bahkan menolak permintaan dasar untuk lebih memelajari masalah itu.”
Biaya IT bersaing dengan biaya program kesejahteraan
Laporan audit itu muncul setelah terungkapnya informasi bahwa Pemerintah Australia mengeluarkan biaya IT (teknologi informasi) yang sama besar dengan program kesejahteraan sosial utama mereka, yakni Newstart Allowance.
Biaya IT dari Pemerintah Australia telah meningkat dari 5,9 miliar dolar (atau setara Rp 59 triliun) di tahun 2012-2013 menjadi hampir 10 miliar dolar (atau setara Rp 100 triliun), dengan 24 persen dari alokasi itu ditujukan untuk perusahaan Boeing, IBM dan Telstra.
Untuk menghemat uang dan meningkatkan kompetisi, Pemerintah Australia telah memangkas kontrak IT masa depan di angka 100 juta dolar (atau setara Rp 1 triliun), atau untuk jangka waktu 3 tahun.
Itu akan membuat sejumlah departemen seperti Departemen Sosial menghentikan kesepakatan senilai 484 juta dolar (atau setara Rp 4,84 triliun) dengan IBM tahun lalu, yang memperpanjang kemitraan 11 tahun dengan biaya lebih dari 1 miliar dolar (atau setara Rp 10 triliun).