Gerakan Anti Feminis Menguat di Indonesia
Mereka menyebut feminisme sebagai “racun”. Mereka juga menertawakan kaum LGBT.
Munculnya gerakan Indonesia Tanpa Feminis – tepat sebelum pemilu 17 April – menjadi viral karena secara lantang menentang gerakan feminisme sebagai nilai yang diimpor dari Barat dan tidak sesuai dengan norma-norma agama.
Penolakan mereka terhadap feminisme didasarkan pada pernyataan bahwa “tubuhku bukan milikku, melainkan milik Allah SWT”. Kampanye mereka telah memicu perdebatan tentang peran wanita di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia.
Indonesia Tanpa Feminis mengusung slogan #UninstallFeminism dan mencerminkan gerakan konservatif yang semakin mahir dan teknologis menarik kalangan milenial dengan berbagai meme dan gambar. Hal itu gagal diimbangi oleh organisasi mainstream dan moderat.
“Jika kita berbicara tentang anti-feminisme, itu bukanlah hal baru,” ujar Dr Dina Afrianty, seorang peneliti di La Trobe University.
Menurut aktivis anti kekerasan terhadap perempuan Yuni Asrianty, yang baru adalah penggunaan platform digital dan advokasi kebijakan anti-feminis untuk mendorong ide-ide mereka yang puritan dan konservatif.
Sejumlah pengamat belum lama ini menyoroti bahwa gerakan ini juga menandakan pergeseran ke arah keterlibatan perempuan yang lebih aktif dalam kegiatan anti-feminis secara eksplisit.
Koalisi yang berkembang
Indonesia Tanpa Feminis didukung ribuan follower melalui platform media sosialnya sejak didirikan tiga bulan lalu.
Ini juga terkait dengan gerakan konservatif mapan lainnya termasuk Indonesia Tanpa Pacaran, di mana meme dan merchandise yang mempromosikan kesucian telah menarik hampir 1 juta follower.
“Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran memang diprakarsai oleh kaum muda untuk kaum muda,” kata Dyah Ayu Kartika, peneliti pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD Paramadina) di Jakarta.
Perempuan semakin dimobilisasi oleh kelompok Islam garis keras dan partai politik di Indonesia.
Facebook: Azizah Nur Tamhid
Laporan dari Institut Analisis Kebijakan Konflik Jakarta menyebut gerakan massa melawan mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah “mengaktifkan lembaga politik perempuan di garis konservatif”.
“Para aktivis ini percaya kaum ibu harus memobilisasi melawan Jokowi untuk melindungi anak-anak mereka dari komunisme, homoseksualitas, dan ancaman moral lainnya yang terkait dengan kubu Jokowi,” kata laporan itu.
Rival Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, memobilisasi sukarelawan perempuan dalam upaya mengalahkan petahana.
Sementara antropolog Australia Dr Linda Rae Bennett, menilai gerakan Indonesia Tanpa Feminis dan aktivisme konservatif yang dipimpin perempuan lainnya merupakan tanggapan terhadap RUU anti kekerasan seksual.
RUU itu sendiri antara lain dirancanag untuk melarang tindak perkosaan dalam hubungan suami-istri.
Sejauh ini partai-partai di DPR RI mengisyaratkan dukungannya terhadap RUU ini, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secar tegas menolaknya.
AP: Dita Alangkara
Dr Bennett menggambarkan aktivisme anti-feminis baru sebagai “perang proksi” dari kalangan pria penentang RUU yang akan kehilangan hak mereka melakukan hubungan seksual dengan istrinya kapan pun mereka kehendaki.
Sementara itu, politisi Partai PKS Azizah Nur Tamhid, diperkirakan berhasil terpilih kembali di DPR RI, sejalan dengan meningkatnya suara partai ini dalam Pemilu 2019.
Para aktivis femis tetap optimis bahwa RUU tersebut nanti akan disahkan, dengan menunjuk contoh lolosnya UU anti kekerasan dalam rumah tangga tahun 2004.
ABC sudah berusaha menghubungi pengelola Indonesia Tanpa Feminis, namun belum mendapatkan tanggapan.