ABC

Diplomat Top Australia Tidak Diajak Konsultasi Soal Rencana Pemindahan Kedutaan di Israel

Para pejabat senior di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia tidak pernah ditanyai oleh Perdana Menteri Scott Morrison sebelum dia mengatakan akan mempertimbangkan pemindahan kedutaan Australia di Israel.

Minggu lalu, Scott Morrison menimbulkan kemarahan di Indonesia dan negara-negara Timur Tengah ketika dia mengatakan mengakaji kemungkinan pemindahan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Partai oposisi Partai Buruh menuduh pemerintah menggangu proses perdamaian Timur Tengah, dalam usaha untuk memenangkan pemilihan sela di Wentworth, yang memiliki banyak penduduk keturunan Yahudi.

Dalam dengar pendapat di Komite Senat di Canberra hari Kamis (25/10/2018), Menteri Luar Negeri bayangan dari Partai Buruh Penny Wong melancarkan serangkaian pertanyaan kepada Menteri Luar Negeri Marise Payne dan Sekretaris Deplu Frances Adamson mengenai apa yang terjadi.

Senator Payne mengatakan dia pertama kali mendengar bahwa PM Morrison akan mengkaji kebijakan tersebut ketika ditelpon PM hari Minggu, dua hari sebelum pengumuman.

Ms Adamson is mid sentence and Senator Payne is watching her. A cameraman is in the background.
Sekretaris DFAT Frances Adamson (kiri) sedang berbicara di sidang dengar pendapat di Komite Senat Parlemen didampingi oleh Menlu Marise Payne.

ABC News: Matt Roberts

Adamson mengatakan dia mendapat pemberitahuan hari Senin sore, dan mengukuhkan bahwa departemennya tidak diajak konsultasi oleh Perdana Menteri ataupun Menteri Luar Negeri sebelum keputusan diumumkan.

Namun dia mengatakan DFAT kemudian 'bergerak' setelah dia mendapat pemberitahuan, dan menentukan sekitar 10 sampai 20 negara yang perlu diberitahu malam itu juga.

Senator Wong menggambarkan proses itu 'terlalu dipaksakan' dan mengatakan ini beresiko membuat marah mitra Australia yang mendukung Palestina.

"Apakah anda menilai adalah hal yang wajar DFAT hanya memiliki waktu yang begitu terbatas untuk mengurusi kemungkinan menghadapi kemarahan dari negara lain?' kata Senator Wong.

"Bukanlah hal yang normal keputusan seperti ini dilakukan tergesa-gesa. Saya menghargai usaha anda membela departemen anda, namun jangan melakukan pembelaan terhadap mereka yang tidak perlu dibela."

Dalam jawabannya, Adamson mengatakan dia tidak berusaha melakukan 'pembelaan'.

"Kami bisa mengontak, lewat kedutaan di Canberra atau kedutaan kita di luar negeri, seluruh negara yang relevan." katanya.

"Saya tidak khawatir mengenai waktu, karena kami berhasil memberitahu semua pihak yang ingin kami beritahu."

"Kami tidak mendapat protes dari negara yang mengatakan mereka tidak diberitahu terlebih dahulu."

Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi pengkritik keras Israel dan beraksi marah atas pengumuman PM Morrison dengan Menlu Retno Marsudi mengirimkan pesan ke Senator Payne dengan mengatakan 'ini adalah tamparan ke muka Indonesia."

Namun Senator Payne mengatakan sejauh ini 'tidak ada kemajuan berarti' dalam perundingan perdamaian selama beberapa tahun terakhir, dan PM Morrison 'berhak' untuk mempertimbangkan posisi baru.

"Sudah ada diskusi publik mengenai bagaimana sikap Australia atas beberapa masalah ini." kata Payne.

"Perdana Menteri dan pemerintah berhak melihat kembali posisi mereka di masa lalu untuk melihat apakah mereka harus terus melanjutkan demi kepentingan nasional Australia."

"Tidak masalah berapa kali kita mengatakan keputusan sudah dibuat, PM hanya ingin mengkaji beberapa bagian dari kebijakan mengenai Timur Tengah, dan kami mendiskusikannya secara terbuka dan konstruktif."

Dalam jawabannya, Senator Wong mengataakn 'saya kira anda harus mempertimbangkannya sebelum membuat pengumuman mengenai hal tersebut."

Senator Wong gesticulates as she questions DFAT officials. She's sitting at behind a microphone.
Penny Wong dari Partai Buruh mengatakan keputusan PM Morrison diambil terlalu tergesa-gesa.

ABC News: Nick Haggarty

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini