Cuti KDRT Tidak Dibayar Mulai Diberlakukan di Australia
Mulai hari Rabu (1/8/2018) jutaan pekerja di Australia bisa mengambil cuti maksimal lima hari untuk urusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun cuti tersebut tidak dibayar.
Peraturan tersebut diberlakukan setelah adanya keputusan dari Fair Work Commision sebuah komisi yang menangani masalah persengketaan kerja di Australia.
Menurut aturan ini yang dimaksudkan dengan kekerasan domestik atau rumah tangga adalah ‘kekerasan, ancaman atau perilaku mengancam lainnya yang terjadi dalam rumah tanggap pekerja itu yang bermaksud memaksa, menguasai pekerja tersebut atau menimbulkan rasa takut.”
Para pekerja yang mengambil cuti bisa melakukananya bila mereka harus mengurusi dampak KDRT tersebut yang tidak bisa dilakukan di luar jam kerja mereka.
Ada beberapa pihak yang menghendaki agar cuti tersebut dibayar, namun skema baru ini dipandang sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan masalah KDRT di Australia.
"Di satu sisi, kekerasan tidak bisa ditolerir, namun di sisi lian, kalau kita cuti untuk mengurusi masalah KDR, bayaran kita akan dikurangi." kata Rachael Uebergang dari Working Women’s Centre di Northern Territory. .
Uebergang mengatakan hanya sedikit korban KDRT ini akan mengambil cuti, karena cuti tersebut tidak dibayar.
“Seluruh niat dari cuti ini adalah mendukung dan memberdayakan perempuan untuk meninggalkan hubungan yang buruk, dan kita tahu betapa mahalnya biaya untuk itu.” katanya.
“Rata-rata diperlukan sekitar $AUD 18 ribu (sekitar Rp 180 juta) untuk meninggalkan hubungan yang buruk. Kalau anda tidak punya pendapatan untuk menutupi biaya tersebut, anda kecil kemungkinan akan berani memutus hubungan karenanya.”
Di Australia, satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dengan perempuan dari kelompok aborigin paling merasakannya.
Perempuan aborijin memiliki 32 kali kemungkinan lebih besar dirawat di rumah sakit karena kekerasan rumah tangga dibandingkan warga lainnya.
Di Alice Springs, lembaga bernama Central Australian Aboriginal Congress sudah memberikan cuti yang dibayar bagi pekerja yang mengalami KDRT sejak bulan Desember 2017.
Manajer kesehatan lembaga tersebut Tracey Brand mengatakan aturan baru ini masih kurang efektif untuk bisa berpengaruh.
“Yang bagus adalah aturannya ada, namun menurut saya masih belum cukup.” katanya.
“Kita tahu bahwa sejumlah pekerja perempuan tidak akan meninggalkan lingkungan yang tidak aman ketika mereka tidak memiliki keamanan dari sisi keuangan.”
Rachael Uebergang juga mengatakan walau dia tidak cukup puas dengan aturan tersebut, namun dia berharap ini bisa membantu mengubah perilaku KDRT.
“Ini langkah yang ke arah yang benar, walaupun masih langkah sangat kecil.”
“Kita sudah mendengar dari semua departemen yang mengatakan KDRT tidaklah OK. Kita harus mendukung itu dengan sokongan.” katanya.