Sebuah bocoran email yang diunggah di situs WikiLeaks mengungkapkan sedikitnya 4 perusahaan swasta Australia berusaha menjual sejumlah perangkat lunak mata-mata kontroversial dan juga alat pengawasan kepada lembaga penegak hukum Australia. Salah satu perusahaan itu bahkan mengaku bekerja sebagai perantara penyediaan produk dan jasa sejenis untuk lembaga intelejen Indonesia.
Perangkat lunak mata-mata khusus ini dikembangkan oleh perusahaan Italia yang kontroversial – Hacking Team, yang baru-baru ini menuai kritik karena keterkaitannya dengan regime represif.
Awal bulan ini rahasia dapur Hacking Team terungkap ke publik setelah perusahaan itu sendiri dibajak dan ribuan email perusahaannya dipublikasikan di situs WikiLeaks.
Harta karun berupa email itu mengungkapkan banyak perjanjian rahasia dan menguntungkan yang dilakoni industri pengawasan swasta tersebut.
Penelusuran yang dilakukan ABC mengungkapkan sejumlah perusahaan Australia ternyata telah bertindak sebagai perantara, di satu sisi menjembatani urusan dengan Hacking Team dengan Kepolisian Federal Australia, dan disisi lain mereka juga berhubungan dengan departemen Pertahanan dan intelijen Indonesia.
Produk terkemuka buatan Hacking Team, yang disebut Remote Control System (RCS) – dapat meneruskan data dan mendengarkan komunikasi sebelum dienkripsi.
Begitu komputer atau ponsel terinfeksi dengan sistem ini maka alat ini dapat membaca email, mengaktifkan mikrofon atau kamera pada peralatan tersebut, mengidentifikasi password dan merekam panggilan Skype.
Email, dan pertanyaan oleh ABC, mengungkapkan empat perusahaan Australia yakni Providence Australasia, Miltect, Criterion Solusi dan GRC360 – telah melakukan kontak dengan Hacking Team.
Mantan personil Kepolisian Federal Australia, Nigel Phair kepada ABC perusahaan semacam ini perlu lebih transparan dan begitu juga dengan siapa saja yang mengontrak mereka.
"Jika anda hendak mengandalkan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi yang akan melanggar batas privasi, memata-matai warga, maka Anda harus benar-benar memeriksa kecanggihan perusahaan swasta tersebut,"
Satu dari keempat perusahaan yang diketahui terlibat sebagai perantara dengan Hacking Team, yakni Providence Australasia, dioperasikan dari sebuah rumah di pinggiran kota Perth dan berhasil mendapatkan keuntungan $70.000 tahun ini dengan menyediakan layanan pengawasan multimedia untuk Departemen Pertahanan Australia.
Hubungan itu terungkap dalam email yang ditulis Providence Australasia, Matt Jamieson kepada Hacking Team pada bulan November 2012 yang mengatakan sejumlah lembaga di Australia dan Selandia Baru tertarik dengan produk milik Perusahaan Italia tersebut.
Email internal dari Hacking Team mengatakan: "FYI klien dari Providence yang mewakili pasukan khusus Pertahanan Australia. Rupanya klien mereka sudah menggunakan solusi Gamma, tetapi tampaknya mereka kurang puas sama sekali dengan alat itu dan meminta Providence untuk menghubungi kami. Sekarang waktunya bagi kita.. untuk mengalahkan pesaing kita! "
Namun dalam pernyataanya kepada ABC, Departemen Pertahanan mengatakan militer Australia tidak memiliki hubungan langsung dengan Hacking Team".
ABC juga sudah mencoba menghubungi kantor Providence di Australia untuk menanggapi pemberitaan ini, namun perusahaan itu belum memberikan respon.
Dan sejak ABC mengontak mereka, Providence telah menghapus alamat kantor mereka di Australia di situsnya.
Sementara perusahaan pengawasan Australia lainnya, Miltect, juga ikut teridentifikasi dalam email Hacking Team dan perusahaan itu dioperasikan dari sebuah rumah di NSW.
