ABC

Desak Referendum, Benny Wenda Samakan Perjuangan Rakyat Papua Dengan Palestina

Pemimpin sayap politik ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), Benny Wenda menyatakan penjuangannya di berbagai forum PBB mirip dengan yang dilakukan Palestina. Dia mengajak Presiden RI, Joko Widodo untuk bersama-sama menandatangani pelaksanaan referendum untuk rakyat Papua.

Benny Wenda di sidang PBB

Benny Wenda di sidang PBB

  • Benny Wenda menepis tuduhan media di Indonesia jika ia dilarang masuk ruangan sidang
  • Konsul Kehormatan Nauru di Jakarta mengatakan berita soal Papua dibahas di PBB adalah 'hoaks'
  • Indonesia sudah beberapa kali dibuat 'repot' dengan kehadiran Benny di PBB

Di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York pada 24-30 September 2019, Benny menyatakan lobi-lobi diplomatik yang dia lakukan membutuhkan waktu yang panjang.

"Tujuan saya yaitu agar PBB memeriksa situasi di Papua yang diduduki secara ilegal oleh Indonesia," kata Benny dalam wawancara dengan salah satu media dari Timor Leste, TEMPO Timor.

Sebelumnya media Australia memberitakan bahwa Benny turut menghadiri Sidang Majelis Umum untuk melobi agar komisioner HAM PBB dapat berkunjung ke Papua.

Ditanya apakah dia mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB, Benny mengaku perjuangan untuk meraih kemerdekaan Papua tidak bisa diraih dalam tempo singkat.

kartu wenda.jpg
Kartu tanda pengenal untuk Benny Wenda sebagai adviser pada delegasi Vanuatu dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, 28 September 2019.

Tempotimor.com: istimewa

"Kami terus berjuang karena pembunuhan, penangkapan, penahanan, rasisme dan diskriminasi masih terus berlangsung," katanya.

"Saya hadir di sini, di markas PBB. Lobi yang kami lakukan membutuhkan waktu yang panjang," tambahnya.

"Tapi ini sama seperti perjuangan orang Palestina, mereka selalu datang ke sini dan mengajukan permasalahan mereka. Kami melakukan hal yang sama," kata Benny.

Menurut dia, perjuangan kemerdekaan Papua saat ini telah mendapatkan perhatian dan dukungan dari Forum Kepulauan Pasifik (PIF) serta Melanesian Spearhead Group (MSG).

"Saya ingin Presiden Indonesia dan saya sepakat untuk bersama-sama menandatangani kesepakatan menggelar referendum," katanya.

Dia menambahkan bahwa Presiden Jokowi perlu belajar dari Papua Nugini yang menggelar referendum untuk rakyat Bougainville bulan depan. Begitu juga dengan yang dilakukan Prancis atas Kaledonia Baru beberapa tahun lalu.

Simpang-siur kehadiran Benny Wenda

retno payne.jpg
Menlu Australia Senator Marice Payne bersama Menlu RI Retno Marsudi dalam salah satu sesi di Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan ini.

Twitter: @MarisePayne

Kantor berita Antara melaporkan pihak Indonesia berupaya melarang kehadiran Benny Wenda dalam ruang sidang Majelis Umum PBB.

Mantan pimpinan Gerakan Papua Merdeka (OPM), Nick Messet, yang kini menjadi salah satu delegasi Indonesia mengatakan pihaknya telah memastikan agar PBB tidak mengizinkan Benny Wenda memasuki aula tempat persidangan Majelis Umum.

"Tidak benar bahwa Benny Wenda menghadiri sidang Majelis Umum sebagai anggota delegasi Vanuatu, sebab PBB hanya mengizinkan perwakilan suatu negara untuk memasuki sidang Majelis Umum PBB di New York," kata Nick Meset.

Messet merupakan WNI yang kini menjadi Konsul Kehormatan Nauru di Jakarta.

Dia juga menyebut berita mengenai isu Papua yang dibahas di sidang PBB ini adalah 'hoaks' karena sama sekali tidak menjadi agenda atau didiskusikan.

benny wenda.jpg
Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua, sayap politik Gerakan Papua Merdeka, diwawancarai TV SBS Australia di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan ini.

SBS News

Benny sendiri telah membantah pemberitaan media di Indonesia bahwa dirinya dilarang memasuki ruangan sidang Majelis Umum PBB.

Dia mengaku, dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk menyampaikan pidato di podium Majelis Umum.

"Saya terdaftar bersama delegasi Vanuatu. Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai yang mengangkat isu Papua dalam pidatonya. Tugas kami (ULMWP) melakukan lobi," kata Benny kepada media Jubi.co.id, Minggu (29/9/2019).

"Informasi yang disampaikan oleh Nick Messet itu bohong. Saya tidak pernah diusir dari ruangan sidang karena terdaftar resmi dalam delegasi Vanuatu. Berhentilah menyebarkan hoaks," katanya.

Bukan kali ini saja kehadiran Benny Wenda di PBB membuat repot pihak Indonesia.

Pada akhir Januari lalu, Dubes RI untuk PBB, Hasan Kleib secara tegas mengutuk langkah Vanuatu yang telah membantu Benny untuk bertemu dengan pejabat-pejabat PBB.

"Mereka sengaja menipu Komisi Tinggi PBB dengan cara manipulatif memasukkan Benny Wenda sebagai delegasi Vanuatu," kata Dubes Hasan.

Saat itu Benny menyampaikan petisi berisi 1,8 juta tandatangan yang meminta referendum kepada Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet.

Sebelumnya pada September 2017, Benny Wenda bermaksud menyampaikan petisi tersebut kepada Komite Dekolonialisasi PBB namun ditolak karena komite ini menegaskan isu Papua berada di luar mandat mereka.

wamena.jpg
Kerusuhan terbaru yang terjadi di Wamena bertepatan dengan digelarnya Sidang Majelis Umum PBB pekan ini.

Jubi.co.id: Istimewa

Menanggapi perkembangan situasi yang terjadi di Wamena saat ini, Benny turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban.

Diperkirakan lebih dari 6.700 warga di Wamena kini tengah mencoba untuk mengungsi ke sejumlah tempat, akibat trauma dan kekhawatiran kerusuhan akan kembali terjadi.

Dia menepis tudingan pihak berwenang Indonesia yang menyebut kerusuhan pada 23 September lalu berkaitan dengan Sidang Majelis Umum PBB.

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.