Canberra revisi RUU pernikahan sesama jenis

Pemerintah Negara Bagian Ibukota Australia (ACT), Canberra, terpaksa mengubah bahasa dalam rancangan undang-undang (RUU) pernikahan sesama jenis agar bisa tetap bertahan saat digugat pemerintah federal ke Mahkamah Agung.

Rencananya, pemerintah ACT, yang dikuasai Partai Buruh, akan meloloskan RUU pernikahan antara sesama jenis hari Selasa (22/10/2013) dengan dukungan dari salah satu anggota parlemen dari Partai Hijau, Shane Rattenbury.

Tetapi sejumlah kelompok pendukung pernikahan sesama jenis dan pakar hukum konstitusi khawatir RUU ini bisa gagal jika sejumlah kalimat tidak diganti, juga perlu adanya status pernikahan yang terpisah bagi pasangan sesama jenis.

Pemerintah Federal Australia sudah memberikan sinyal akan menggugat UU ini di Mahkamah Agung.

Menanggapi hal ini, pemerintah ACT akan mengajukan sejumlah amandemen untuk memperjelas ruang lingkup hukum, saat  akan diperdebatkan di parlemen.

Jaksa Agung ACT Simon Corbell mengatakan RUU Pernikahan Sesama Jenis berganti nama menjadi Undang-undang Kesetaraan Pernikahan Sesama Jenis.

"Masalahnya lebih soal bahasa, daripada isi substansi dari undang-undang. Tapi kita perhatikan bahasa bisa menjadi faktor yang paling diperdebatkan di pengadilan," ujar Simon. "Tetapi perubahan kalimat dan bahasa tidak mengubah substansi undang-undang secara keseluruhan. "

Namun perubahan bahasa ini tidak bisa diterapkan bagi mereka yang diidentifikasi bukan laki-laki, bukan juga perempuan.

"Kami menyesal dengan adanya perubahan yang dibuat, tetapi kita sesuai pandangan sejumlah pakar konstitusi bahwa kita harus menempatkan masalah yang tidak lagi diragukan secara terminologi," tambah Simon.
 

'Solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya'

Sementara itu, sejumlah tokoh agama di Canberra menggelar pertemuan untuk menentang rencana undang-undang ini. 

Mereka yang hadir adalah para tokoh agama dari umat Yahudi, Katolik Roma, Anglikan, Presbyterian, Gereja Advent Hari Ketujuh, dan ulama Islam.

Rabbi Shimon Cowen mengatakan ini adalah yang pertama kalinya semua agama datang bersama-sama untuk membicarakan masalah yang sama.

Ia mengatakan dorongan pemerintah untuk meloloskan pernikahan sesama jenis telah mengabaikan pandangan sebagian besar masyarakat.

"Kami berharap pertemuan ini bisa menyadarkan pemerintah untuk tidak memaksakan perubahan drastis secara sepihak pada populasi yang sebagian besar terdiri dari agama yang menjunjung pernikahan tradisional," ujarnya.