Cara Pemasaran Makanan Perlu Diubah Agar Tidak Ada Pemborosan

Sejumlah strategi pemasaran kadang membuat kita membeli produk-produk makanan terlalu banyak, yang justru kemudian membusuk dan tidak bisa lagi dimakan dan berakhir di tempat sampah. Karenanya perlu ada perubahan dalam memasarkan produk makanan.

Direktur Institut Pangan dan Pertanian dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, Dr Sonny Ramaswamy, mengatakan perlu adanya perbaikan dalam tingkat produksi pangan, ketimbang menjadi sampah.

Hal ini ia sampaikan dalam sebuah pertemuan, yang digelar di ibu kota Australia, Canberra.

"Tapi bukan berarti bahwa kita harus berhenti mencari tahu cara yang lebih efisien baik untuk memproduksi makanan."

Dalam pertemuan tersebut, Dr Ramaswamy menekankan masalah pemborosan pada yang terjadi di tangan konsumen produksi, seperti di supermarket, perusahaan makanan, atau restoran.

Menurutnya mereka seolah "memaksakan makanan ke wajah konsumen," sehingga dibutuhkan perubahan sikap soal pemasaran makanan.

Di dunia barat, khususnya Amerika Serikat dan kini di Australia, masalah obesitas menjadi cerminan mengapa sekarang butuh"pendekatan yang lebih rasional ' soal pemasaran makanan ini.

Tetapi Dr Ramaswamy menegaskan petani bukanlah pihak yang harus dipersalahkan, karena permasalahannya ada pada bidang pemasaran.

Ia memberikan contoh produk pisang, yang telah dikemas dengan penawaran harga yang menggiurkan.

"'Beli satu kilogram mendapatkan tiga kilogram gratis!'

"Dengan keserakahan manusia, kita akan mengatakan; 'Oh murah sekali, beli satu kilo tapi mendapat empat kilo! Tanpa peduli bahwa dalam satu minggu sebenarnya hanya mengkonsumsi satu kilo pisang."

Kemudian pisang mulai membusuk dan terpaksa harus dibuang, meskipun sebenarnya bisa juga dibuat untuk membuat kue atau roti pisang.

Dr Ramaswamy berpendapat masalah pemborosan seperti ini bisa diselesaikan melalui semua yang terlibat dalam rantai produksi sebelum ke tangan produsen, dengan pengecualian petani. Alasannya karena petani adalah produsen dan perlu adanya upaya untuk melindungi petani sebagai pihak yang kadang dipersalahkan.