Capres AS Donald Trump, Bentuk Peringatan Bagi Pendukung Sistem Republik di Australia
Para pendukung sistem Monarki di Australia memperingatkan sistem pemerintahan Australia diperbaharui menjadi Republik. Peringatan ini disampaikan menyusul pemimpin negara bagian dan teritori menandatangani petisi yang mendesak Australia dipimpin oleh seorang kepala negara.
Semua pemimpin negara bagian kecuali Australia Barat, telah menandatangani deklarasi yang mendukung gerakan perubahan sistem Pemerintahan Australia dari monarki menjadi negara republik dimana penduduk Australia akan bisa memilih kepala negaranya sendiri.
Menteri Utama Australia Barat, Colin Barnett menjadi satu-satunya pemimpin negara bagian yang tidak bersedia membubuhkan namanya dalam dokumen yang mendeklarasikan :" Kami Menteri Utama dan Kepala Menteri Australia meyakini kalau warga negara Australia harus memiliki warga Australia sebagai kepala negara"
Sementara itu Liga Monarki Australia, kelompok pendukung sistem monarki di Australia memperingatkan konsekwensi dari perubahan sistem pemerintahan ini bagi Australia.
"Faktanya adalah konstitusi kita didasarkan pada kerajaan yang akan selalu menjadi perwakilan dari rakyat,” kata Ketua Nasional Liga Monarki Australia, Philip Benwell.
"Petisi ini mendesak agar republik yang didasarkan pada kemauan para politisi dan itu dibuktikan dengan banyaknya Menteri Utama dan politisi yang mendukung gagasan ini,”
Backbencher Partai Liberal Federal yang juga seorang pendukung sistem pemerintahan Monarki, Tony Pasin mengatakan kebangkitan calon presiden Amerika seperti Donald Trump, harus menjadi peringatan bagi mereka yang mengkampanyekan perubahan ini.
Dia mengklaim sistem politik Australia yang saat ini dipertahankan Australia akan mampu menjaga agar figure-figur seperti Donald Trump tidak akan pernah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan.
"Ada resiko yang sangat jelas dan saya menyebutnya sebagai resiko, kalau Donald Trump kemungkinan bisa menjadi calon presiden dari Partai Republik dan akan menjadi pemimpin dari sebuah negara bebas,” katanya.
"Apakah kita menginginkan sistem pemerintahan di Australia dimana Anda bisa menjadi pemimpin hanya karena Anda kaya dan mampu melakukan kampanye dan menjadi presiden dari bangsa ini?
Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang merupakan tokoh Republikan yang setia, telah merilis sebuah pernyataan melalui kantornya dan mengatakan
"Komitmen bagi Australia untuk memiliki seorang warga negara Australia yang menjadi kepala negara tidak terelakan,” katanya.
Turnbull sebelumnya juga pernah mengatakan referendum mengenai perubahan konstitusi ini kecil kemungkinan diselenggarakan sebelum pemerintahan Ratu Inggris berakhir.