Gereja Katolik Ikut Dalam Skema Ganti Rugi Korban Pelecehan Seksual

Para korban pelecehan seksual anak di lingkungan lembaga keagamaan selangkah lagi dalam mendapatkan hak ganti rugi mereka, setelah Gereja Katolik menyatakan akan ikut bergabung dalam skema ganti rugi nasional.

Dalam sebuah langkah besar bagi masa depan, Gereja Katolik telah menegaskan bahwa lebaganya akan bergabung dalam skema nasional ganti rugi bagi korban pelecehan seksual anak di lembaga keagamaan. Gereja Katolik menjadi lembaga non pemerintah pertama yang ikut serta, meski sebelumnya bersikap tidak yakin.

Sejumlah lembaga pemerintahan, Konferensi Waligereja Australia (ACBC) dan Catholic Religious Australia, menulis kepada Pemerintah Federal bahwa mereka ingin berpartisipasi “untuk membatasi trauma di masa depan bagi para penyintas penyiksaan dalam memperoleh ganti rugi dari Gereja”.

“Kami mendukung rekomendasi komisi kerajaan untuk skema ganti rugi nasional, yang dikelola oleh Persemakmuran, dan kami ingin berpartisipasi di dalamnya,” kata Presiden ACBC, Uskup Agung Mark Coleridge dalam pernyataannya.

“Para penyintas berhak mendapatkan keadilan dan penyembuhan dan banyak yang berani melapor untuk menceritakan kisah mereka.”

Uskup Agung Coleridge mengatakan mengingat struktur Gereja yang beragam, Gereja Katolik akan membentuk sebuah agen yang bersifat “sederhana dan hemat biaya” untuk menanggapi semua klaim kompensasi.

“Struktur ini sudah lama kita rancang, dan itulah menjadi salah satu alasan mengapa kami sedikit lebih lambat dari yang kami harapkan,” katanya kepada program PM ABC.

Uskup Agung Sydney Anthony Fisher mengatakan, Gereja Katolik “memperkirakan akan mampu membayarkan uang ganti rugi kepada parapenyintas selama bertahun-tahun yang akan datang”.

“… dan kami siap untuk melakukan itu.” Kami bertekad untuk membawa keadilan dan pemulihan penuh, penyembuhan jika kami bisa, untuk para korban kejahatan yang mengerikan ini. “

Komisi Kerajaan ke dalam Laporan Respons Institusional untuk Pelecehan Seksual Anak merangkum bukti-bukti dari 2.500 orang yang telah dilecehkan di lembaga-lembaga keagamaam yang dikelola Gereja Katolik. Jumlah itu hanya mencakup 62 persen dari semua penyintas yang melaporkan pelecehan yang mereka alami di sebuah lembaga keagamaan.

Lebih banyak organisasi akan bergabung

Menteri Layanan Sosial Federal, Dan Tehan, yang mengawasi peluncuran skema tersebut, menggambarkan hari ini sebagai sebuah kemajuan yang “sangat signifikan” dan mengindikasikan akan membuka jalan bagi lembaga non-pemerintah lainnya untuk bergabung.

“Hari ini menunjukkan penyesalan, itu menunjukkan [Gereja Katolik] siap untuk bertanggung jawab dan itu juga menunjukkan mereka ingin menawarkan ganti rugi kepada mereka yang selamat,” katanya.

“Saya berharap akan dapat mengumumkannya sedini besok, kalau ada lebih banyak lembaga yang akan ikut bergabung dalam skema ini.

"Tidak diragukan lagi sekarang kita mencapai titik di mana kita akan memiliki skema ganti rugi nasional yang dapat diakses oleh mayoritas para penyintas."

Dia juga memuji keputusan Gereja Katolik untuk menciptakan satu lembaga tunggal bagi para penyintas dan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dia anjurkan kepada institusi lain yang lebih besar, seperti Gereja Anglikan, untuk dipertimbangkan.

