Di Australia Ada Unit Khusus Kejar Penunggak Denda Pelanggaran Lalu-lintas

Pemerintah negara bagian Australia Selatan membentuk unit baru yang khusus mengejar denda pelanggaran lalu-lintas yang belum dibayar. Sejak dibentuk bulan Januari lalu, unit ini dikatakan telah berhasil mengumpulkan denda sejumlah 15 juta dollar, atau Rp 161,6 miliar.

Menurut pihak pemerintah, pembayaran denda meningkat sebanyak 2 juta dollar, atau sekitar 17 persen dibanding periode tiga bulan yang sama pada tahun lalu.

Namun, tetap ada denda tak terbayar sebesar 264 juta dollar.

Unit khusus bernama Unit Penerapan dan Pembayaran Denda (Fines Enforcement and Recovery Unit) ini bisa menagih hutang untuk 100 institusi pemerintah, termasuk dewan kota dan polisi.

Unit ini juga punya kekuatan untuk mendebit langsung rekening seseorang yang menghindari membayar denda, tanpa harus ada izin dari orang tersebut, dan menon-aktifkan surat izin mengemudi (SIM) pihak penghutang.

Jaksa Tinggi setempat John Rau mengatakan bahwa unit ini saat ini menon-aktifkan sekitar 400 SIM setiap harinya, dikarenakan pemiliknya belum membayar denda.

Namun, John White, dari Masyarakat Hukum negara bagian tersebut, mempertanyakan keefektifan tindakan penonaktifan SIM.

"Menurut saya, kalau seseorang tergantung pada SIMnya untuk mencari nafkah, bila SIM itu dirampas maka hasilnya kontra-produktif," katanya, "Lagipula, kalau ada orang mengemudi tanpa SIM, ada potensi tingkat hutang dan kriminalitas akan meningkat."

Unit khusus ini memiliki wewenang untuk mengumumkan nama mereka yang sudah beberapa kali menghindari membayar denda. Sejauh ini, enam badan usaha telah diumumkan namanya.

Mereka berharap bisa mengembalikan uang sebesar 90 juta dollar dalam tahun finansial yang sedang berjalan. Februari lalu, diumumkan bahwa pemerintah telah melakukan write-off (penghapusan) sebesar 100 juta dollar dalam bentuk denda tak dibayar.