ABC

Gagalnya Kawasan Perlindungan Laut Akibat Manajemen Buruk

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Nature menyebutkan, buruknya manajemen menyebabkan daerah-daerah pelestarian laut tidak berhasil meningkatkan populasi ikannya.

"Untuk melakukan pelestarian laut yang efektif, kita perlu kawasan laut terlindungi (MPA) yang efektif," ucap pemimpin penelitian itu, Profesor Graham Edgar dari University of Tasmania, Australia.

"Tanpa itu, keanekaragaman hayati akan terus-menurun, dan tak akan ada ikan bagi generasi mendatang," tambahnya.

Sejumlah peneliti mencari tahu faktor apa saja yang menjadikan MPA efektif untuk melindungi kehidupan laut, dengan cara menilai ukuran dan keanekaragaman ikan di 87 kawasan laut terlindungi di 40 negara.

Hasil penilaian kemudian dibandingkan dengan daerah-daerah di dekatnya, yang tak dilindungi dan boleh dipancing. Hampir 2.000 kawasan disurvei dalam penelitian ini.

Para peneliti mendapati bahwa kebanyakan MPA yang disurvei ternyata tak efektif melindungi kehidupan di laut. tak ada perbedaan mencolok dalam ukuran atau jumlah ikan dibanding daerah-daerah tak terlindungi.

Namun, ada juga kawasan terlindungi yang mengandung banyak ikan dan ekosistem yang baik.

Kawasan terlindungi yang berhasil macam ini biasanya memiliki lima sifat. menurut para peneliti, lima sifat ini merupakan kunci merancang taman laut yang efektif:

Pertama, kawasan tersebut bebas dari kegiatan ekstraktif – tak boleh ada kegiatan pemancingan di daerah tersebut. Kedua, larangan memancing itu diterapkan dengan baik. Ketiga, kawasan terlindungi itu berusia lebih dari 10 tahun. Keempat, kawasan tersebut relatif luas. Kelima, kawasan itu terisolasi oleh perairan dalam atau pasir dari daerah-daerah di mana pemancingan diadakan.

MPA dengan sifat-sifat ini rata-rata memiliki dua kali lipat jumlah ikan besar dan 14 kali lipat lebih banyak hiu dibanding daerah yang terpancing.

Keefektifan kawasan terlindungi laut selama ini menjadi isu yang amat sering diperdebatkan, terutama di Australia, di mana sorotannya adalah pada zona-zona terlindungi di mana pemancingan untuk tujuan komersil dan rekreasi dilarang.

Tahun lalu, pemerintah Australia menghapus rencana manajemen dan zona bebas kegiatan ekstraktif pada jaringan taman laut persemakmuran yang dibentuk oleh pemerintah sebelumnya, yang dikuasai partai buruh. Selain itu, dikeluarkan perintah untuk mengulas secara ilmiah sistem daerah perlindungan.

Jess Abrahams, petugas kampanye dari Australian Conservation Foundation, menyambut baik hasil penelitian ini. Ia berharap hasil penelitian tersebut bisa dimasukkan dalam proses peninjauan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Pemerintah saat ini bisa mempelajari hasil penelitian seperti ini, dan memastikan bahwa perubahan apapun yang mereka lakukan bisa memperbaiki keefektifan jaringan taman laut," katanya.

Pada tahun 1998, pemerintah Australia berjanji mendirikan jaringan kawasan pelestarian laut dengan batas waktu tahun 2012. Setelah diadakan penilaian ilmiah dan konsultasi dengan masyarakat, Tony Burke, yang waktu itu menjabat menteri lingkungan hidup, mengumumkan rencana meningkatkan daerah perlindungan di Australia. Rencana tersebut dipraktekkan bulan November tahun yang sama.

Pemerintahan Australia yang baru, yang terpilih tahun 2013, berjanji untuk meninjau kawasan terlindungi tersebut.