Semua negara bagian dan teritori, kecuali Australia Barat, telah mendaftar ke skema tersebut, yang akan menawarkan dana hingga $ 150.000 atau setara Rp 1,5 miliar sebagai kompensasi serta dana konseling.

Dan Tehan mengatakan dia telah melakukan pembicaraan konstruktif dengan Pemerintah Australia Barat (WA) dan yakin bahwa negara bagian itu akan memilih  bergabung dengan skema ini pada tanggal mulai yang dijadwalkan 1 Juli nanti.

Reaksi penyintas beragam

Brian dan Helen Gitsham, dari Adelaide, sangat memahami dampak trauma yang diderita putra mereka David yang bersekolah di mana ia dimangsa oleh seorang pedofil pada tahun 1970-an dan 80-an.

David meninggal karena kanker lambung pada tahun 2005 dan orang tuanya percaya trauma yang dideritanya berkontribusi pada kondisi kesehatannya yang buruk.

Kisahnya menjadi bagian dari laporan yang diajukan komisi kerajaan.

“Bagi kami, ini bukan soal kompensasi dan uang ganti rugi, tapi ini soal mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi,” kata Gitsham.

Tony Wardley, yang mengalami pelecehan seksual di sebuah sekolah dasar Katolik yang dijalankan oleh ordo religius Christian Brothers di Victoria barat, mengatakan dia yakin skema ganti rugi tidak akan menguntungkan para korban dalam jangka panjang.

“Mereka dilucuti oleh skema ganti rugi, dimana mereka harus mengorbankan hidup mereka. Para penyintas akan mendapatkan mobil bekas dari dana kompensasi itu.

“Saya berharap mereka mencari bantuan hukum pribadi, karena secara finansial itulah satu-satunya cara untuk membalas gereja.”

Paul Levey mengatakan dia telah “berperang melawan gereja sejak 1992” atas klaim bahwa dia dilecehkan, termasuk selama periode 6 bulan di tahun 1980-an.

Paul Levey berencana untuk terus melakukan gugatan sipil, tetapi percaya skema ganti rugi bisa menjadi jalan yang baik bagi orang lain yang mencari kompensasi.

“Orang lain yang tidak memiliki bukti atau keinginan untuk melawan gereja, sistem ganti rugi adalah ide bagi mereka untuk unjuk diri, untuk melacak para pelaku,” kata Levey.

“Jika gereja hanya harus membayar $ 150.000 kepada para penyintas itu akan berakhir jauh lebih murah bagi mereka dalam jangka panjang bukan?”

Aktivis dan penyintas pelecehan Peter Gogarty mengatakan dia mendengar respon yang beragam tentang keputusan Gereja Katolik untuk bergabung dengan skema tersebut.

“Saya benar-benar senang dengan komitmen Anda – saya pikir mereka perlu mengatakan bahwa mereka masih punya pilihan dan pergi untuk berbicara dengan Gereja secara langsung jika mereka berpikir skema ganti rugi tidak akan menawarkan mereka cukup untuk membantu membangun kembali hidup mereka.” kata Gogarty.

“Saya pikir Gereja perlu mengatakan bahwa mereka masih berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan seumur hidup semua korban.

“Saya pikir sisi negatifnya adalah bahwa Gereja Katolik ingin terlibat dalam hal ini adalah karena mereka melihat skema ini jauh lebih sederhana dan lebih murah biayanya dan sebagai sebuah cara bagi mereka untuk cuci tangan dengan cara efektif dari tanggung jawab apa pun untuk para penyintas.”

Leonie Sheedy menjadi salah satu anggota komisi kerajaan yang sering muncul di media, menghadapi Perdana Menteri di hari terakhir persidangan

Dia mengatakan beberapa korban penyiksaan tidak akan pernah mengalami siksaan mereka diakui.

“Tidak ada keadilan bagi mereka yang sudah mati … ada banyak yang takut mereka tidak akan hidup untuk mendapatkan ganti rugi mereka.”

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.