Australia tunda tambahan dana peradilan HAM Khmer Merah

Australia menyatakan tidak akan mendanai pengadilan untuk kejahatan Khmer Merah, Kamboja, dikarenakan saat ini tengah menjalani masa kampanye pemilu. 

Saat ini, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengadilan yang khusus mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM rezim Khmer Merah di tahun 1970an tersebut mengalami kesulitan pendanaan. 

Rezim Khmer Merah dituduh bertanggung jawab atas penyiksaan dan pembunuhan dua juta warganegara Kamboja. 

Pemerintah Kamboja membayar staf pengadilan tersebut dengan bantuan donor-donor internasional, termasuk Australia. Pengadilan pertama digelar pada tahun 2006 lalu. 

Namun, minggu ini sekitar 200 staf lokal pengadilan berhenti bekerja karena belum menerima gaji sejak bulan Juni. 

Australia adalah donor terbesar kedua setelah Jepang. Sejauh ini, Australia telah menyumbang 23 juta dollar dengan pembayaran terakhir sebesar 3,25 juta dollar pada bulan Juni. 

Juru bicara pemerintah Kamboja Ek Tha berkata bahwa pengadilan tersebut kini mencari sumbangan lebih banyak dari donor-donor internasional. 
Sejauh ini, baru satu pemimpin Khmer Merah yang dijatuhi hukuman. Satu dari empat terdakwa di pengadilan kedua meninggal dan yang satu lagi dikecualikan karena menderita demensia. 

Dua lainnya adalah Nuon Chea, yang dikenal sebagai orang berkuasa kedua setelah Pol Pot di Khmer Merah, serta mantan pemimpin Kamboja setelah Pol Pot, yaitu Khieu Samphan. Putusan terhadap dua orang ini dikabarkan akan dikeluarkan pada tahun 2014. 

Komitmen pemerintah Kamboja terhadap pengadilan ini telah lama dipertanyakan, namun Ek Tha membantah pendapat bahwa pemerintahnya menggunakan alasan kekurangan dana agar dapat menghentikan proses pengadilan. 

Menurutnya, pertemuan dengan duta besar Australia Alison Burrows hari Selasa (03/09) tidak sukses. 

Salah satu juru bicara untuk Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr menyatakan bahwa dana tidak akan dialokasikan sebelum pemilu Australia berlangsung pada tanggal 7 September. Setelah pemerintahan baru terpilih, pemerintahan baru itu lah yang akan mempertimbangkan pendanaan pengadilan Khmer Merah.