ABC

Diusut, Kasus Korupsi Sektor Pendidikan di Australia

Proyek sistem komputer yang dimaksudkan menghubungkan secara online murid, guru dan orangtua murid di sekolah-sekolah negara bagian Victoria Australia, dinilai berbau korupsi dan merugikan keuangan negara antara $127 juta hingga $240 juta (Rp 2,4 triliun).

Menurut lembaga anti korupsi Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC), penyelidikannya terhadap proyek portal bernama Ultranet ini mengungkap pejabat senior Departemen Pendidikan terlibat dalam korupsi, mismanagement, pengeluaran tidak wajar serta konflik kepentingan.

Penyelidikan mengungkap betapa proyek ini amburadul dan setelah pembengkakan biaya terpaksa dibatalkan tahun 2013.

Dalam laporan yang disampaikan ke parlemen hari Jumat (27/01/2017), IBAC menyatakan proses tender proyek ini dipengaruhi oleh Darrell Fraser, kepala sekolah Glen Waverley Secondary College.

Darrell Fraser
Mantan pejabat Departemen Pendidikan Darrell Fraser saat peluncurkan proyek sistem komputer sekolah Ultranet.

“Penyelidikan ini menemukan bahwa, sebagai pejabat senior yang bertanggung jawab mengalokasikan dana yang besar, Fraser berperan penting dalam memanipulasi proses tender untuk memastikan kontrak Ultranet diberikan kepada konsorsium CSG/Oracle,” demikian disebutkan dalam laporan IBAC.

“Yaitu perusaan yang memiliki hubungan yang cukup lama dengannya,” tambah laporan itu.

Pengusutan melalui Operation Dunham itu mengungkapkan Fraser juga berupaya mempengaruhi hasil proses tender dengan cara mengatur tim penilai bersama kolega yang sependapat.

‘Pola perilaku yang tidak pantas’

Komisioner IBAC Stephen O’Bryan QC menjelaskan, perbuatan para pelaku sudah keterlaluan.

“Secara sendiri-sendiri, tindakan dan perilaku para PNS yang menjadi perhatian. Secara bersama-sama, mereka menunjukkan pola perilaku yang tidak pantas,” katanya.

IBAC merekomendasikan bahwa sekretaris Departemen Pendidikan dan Pelatihan menyiapkan laporan rinci upaya mereka mereformasi aturan terkait transparansi, akuntabilitas dan minimalisasi risiko.

Lembaga ini juga merekomendasikan Komisi Sektor Publik Victoria mempertimbangkan larangan PNS menerima hadiah atau manfaat dari para rekanan pemasok.

Dikatakan pihaknya akan meminta nasehat dari Kantor Kejaksaan.

Dalam pernyataannya Gill Callister dari Departemen Pendidikan dan Pelatihan mengatakan pola-pola perilaku yang terungkap oleh penyelidikan ini benar-benar tidak dapat diterima.

“Banyak orang di Departemen dan komunitas sekolah kami merasa sangat dikecewakan oleh mereka yang harusnya dipercaya,” katanya.

Callister menambahkan eksekutif senior dan karyawan yang terlibat telah diberhentikan atau mengundurkan diri.

Dia mengatakan Departemen Pendidikan sudah melakukan upaya transparansi dan akuntabilitas.

Sebuah layanan whistle blower juga telah dibuat untuk mendukung laporan staf terkait penipuan dan korupsi, dan divisi integritas telah dibentuk dengan tim khusus penanganan penipuan dan korupsi.

Diterbitkan Pukul 13:00 AEST 27 Januari 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.