Denda Kejahatan di Melbourne Diusulkan Diperberat

Para pelanggar hukum di negara bagian Victoria dengan ibukota Melbourne, Australia, kemungkinan diwajibkan membayar denda tambahan untuk mendukung para korban kejahatan. Usulan ini kini dipertimbangkan oleh pemerintah setempat.

Komisioner lembaga Victims of Crime Greg Davies menyampaikan usulan tersebut sebagai bagian dari perubahan UU Bantuan Korban Tindak Pidana.

Menurut dia tambahan sedikit biaya bagi denda untuk pelanggaran kecepatan mengemudi atau denda pengadilan untuk kejahatan lebih serius, misalnya, dapat menghimpun dana jutaan dolar untuk mendukung mereka yang terkena dampak kejahatan yang lebih luas.

Davies mengatakan sering kali para korban justru harus mengeluarkan biaya sendiri.

“Seharusnya jangan selalu dana pajak yang dipakai untuk memberikan dukungan,” katanya.

“Jadi intinya usulan ini menyebutkan jika Anda melanggar hukum, Anda dapat dikenakan tambahan persentase kecil dari denda apa pun yang Anda terima dan itu langsung disalurkan kepada para korban,” ujarnya.

Davies percaya skema tersebut bisa menghasilkan dana hampir $ 100 juta per tahun.

“Mereka yang dikenakan denda untuk berbagai pelanggaran lalu-lintas mungkin awalnya sedikit memasalahkan dan mengatakan ‘Apa hubungannya ini dengan korban kejahatan?’,” ujarnya.

"Banyak orang terbunuh, cacat dan terluka di jalanan kita itu terluka atau terbunuh akibat tindak pidana," kata Davies.

Jaksa Agung Victoria Martin Pakula membenarkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan usulan tersebut.

“Saya sudah berbicara dengan Greg Davies tentang idenya … Pemerintah sangat tertarik meningkatkan tambahan dukungan bagi korban melalui pelanggar hukum,” katanya.

“Kami sedang mendalaminya saat ini, dan kami juga ingin sekali melihat rekomendasi Komisi Reformasi Hukum,” ujar Pakula.

Pakula mengatakan belum ada penentuan waktu kapan perubahan bisa dilakukan, karena perinciannya masih terus dibahas.

“Hal ini jelas merupakan tindakan penyeimbang yang sangat penting,” tambahnya.

Lebih terfokus

Juru bicara oposisi Victoria, John Pesutto, mengatakan bahwa versi partainya, yaitu partai Koalisi, hanya akan mengenakan pajak atas tuduhan kejahatan berat.

“Versi kami sangat fokus, kami tidak mengusulkan untuk mencakup pelanggaran (ringan),” katanya

“Denda kami difokuskan pada mereka yang terbukti bersalah di (pengadilan) Magistrates, County atau Supreme Court atas pelanggaran berat atau serius,” jelas Pesutto.

Namun Pakula mengatakan desakan oposisi untuk biaya yang lebih tinggi kemungkinan menjadikan usulan ini sulit diberlakukan.

“Jika kita akan mendapatkan retribusi untuk mendukung korban, haruslah sederhana, dan harus berupa pengumpulan dana tanpa harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mengejar dana tersebut,” katanya.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.