Perusahaan ini telah melakukan kontrak dagang lebih dari $1 juta dengan Departemen Pertahanan Australia selama beberapa tahun. Namun dari laman situsnya, perusahaan ini mengaku juga memiliki kerjasma dengan klien komersil lainnya.
Direktur Miltect, Kevin McKinnon juga diduga menempatkan dirinya sebagai perantara antara Hacking Team dengan lembaga intelejen Indonesian yang sudah lebih dulu menjadi klien dari perusahaannya.
"Perusahaan kami menyediakan beragam produk dan layanan kepada lembaga pemerintah di Indonesia. Lembaga itu meliputi kepolisian nasional, biro intelejen nasional, Biro Narkotika Nasional dan juga militer Indonesia," kata Kevin McKinnon.
"Produk-produk ini dan layanan kami meliputi pengamanan komunikasi, produk intelejen taktis, pengawasan rahasia dan peralatan intersepsi.
"Kami memiliki kantor pusat di Australia, namun, sekarang memiliki kami memiliki kantor perwakilan di Jakarta mengingat volume kontrak kami yang cukup banyak ."
ABC berusaha menghubungi McKinnon untuk wawancara namun permintaan itu ditolak melalui penasehat hukum McKinnon.
Email antara Miltect dan Hacking Team ini yang bocor ini menunjukan bahwa kesepakatan tidak terwujud.
Namun, Hacking Team berusaha mengeksploitasi keretakan hubungan Australia dan Indonesia setelah Australia diketahui menyadap telepon presiden Indonesia.
"Pemerintah Indonesia, sedang mencoba untuk mencapai semacam kedaulatan intelejen karena sangat tak percaya dengan apa yang disebut sebagai Lima Mata (Commonwealth) … Jadi pasar Indonesia sudah siap, mereka bersedia membangun aparat intelijen sendiri – mari kita lakukan, "kata Hacking Team, Vincenzetti.
Hacking Tim juga menolak untuk diwawancarai, tapi memberikan tanggapan sebagai berikut : "Hacking Team mewajibkan klien kami untuk memastikan kalau teknologi milik kami tidak akan digunakan untuk militer atau tujuan ilegal.
Perlu transparansi
Spesialis pengawasan asal Kanada yang kini bekerja di Fakultas Krimonologi Universitas Deakin, Adam Molnar, jumlah pelaku industri pengawasan swasta semacam ini sangat besar.
"Industri pengawasan swasta ini disebut 'pintu putar' atau 'pintu putar emas' ," katanya.
"Anda melihat ada banyak kemitraan, hubungan yang saling mengunci antara perusahaan keamanan swasta, pengawasan pribadi dan juga aparat penegakan hukum serta badan-badan keamanan nasional."
Menurut mantan personil AFP, Nigel Phair hubungan semacam itu sangat penting.
"Perusahaan swasta merupakan mitra utama yang penting, dalam pengembangan teknologi semacam ini, mereka mampu melakukan pengembangan. Pemerintah tidak punya staf yang cukup untuk melakukan hal semacam itu,' katanya.
Phair menyerukan perlunya transparansi dan pelaporan mengenai penggunaan teknologi pengawasan oleh lembaga penegak hukum dan intelijen.
"Sebagai masyarakat kita perlu memiliki diskusi mengenai hal ini dan lembaga pemerintah seperti lembaga penegak hukum dan intelejen juga perlu sedikit terbuka mengenai apa yang mereka lakukan, dan melaporkan hal semacam ini lebih sedikit transparan," katanya.
"Saya pikir pelaporan penggunaan teknologi pengawasan ini perlu lebih rinci, misalnya digunakan untuk apa, berapa banyak yang kemudian terbukti dan menghasilkan?"
Saat ini hampir tidak mungkin mengetahui teknologi apa yang digunakan oleh lembaga intelejen dan penegak hukum Australia lantaran kurangnya pelaporan oleh lembaga parlemen dan efek klausa kerahasiaan perusahaan yang digunakan oleh kontraktor swasta.
