China Sebut Orang Uighur Dulunya Dipaksa Masuk Islam
Pemerintah China mengklaim warga Uighur di Xinjiang dulunya dipaksa masuk Islam padahal telah menjadi bagian integral dari China selama ribuan tahun. Klaim ini dinilai sebagai pembenaran tindakan kontroversial China terhadap etnis minoritas tersebut.
Laporan yang dirilis hari Minggu (21/7/2019) oleh Departemen Informasi yang merupakan kepanjangan tangan propaganda Pemerintah China menyajikan interpretasi versi Partai Komunis terhadap sejarah Uighur.
Laporan itu mengklaim “Islam bukanlah sistem kepercayaan asli atau tunggal dari masyarakat Uighur”.
Dikatakan, Islam disebarkan ke Xinjiang oleh “Kekaisaran Arab” dan orang-orang Turki Uighur “mengalami perbudakan di tangan orang Turki”.
“Perpindahan agama ke Islam bukanlah pilihan sukarela yang dilakukan oleh warga, tetapi hasil dari perang agama dan pemaksaan oleh kelas yang berkuasa,” kata laporan itu, seraya menambahkan Pemerintah China tetap menghormati “hak kaum Muslim atas agama mereka”.
Lebih dari satu juta warga Uighur, Kazakh dan etnis minoritas Muslim lainnya ditahan dalam fasilitas yang disebut Partai Komunis sebagai pusat pendidikan kejuruan. PBB menyebut fasilitas itu sebagai “kamp pendidikan ulang”.
Mereka yang tinggal di luar kamp juga menjadi sasaran pengawasan, karena Beijing ingin “memberi karakter China terhadap Islam”. Kebijakan garis keras China disebut pengamat sebagai “pembantaian budaya” terhadap kelompok minoritas etnis Turki.
Laporan Beijing ini dirilis sebagai kampanye melawan kritikan internasional terhadap perlakuan keras China terhadap warga Uighur, dengan dalih sebagai tindakan “anti-terorisme” terhadap separatis Uighur dan Muslim ekstrimis.
“Saya tak berpikir siapapun di luar China, yang mengikuti apa yang terjadi di Xinjiang, akan tertipu oleh laporan ini,” ujar Elaine Pearson, Direktur Human Rights Watch Australia kepada ABC.
“Laporan ini merupakan distorsi fakta yang aneh dan mencolok,” katanya.
ABC News
James Leibold, pakar Uighur dan etnis minoritas China pada Universitas La Trobe, menilai laporan itu sebagai “contoh klasik dari perang informasi yang sedang berlangsung di China.”
“Seperti propaganda manapun, laporan itu dipenuhi dengan klaim kebenaran sepihak,” katanya.
Media berbahasa Inggris yang dikelola Pemerintah China, Global Times, memuji laporan itu, dengan mengatakan “orang baik bisa membedakan antara yang benar dan yang salah.”
“Para penghasut yang jahat diharapkan akan membungkam mulut mereka,” tulis harian itu.
Etnis Uighur Turki diklaim sebagai warga China
Warga Uighur sebagian besar adalah minoritas berbahasa Turki yang memiliki lebih banyak kesamaan bahasa dan budaya dengan orang Turki daripada dengan mayoritas etnis Han di China.
Sejarawan percaya bahwa bagian dari wilayah Xinjiang telah disebut sebagai Turkistan sejak era abad pertengahan.
Flickr: Michael Lieu
Namun, menurut versi Pemerintah China, wilayah itu “telah lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari wilayah China” dan tak pernah menjadi Turkistan Timur.
Leibold mengatakan klaim China itu “jelas tidak benar”.
Laporan Beijing mengklaim bahwa “sejak awal”, budaya Uyghur “mencerminkan unsur-unsur budaya China” dan merupakan bagian integral dari peradaban China.
“Bodoh untuk berbicara tentang keberadaan negara China yang bersatu 5.000 atau bahkan 3.000 tahun lalu untuk mencakup apa yang sekarang menjadi Xinjiang dan orang-orang Uyghur,” kata Leibold, menambahkan bahwa klaim tentang kebebasan beragama di Xinjiang “menggelikan”.
“Xinjiang selalu menjunjung tinggi kesetaraan untuk semua agama,” kata laporan itu.
Tetapi tindakan keras Partai Komunis terhadap Muslim dan komunitas agama lain termasuk Kristen dan Falun Gong telah didokumentasikan dengan baik.
Sebuah laporan dari Amnesty International pada tahun 2018 mengklaim bahwa ekspresi publik di Xinjiang sekarang dianggap “ekstremis” oleh pihak berwenang, termasuk menumbuhkan janggut, berdoa atau berpuasa selama bulan suci Ramadhan.
“Kami telah melihat banyak cara di mana identitas Uighur telah ditekan dalam beberapa tahun terakhir,” kata Pearson, seraya mencatat bahwa China juga telah melarang nama-nama yang dianggap terlalu Islami.
The "cultural genocide" haunting Australian Uyghurs
Play
Space to play or pause, M to mute, left and right arrows to seek, up and down arrows for volume.
Penahanan massal dikritik Barat
Australia telah menyatakan kritik atas perlakuan China terhadap warga Uyghur, dan baru-baru ini bergabung dengan 21 negara lain di Dewan HAM PBB termasuk Inggris, Kanada dan Jerman dalam mendesak China untuk mengakhiri penahanannya terhadap etnis Uyghur.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyebut perlakuan China terhadap Muslim di Xinjiang sebagai “salah satu krisis hak asasi manusia terburuk di zaman kita” dan “noda abad ini”.
Laporan China mengkritik negara-negara yang tak disebutkan namanya, yang dianggap “menerapkan standar ganda untuk terorisme dan hak asasi manusia serta telah mengeluarkan kritik yang tak bisa dibenarkan atas upaya Xinjiang.”
Reuters: Lindsey Wasson
“Kritik semacam ini mengkhianati hati nurani dan keadilan dasar kemanusiaan, dan akan ditolak oleh para pencari keadilan,” tambahnya.
Sebanyak 35 negara termasuk Arab Saudi, Rusia, dan Korea Utara, baru-baru ini menuduh negara Barat “mempolitisasi isu HAM” atas warga Uighur dan memuji apa yang disebut mereka sebagai “prestasi luar biasa” China dalam masalah HAM.
Puluhan warga Australia terperangkap oleh penindasan China terhadap warga Muslim di Xinjiang, banyak di antaranya memiliki anggota keluarga yang ditahan di sana.
Investigasi oleh program Four Corners ABC pekan lalu mengungkap upaya China melakukan genosida budaya terhadap warga Uighur, termasuk skema kerja paksa untuk memproduksi kapas yang dibeli oleh produsen pakaian di negara Barat.
Juga ditemukan bahwa beberapa universitas Australia terkait dengan teknologi pengintaian yang digunakan terhadap orang Uighur.
Tell the World
Play
Space to play or pause, M to mute, left and right arrows to seek, up and down arrows for volume.