Bertemu PM Australia di KTT ASEAN, Presiden Jokowi Bahas Papua
Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bangkok (4/11/2019). Dalam pertemuan mereka, Presiden Jokowi menceritakan kunjungannya ke Papua dan berjanji segera meratifikasi kemitraan komperehensif IA-CEPA.
Bertempat di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Presiden Jokowi menceritakan kunjungannya ke Papua akhir Oktober lalu kepada Perdana Menteri Scott Morrison.
Dalam pertemuan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bahwa ia telah meresmikan Jembatan Youtefa yang menghubungkan Jayapura dengan Distrik Muara Tami.
“Papua adalah provinsi pertama yang saya kunjungi setelah saya dilantik. Alhamdullilah saat ini situasi Papua dan Papua Barat telah kembali normal. Aktivitas ekonomi telah berjalan kembali,” papar Presiden Indonesia ini kepada Morrison seperti tertulis dalam keterangan resminya (4/11/2019).
“Saya juga resmikan Pusat Pengembangan start-up Pemuda Papua, Papuan Youth Creative Hub. Dua hal tersebut merupakan manisfestasi komitmen saya untuk membangun Papua,” imbuh Presiden Jokowi.
PM Morrison lantas memuji langkah Presiden Indonesia itu.
“Terima kasih telah berbagi hasil kunjungan ke Papua,” sebut PM Morrison dalam siaran pers yang diterima ABC.
Di sisi lain, persoalan Papua di Australia menjadi semakin kompleks setelah aktivis hak asasi manusia (HAM) asal Indonesia yang kini berada di Australia, Veronica Koman, menemui beberapa anggota Parlemen Australia, termasuk politisi Partai Liberal -partai asal Scott Morrison, pertengahan Oktober lalu.
Veronica, yang kerapkali mengecam berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo di Papua, khususnya Papua Barat, dianggap berbagai pihak menggalang dukungan untuk advokasi yang dilakukannya.
“Saya harapannya supaya Australia sebagai negara terbesar di Pasifik dan salah satu tetangga terdekat bisa bantu menghentikan pertumpahan darah di West Papua (Papua Barat),” kata Veronica kepada ABC kala itu.
Perempuan ini juga mendapat penghargaan Sir Ronald Wilson yang diberikan lembaga non-pemerintah, Australian Council for International Development (ACFID).
Ia menerima penghargaan itu di Sydney (23/10/2019) karena dianggap berani menyuarakan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.
Biro Pers Sekretariat Presiden
Segera ratifikasi IA-CEPA
Selain membahas Papua, pertemuan dua kepala negara itu juga mengangkat soal kemitraan komprehensif IA-CEPA (Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement).
Kemitraan komprehensif IA-CEPA adalah kesepakatan kedua negara di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi.
Presiden Jokowi menyambut baik proses ratifikasi IA-CEPA di Parlemen Australia.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen Pemerintahannya untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif dengan Australia.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, PM Morrison menyambut baik komitmen Indonesia.
“Saya berharap akhir tahun ini bisa selesai karena saya melihat sudah tidak ada lagi perbedaan pandangan,” sebut PM Morrison dalam keterangan resminya.
Melalui IA-CEPA, seluruh produk ekspor Indonesia bisa masuk ke pasar Australia tanpa bea masuk, dan 99 persen produk ekspor Australia bisa masuk ke Indonesia tanpa bea masuk.
Selain itu, Australia menyediakan kuota sebanyak 4.100 working holiday visa (WHV) dengan kenaikan 5 persen per tahun sampai mencapai 5.000 orang per tahun.
Kemitraan baru
KTT ASEAN ke-35 di Bangkok juga dihadiri 15 pemimpin negara Asia-Pasifik yang sepakat untuk melakukan perdagangan bebas, yang disebut-sebut terbesar di dunia.
Kemitraan komprehensif kawasan (RCEP), nama perjanjian kawasan itu, adalah kesepakatan antara 10 negara anggota ASEAN dengan Jepang, China, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, dan India.
Namun belakangan, India menolak untuk bergabung dalam kesepakatan ini.
Australia sendiri telah memiliki kesepakatan dagang bilateral dengan masing-masing negara anggota ASEAN dan dengan beberapa negara lain dalam perjanjian itu.
Namun pakta kesepakatan baru ini membakukan aturan dagang di 15 negara dan memberi akses yang lebih baik kepada pasar, di luar dari apa yang tertuang dalam perjanjian biasa.