China Batasi Bayaran Artis Yang Berusaha Hindari Pajak
China akan mengambil tindakan terhadap mereka yang berusaha mengemplang pajak, dan mengontrol ‘bayaran yang terlalu tinggi’ bagi artis dalam usaha mereka mengurangi pajak yang harus dibayar.
Demikian dilaporkan oleh Kantor berita resmi China, Xinhua mengenai peraturan baru yang dikeluarkan oleh badan yang mengurusi pajak di kalangan industri perfilman negeri tersebut.
Dikatakan praktek pembayaran ilegal, termasuk membuat kontrak palsu guna membuat laporan pendapatan yang palsu menyebabkan tingginya biaya produksi, dan karenanya mempengaruhi kualitas dan merusak industri film China yang sekarang bernilai $US 8,6 miliar.
Dikatakan, standar baru perlu dibuat untuk menentukan batas pembayaran bagi para artis, dengan bayaran tidak boleh meleihi 40 persen dari biaya produksi keseluruhan.
Bayaran untuk para bintang tidak boleh melebihi 70 persen bagi bayaran keseluruhan bagi pekerja di industri ini.
Aturan baru ini muncul setelah adanya perseteruan antara presenter televisi China Cui Yongyuan dan artis top Fan Bingbing.
Cui menyebarkan postingan di media China Weibo, yang disebutnya dua kontrak yang dibuat oleh Fan Bingbing untuk pekerjaan yang sama, dengan tanda tangan dari Fan.
Fan membantah melakukan hal yang ilegal, namun praktek menandatangani beberapa kontrak untuk pekerjaan yang sama, yang dikenal dengan isilah ‘kontrak yin-yang’ banyak dilakukan di sana.
Dengan cara ini, kontrak dengan nilai paling rendah akan dilaporkan ke bagian pajak, sehingga pajak yang dibayar lebih rendah.
Seorang produser mengatakan kepada harian berbahasa China Guangming Daily di tahun 2011, hampir semua rumah produksi melakukan hal tersebut kepada aktor yang mereka pakai, dan perbedaan antara kontrak itu bisa sepuluh kali lipat dari yang rendah ke yang tertinggi, sebagai bayaran sebenarnya.
Peraturan baru yang diperoleh Xinhua juga menyebutkan bahwa berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengurangi kebiasaan warga muda China yang ‘membabi buta mengejar para bintang.’
Juga diperlukan usaha untuk ‘mengurangi kecenderungan yang berlanjut dalam memuja uang” dan ‘mencegah berubahnya nilai sosial.”
Aturan itu mengatakan ‘manfaat sosial’ harus menjadi prioritas utama, dan usaha hanya untuk mencapai kepopuleran baik di bioskop, online maupun televisi ‘harus ditentang keras.”
Tahun lalu, lima badan pemerintah mengeluarkan petunjuk mendesak perusahaan media untuk memfokuskan diri pada budaya dan bukannya selebriti, dan berusaha mengekang semakin tingginya bayaran untuk para bintang film.