ABC

Diusulkan Cuti Berbayar Bagi Korban KDRT di Australia

Kisah KDRT yang dialami anggota DPR Australia Emma Husar sudah umum di negara ini. Pasalnya, satu dari tiga wanita Australia pernah mengalaminya.

"Saat-saat yang paling berbahaya bagi seorang wanita adalah ketika meninggalkan rumah dan begitulah jalan yang saya tempuh," katanya.

Politisi Partai Buruh Australia ini sebelumnya telah mengungkapkan kekejaman ayahnya di masa lalu. Kini dia mengungkapkan pula perjuangan yang masih dihadapinya setelah melarikan diri dari pasangannya di tahun 2015.

"Pertemuan dengan polisi, kemudian harus bertemu dengan orang yang menangani kasus Anda dan konselor trauma," kata Emma Husar.

Tiga tahun kemudian, masalah yang dihadapinya belum selesai.

"Tahun ini saja saya sudah menghadiri empat persidangan. Masih akan ada dua sidang lagi dalam beberapa bulan ke depan," jelas Emma.

Dia mengatakan cukup beruntung karena bisa meninggalkan pekerjaan untuk menghadiri segala pertemuan dan konseling terkait kasusnya.

Namun tidak semua korban memiliki posisi yang sama.

Partai Buruh dan serikat pekerja menginginkan cuti berbayar bagi korban KDRT selama 10 hari dalam setahun diwajibkan bagi perusahaan.

Usulan ini telah diajukan ke Fair Work Commission dan para komisionernya memutuskan menerima perlunya cuti bagi korban KDRT 5 hari dalam setahun tapi tidak berbayar.

"Dengan memperhatikan bukti tentang dampaknya terhadap karyawan yang alami KDRT, bukti indikatif pemanfaatan hak cuti KDRT yang ada, serta usulan para pihak, kami berpendapat bahwa 5 hari cuti tidak dibayar pertahun merupakan hak yang adil dan relevan," demikian dikatakan komisi Fair Work.

Keputusan ini berlaku bagi seluruh karyawan termasuk yang kontrak atau kausal dan akan berlaku penuh, setiap periode 12 bulan.

Hak cuti ini tidak akan berakumulasi dari tahun ke tahun. Selain itu hanya bisa digunakan jika karyawan tak dapat membooking janji di luar jam kerja biasa yang berhubungan dengan situasi mereka.

Steve Smith dari Kelompok Industri Australia mengatakan keputusan Fair Work itu masuk akal.

"Pendekatan kami yaitu menyerahkan masalah ini pada masing-masing perusahaan, menyadari bahwa UKM dan perusahaan besar memiliki kapasitas berbeda dalam memberikan bantuan," katanya.

"Fair Work telah mempertimbangkan seluruh argumen berbeda dan menyimpulkan bahwa 5 hari cuti yang tidak dibayar sudah tepat. Kami menerima keputusan itu," kata Smith.

Pemerintah ingin perluas cakupannya

Keputusan itu akan berdampak pada sekitar 2,3 juta karyawan dan Pemerintah Australia ingin memperluas cakupannya.

Pemerintah mengumumkan akan mengajukan RUU untuk memperluas hak yang sama bagi semua karyawan menurut UU Fair Work.

Menteri Urusan Tempat Kerja (Workplace Minister) Craig Laundy mengatakan langkah ini nanti akan menguntungkan 6 juta pekerja.

"Kami ingin memastikan jaring pengaman yang konsisten bagi karyawan yang dicakup oleh sistem tempat kerja nasional. Kami akan mengubah UU sesuai dengan klausul model terakhir untuk memberikan akses pekerja lainnya ke cuti tak dibayar dengan persyaratan yang sama," katanya.

Smith belum mendukung apa yang diumumkan Pemerintah ini.

"Saya tidak akan sejauh itu mengingat pengumuman ini baru saja disampaikan. Kami harus melihat rinciannya. Namun kami memahami alasan Pemerintah membuat keputusan ini," katanya.

"Sebagian besar pengusaha tampaknya tidak masalah dengan apa yang diumumkan Pemerintah. Namun sama seperti semua UU, penting mempertimbangkan perinciannya begitu RUU disusun," jelasnya.

Tidak mengerti pokok persoalan

Emma Husar mengatakan Pemerintah Australia tidak mengerti pokok persoalan. Dia bersikukuh perlunya cuti berbayar bagi korban KDRT.

"Satu hal yang membantu wanita keluar dari situasi ini yaitu keamanan finansial. Kita tak bisa mendapatkan keamanan finansial jika kita cuti tanpa dibayar," ujarnya.

Dia menekankan perlunya dukungan keuangan dengan merefleksikan bagaimana dia bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan untuk memberi makan anak-anaknya pada satu tahap.

"Anda berusaha mendukung anak-anak, mencoba pindah rumah, dan mungkin ada seseorang yang tidak mau membayar tunjangan anak Anda. Atau yang tidak kooperatif secara finansial. Anda mungkin bergantung pada setiap sen yang Anda miliki," kata Emma.

"Sampai pada titik dimana Anda tak sanggup membeli makanan di supermarket," tambahnya.

Ada sejumlah perusahaan yang sudah memberlakukan cuti berbayar bagi korban KDRT seperti Virgin, Bank NAB dan Telstra. Namun Partai Buruh menghendaki semua prusahaan melakukan hal yang sama.

Oposisi Australia ini berjanji memberlakukan hal itu jika nanti terpilih dalam pemilu.

Juru bicara oposisi urusan ketenagakerjaan Brendan O'Connor mendesak PM Malcolm Turnbull mempertimbangkan kembali posisinya.

"Kita harus mengatasi momok KDRT. Salah satu caranya adalah menyediakan tempat kerja yang mendukung. Saya kira Malcolm Turnbull punya kesempatan namun dia menyia-nyiakannya. Sangat memalukan," ujar O'Connor.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris.