Desakan Status Bencana Nasional untuk Gempa Lombok

Pada Rabu (29/8/2018) mendatang persis satu bulan masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikejutkan oleh guncangan gempa besar pertama yang kemudian mengawali serangkaian gempa bumi dahsyat dan juga gempa susulan yang masih terus terjadi.

Akibat rangkaian gempa bumi besar ini tercatat lebih dari 430.000 orang kini kehilangan tempat tinggal.

Meskipun upaya penanggulangan dan bantuak bagi korban bencana sudah sangat besar, namun lawan politik Presiden Joko Widodo menilai orang nomor satu di Indonesia itu seharusnya menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional untuk membuka pintu bagi bantuan internasional.

Gempa bumi yang berlangsung selama satu bulan penuh tanpa henti itu telah mengubah tempat wisata populer Gili Trawangan menjadi kota hantu.

Jalanan dipenuhi puing-puing rumah dan bangunan tempat usaha warga yang rusak.

Ben Ozduzen, dari Shepparton di Victoria, mendirikan klinik darurat dengan istrinya di luar properti mereka beberapa saat setelah terjadi gempa.

"Kami mengambil semua batu bata itu dan membuat sebuah penghalang di sini dan membawa semua yang terluka. Sekitar 30, 40 meter, kami mengumpulkan jenazah."

Rangkaian gempa itu telah membuat warga sulit tidur, karena orang-orang tetap waspada terhadap gempa susulan lebih lanjut.

Ben Ozduzen mengatakan bekerja mengumpulkan mayat dan membersihkan reruntuhan setelah kehancuran yang ditimbulkan oleh gempa sebuah pengalaman yang menyeramkan.

"Kami sedang berjalan di dekat dermaga dan kami menemukan mayat lain di bawah dermaga itu, kami melihat bagian belakang celananya menyembul ke permukaan.

“Orang-orang telah melewatinya dan tidak menyadarinya kalau itu adalah mayat karena bagian tubuhnya yang mencuat yakni celana jeans abu-abu yang serasi dengan semen abu-abu.”

Khawatir dampak negatif pada pariwisata

Menjelang pemilihan presiden tahun depan, perdebatan apakah Presiden Joko Widodo perlu menetapkan gempa bumi Lombok sebagai bencana nasional terus menguat untuk memungkinkan bantuan internasional mengalir bebas.

Otoritas di Jakarta mempertahankan pendapat kalau sejauh ini Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih mampu melakukan upaya untuk menangani bencana ini.

Namun sejumlah pejabat juga mengakui mereka tidak ingin penetapan status bencana nasional terhadap gempa Lombok akan berdampak pada pariwisata – atau harga diri bangsa.

Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Nugroho, mengatakan menunjukkan respon internal yang kuat merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam keputusan penetapan status bencana nasional.

"Ketika suatu bencana terjadi, tidak banyak negara yang bersedia menetapkan status ‘bencana nasional’, karena status itu akan menunjukkan kelemahan negara tersebut.

“Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami mampu menangani bencana di Lombok.”

Bantuan masih kurang

Pemerintah dan kelompok bantuan setempat telah menggelontorkan bantuan di Pulau Lombok.

Tapi penduduk setempat mengatakan bantuan itu terlalu lama – dan apa yang mereka terima hampir tidak mencukupi.

Di sebelah timur Pulau Lombok, yang relative kurang mendapat sorotan media, seorang gadis berusia 17 tahun, Eva Haerani, sangat kesakita, ia hanya bisa berbaring dengan selang infus terkait di bawah terpal plastik yang panas.

Ibunya, Ibu Susuryani, mengatakan pemerintah tidak mengirim petugas medis.

"Ada anak-anak di sini yang masih butuh bantuan."

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.