Dokumen Rahasia Angkat Kembali Rivalitas Hawke dan Keating

Mantan Perdana Menteri (PM) Australia, Bob Hawke mengaku dirinya sedih mendengar kritik dari mantan Menteri Keuangannya, Paul Keating, mengenai dirinya ketika menjabat dulu. Persaingan terkenal di kalangan internal Partai Buruh ini terungkap kembali menyusul dirilisnya catatan kabinet dari tahun 1986 dan 1987.

Catatan rahasia itu berisi rincian pergulatan di kalangan pemerintahan Bob Hawke ketika menghadapi tekanan krisis ekonomi dan kecemasan mengenai hubungan dengan Indonesia.

Catatan itu memang tidak mencakup ketegangan kepemimpinan antara Keating dan Hawke, namun rivalritas itu justru terungkap dalam wawancara Hawke dengan ABC setelah penerbitan dokumen tersebut.

"Menyedihkan sekali ketika harus menjelaskan kembali segala sesuatunya, saya tidak tahu mengapa ia (Keating, red)  berpikir ia harus melakukannya," kata Hawke.

"Semuanya sudah jelas dari setiap dokumen catatan publik yang ada siapa yang mengendalikan pemerintahan dari akhir tahun 1984," kata Hawke kepada ABC.

"Tanyakan saja kepada orang-orang di Australia, mereka terus memilih saya," tegas Hawke.

Komentar Hawke ini diungkapkan menanggapi pernyataan Keating mengenai mantan bosnya dalam serangkaian film dokumenter terbaru yang ditayangkan stasiun TV ABC.

Dalam film dokumenter yang terdiri dari 4 serial ini, Keating mengatakan kalau dirinyalah yang mengendalikan pemerintahan Hawke dan menyelenggarakan Pemilu pada tahun1987.

Keating mengatakan Hawke tidak pernah bermaksud menyerahkan jabatan Perdana Menteri.

"Pada akhirnya saya harus menyingkirkan Hawke. Dan akhirnya saya memang menyingkirkannya  (dengan menjadi Ketua Partai  Buruh dalam Pemilu Internal Partai Buruh dan resmi diangkat sebagai Perdana Menteri Australia menggantikan Bob Hawke pada 1991,red),” kata Keating kepada reporter Kerry O'Brien.

Meskipun berbeda pendapat keduanya saling mengungkapkan pujian dan mengakui pencapaian politik masing-masing.

"Kontribusi Keating kepada saya dan kolega kami sangat bagus untuk Australia dan saya berterima kasih kepadanya, “ kata Hawke.

Dokumen ungkapkan tantangan ekonomi                             

Dokumen kabinet itu dirilis oleh Arsip Nasional. Dari dokumen itu terungkap saran-saran yang pernah diberikan kepada kabinet saat jatuhnya nilai tukar Dolar Australia.

Gara-gara jatuhnya kurs Dolar Australia, Hawke dan kabinetnya menghadapi anjloknya perdagangan Australia, Menteri Keuangan yang ambisius, Paul Keating, berperan mengendalikan tekanan itu pada tahun 1986 dengan menerbitkan sejumlah kebijakan.

"Australia hanya akan berakhir menjadi negara dengan ekonomi tingkat ketiga, sebuah republik pisang," kata Paul dalam pernyataannya ketika itu.

Komentar itu mengejutkan seluruh kabinet termasuk PM Hawke. Namun dalam wawancara dengan ABC, Hawke memuji langkah itu.

"Saya selalu berpandangan bahwa bagian penting dari manajemen ekonomi yang masuk akal adalah bahwa penduduk sebuah negara harus  memahami fakta dan tantangan ekonomi yang dihadapi negaranya dan ini adalah cara yang cukup dramatis untuk melakukan itu," katanya.

Pemerintah juga menghadapi krisis mata uang.

Dokumen-dokumen rahasia itu menunjukkan bagaimana di dalam kabinet, Keating memberlakukan kebijakan pengetatan pengeluaran anggaran dan mengontrol ketat peminjaman.

Menteri Kabinet Gareth Evans ingat bagaimana situasi ketika itu.

"Jajaran kabinet ketika itu tengah duduk bersama dengan Keating yang membaca laporan mengenai jatuhnya nilai mata uang dolar,” katanya.

"Ketika itu kami sadar kalau kami harus membatalkan anggaran dan menyusun ulang kembali,” katanya.

Keprihatinan seputar hubungan dengan Indonesia

Kabinet Hawke memprioritaskan hubungan dengan China, Jepang dan Indonesia.

Sejarawan Jim Stokes yang membuat tulisan mengenai Indonesia berdasarkan dokumen-dokumen rahasia mengatakan sikap negatif dan kecurigaan yang terjadi di kedua kubu pemerintahan baik Indonesia  maupun Australia dipicu oleh laporan media, persoalan hak asasi manusia dan Timor Timur.

"Kabinet sepakat bahwa Australia harus mengupayakan hubungan baik dengan Indonesia di semua tingkat tapi menghindari melakukan upaya yang tidak proporsional  mengingat Indonesia berasumsi anggung jawab atas hubungan bilateral yang sukses terletak di pihak  Australia," katanya.

Hawke mengatakan kabinetnya memahami pentingnya memperbaiki hubungan Australia dengan negara tetangganya.

"Saya selalu memahami kalau upaya Australia untuk memiliki hubungan yang hangat dan erat dengan Indonesia tidak mudah, karena ada banyak perbedaan di lingkungan politik dan budaya diantara Indonesia dan Australia,” katanya.

"Sangat jelas kalau Indonesia hendak menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan kita harus memiliki hubungan yang baik  dengannya,” kata Hawke.

Di masa Hawke, Australia juga menjatuhkan sanksi terhadap  Afrika Selatan.

Laporan dokumen rahasia kabinet Hawke era 1986-1987 ini juga mengungkapkan kalau perpecahan di kalangan pemerintahan oposisi mendukung keberhasilan Buruh pada Pemilihan pembubaran ganda pada tahun 1987, termasuk mendukung terpilihnya Menteri Utama Queensland, Bjelke-Petersen sebagai pemimpin oposisi federal.