ABC

Donasi Politik di Victoria Akan Dibatasi Maksimal Rp 40 Juta 4 Tahun

Donasi politik di negara bagian Victoria, Australia, akan dibatasi sebesar $ 4.000 (atau setara Rp 40 juta) selama empat tahun dan akan segera diungkap secara daring di negara bagian ini, di bawah reformasi besar-besaran yang diusulkan oleh Menteri Utama Victoria, Daniel Andrews.

Donasi asing juga dilarang di bawah reformasi yang diajukan Pemerintahan Partai Buruh ini. Hanya warga Australia yang diperbolehkan memberikan kontribusi.

Denda hingga $ 44.000 (atau setara Rp 440 juta), dan penjara dua tahun akan dijatuhkan untuk pelanggaran atas peraturan Pemilu baru yang ketat tersebut.

Pemerintah negara bagian juga menarget sejumlah lembaga dan organisasi lain yang mengumpulkan uang tunai untuk partai-partai politik, seperti ‘Progressive Business’ yang berhubungan dengan Partai Buruh dan Yayasan Cormack yang terkait dengan Partai Liberal.

Perubahan tersebut akan menjadi beban bagi Komisi Pemilihan Umum, kata Pemerintah, dan lebih banyak dana akan dialokasikan.

Pendanaan publik untuk kampanye Pemilu harus ditingkatkan, namun Menteri Khusus Negara Bagian, Gavin Jennings, tidak akan mengatakan berapa jumlahnya.

Perubahan itu perlu mendapat persetujuan Parlemen.

"Ini akan menjadi donasi paling ketat di Australia, karena warga Victoria pantas untuk tahu siapa yang menyumbang, berapa jumlahnya, dan kapan," kata Menteri Andrews.

Tak lebih dari $ 4.000 (atau setara Rp 40 juta) yang bisa disumbangkan selama masa jabatan Parlemen empat tahun, dan semua donasi senilai lebih dari $ 1.000 (atau setara Rp 10 juta) perlu diungkap -saat ini, partai politik tak perlu mengungkap donasi di bawah $ 13.200 (atau setara Rp 132 juta).

Serikat pekerja dan perusahaan juga akan dibatasi donasinya kepada partai politik sebesar $ 4.000 (atau setara Rp 40 juta) selama empat tahun.

Tiket untuk acara penggalangan dana yang diselenggarakan oleh entitas terkait akan dianggap sebagai bagian dari batas $ 4.000 tersebut, dengan biaya dari acara itu dikurangi dari hasil kalkulasi.

"Kami akan memberi kepercayaan kepada warga Victoria bahwa pemerintah membuat keputusan demi kebaikan mereka, bukan untuk membalas budi kepada donor politik," ujar Menteri Andrews.

Ia mengatakan bahwa perubahan tersebut akan membuat undang-undang donasi politik di Victoria menjadi yang terberat di Australia.

"Pelaporan aktual dan ambang batas donasi yang jauh lebih rendah, itulah kunci transparansi dan warga Victorian mengetahui siapa yang menyumbang, berapa banyak dan kapan," sebutnya.

Beberapa waktu belakangan ini, sudah ada kampanye untuk mereformasi undang-undang donasi di Victoria.

Pada tahun 2015, lembaga ombudsman Victoria mengatakan bahwa undang-undang harus lebih ketat untuk menghilangkan persepsi bahwa politisi bisa dibeli.

Partai Hijau telah mengusulkan untuk melarang semua donasi perusahaan dan serikat pekerja, membatasi sumbangan hingga $ 1.000 (atau setara Rp 10 juta) dan mengamanatkan pelaporan aktual.

Terungkapnya kasus, oleh penyelidikan ABC-Fairfax, yang melibatkan Pemimpin Oposisi Matthew Guy -di mana ia hadir dalam sebuah jamuan bersama dengan terduga tokoh kejahatan di restoran lobster, awal tahun ini -mendorong desakan pembaharuan terhadap reformasi donasi.

Sebelumnya, telah dipahami bahwa perubahan donasi tersebut akan diumumkan lebih awal namun skandal lobster itu menunda reformasi.

Partai Hijau belum teryakinkan

Anggota Parlemen Partai Hijau, Greg Barber, mengatakan bahwa Pemerintah Victoria telah mengembangkan reformasi tersebut tanpa berkonsultasi dengan anggota Parlemen lainnya.

Ia mengatakan, meski perubahan tersebut tampak serupa dengan apa yang selama ini dikampanyekan oleh Partai Hijau, mereka perlu melihat undang-undang tersebut sebelum memutuskan untuk mendukungnya.

"Siasat cerdik ada dalam DNA (Menteri Utama) Dan Andrews," ujar Barber.

"Kami telah mempelajari hal itu selama tiga tahun terakhir dan saya akan menjamin bahwa ia telah meninggalkan celah untuknya sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan dari tindakan itu.”

"Di permukaan, kebijakan itu sangat mirip dengan apa yang telah kami kampanyekan sejak kami pertama kali masuk ke Parlemen, tapi itu sangat tergantung pada rincian dari penerapannya dan kami akan meneliti undang-undang tersebut dengan sangat hati-hati."

Barber menolak pernyataan Menteri Andrews bahwa perubahan tersebut akan memberi Victoria undang-undang donasi terberat di Australia.

Ia mengatakan, negara bagian New South Wales masih memiliki sistem yang lebih ketat, walau memiliki batas yang lebih tinggi.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterbitkan: 16:20 WIB 18/09/2017 oleh Nurina Savitri.