ABC

Cegah Teror, Kepolisian Australia Selatan Akan Akses 400 Kamera CCTV

Polisi akan memiliki akses langsung ke 400 kamera CCTV di sekitar gedung Adelaide Oval sebagai bagian dari serangkaian tindakan anti-terorisme yang diluncurkan di negara bagian Australia Selatan (SA).

Menteri Utama SA, Jay Weatherill, mengatakan bahwa koneksi CCTV itu akan beroperasi dan berjalan bersamaan dengan pertandingan kriket ‘Ashes Test’ pada bulan Desember.

"Kami beruntung bisa tinggal di komunitas yang aman dan harmonis, tapi ini tak boleh disia-siakan begitu saja," kata Weatherill.

"Ancaman terorisme terus berkembang dan berubah dan sebagai pemerintah, kami harus waspada."

Wakil Komisaris Polisi SA, Linda Williams, mengatakan bahwa jika ada serangan di gedung Adelaide Oval, rekaman CCTV akan menjadi elemen penting dalam respon terhadap serangan tersebut.

"Rekaman CCTV itu memungkinkan kami memiliki akses aktual terhadap kejadian demi kejadian, terutama jika ada kejadian yang tidak menguntungkan di gedung oval," ujarnya.

"Rekaman CCTV itu akan memungkinkan komandan kami memiliki gambaran strategis tingkat tinggi tentang apa yang terjadi secara langsung."

Pemerintah Negara Bagian SA telah mengajukan rancangan undang-undang ke Parlemen untuk memperketat undang-undang seputar pelanggaran terorisme.

Pembatas keamanan dipasang di gedung oval awal thun ini karena kekhawatiran akan terorisme.
Pembatas keamanan dipasang di gedung oval awal thun ini karena kekhawatiran akan terorisme.

ABC News: Nicola Gage

Rancangan itu termasuk penolakan otomatis jaminan, dugaan melawan pembebasan bersyarat, hukuman yang lebih berat bagi orang-orang yang berurusan dengan materi ekstremis dan untuk penggunaan bahan peledak yang melanggar hukum.

Weatherill akan berkunjung ke Dewan Pemerintah Australia di Canberra pada hari Kamis (5/10/2017), di mana para pemimpin negara bagian, teritori dan federal akan membahas langkah-langkah anti-terorisme lebih lanjut.

Mereka termasuk usulan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull agar foto SIM disertakan dalam database nasional, dan agar polisi bisa menahan tersangka terorisme selama 14 hari tanpa tuduhan.

Weatherill mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan permintaan tersebut, namun tindakan perlu diambil ketika mempertimbangkan undang-undang seputar menahan orang tanpa tuduhan.

"Ada pertanyaan yang diajukan seputar keabsahan hal-hal itu, namun saran kami adalah bahwa mereka bisa dikelola dan kami akan berusaha untuk bekerja sama semaksimal mungkin," kata Weatherill.

"Akan ada risiko hukum di sana, tapi kami perlu mempertimbangkan hal itu terhadap risiko keamanan masyarakat juga."

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.