Canberra buka peluang perkawinan sesama jenis

Pemerintah Negara Bagian Ibukota Canberra secara resmi mengajukan rencana undang-undang (RUU) Kesetaraan Perkawinan, Kamis (19/9/2013). Jika disahkan, pasangan sesama jenis akan bisa melangsungkan pernikahan di negara bagian Australian Capital Territory (ACT) akhir tahun ini.

Saat RUU diajukan para pendukung perkawinan sesama jenis yang hadir di ruang parlemen langsung bersorak sorai.

Jika RUU pada akhirnya disahkan, Wilayah Ibukota Australia akan menjadi negara bagian pertama yang melegalisasi perkawinan sesama jenis.

Pembahasan RUU ini diharapkan akan rampung bulan depan, dengan dukungan penuh dari Menteri Negara Bagian Shane Rattenbury dari Partai Hijau serta delapan legislator dari Partai Buruh.

Menurut Menteri Utama Katy Gallagher, pasangan sejenis akan bisa melaksanakan pernikahan mereka di Canberra sebelum akhir tahun.

"Kami telah berjanji saat pemilu untuk menjadi teman terbaik bagi kaum LGBTI (lesbian, gay, bi-sexual, transgender, intersex)," katanya. "RUU ini menjadi bukti janji kami itu."

Ini bukan pertama kalinya ACT mencoba melegalisasi perkawinan sesama jenis. Sebelumnya di tahun 2006 pernah diajukan RUU Civil Unions namun ditolak pemerintahan John Howard saat itu.

Namun diperkirakan saat ini akan menjadi lebih sulit bagi pemerintah federal untuk membatalkan perundang-undangan negara bagian, karena upaya pembatalan harus melewati proses di dua kamar parlemen federal. Meskipun DPR federal kini dikuasi mayoritas Koalisi pimpinan PM Tony Abbott, namun di Senat federal Koalisi itu memerlukan dukungan senator dari partai-partai kecil dan independen untuk bisa mencapai mayoritas.

Diperkirakan, RUU ini jika disahkan parlemen negara bagian ACT, akan ditantang ke Mahkamah Agung oleh pemerintahan PM Tony Abbott yang tidak mendukung perkawinan sesama jenis.

Abbott menyatakan menunggu nasehat hukum atas pengajuan RUU tersebut. "ACT berhak melakukan apa saja dalam kerangka hukum yang berlaku," katanya. "Namun kita tahu konstitusi kita mengatur masalah perkawinan sebagai yurisdiksi pemerintah federal".