Australia Tetap Berlakukan Larangan Impor Senapan Angin Adler

Larangan impor senapan angin (untuk berburu) merek Adler, yang dinilai kontroversial, akan tetap berlaku di Australia. Hal ini terjadi setelah negara bagian dan teritori di sana gagal mencapai konsensus tentang bagaimana senapan ini harus diklasifikasikan.

Sejumlah Menteri Australia di bidang kehakiman bertemu di Melbourne pada Jumat (21/10) pagi untuk mempertimbangkan klasifikasi baru bagi senapan bertuas tersebut.

Saat ini ada larangan bagi penggunaan senapan angin merek ‘Adler’ yang memiliki kapasitas peluru lebih dari lima putaran.

Kekhawatiran atas pembatasan yang lebih ketat terhadap senapan angin ‘Adler’ -yang memiliki 7 putaran -untuk disetujui Parlemen di negara-negara bagian tertentu, sempat muncul.

Polisi Federal Australia dan Menteri Kehakiman Australia, Michael Keenan, mengatakan, ada pandangan “mayoritas” tetapi itu tak “bulat”, yang berarti larangan tersebut akan tetap berlaku.

“Dengan tak adanya kesepakatan bulat di antara semua yurisdiksi, larangan impor senapan angin bertuas yang diberlakukan Pemerintah Australia akan tetap ada,” jelas Michael.

Ia menambahkan, “Peraturan itu secara eksplisit menyatakan bahwa larangan akan tetap berlaku sampai kami mendapatkan kesepakatan bulat, dan juga sampai kesepakatan itu benar-benar diterapkan dalam tiap yurisdiksi.”

Informasi kunci:

• Negara bagian dan teritori gagal menyepakati status senapan angin tujuh tembakan merek ‘Adler’

• Kebuntuan mungkin membuat ketegangan di kubu Koalisi terus memanas

• Amnesti senjata akan dilakukan tahun depan

Kebuntuan picu ketegangan antar politisi

Mayoritas negara bagian dan teritori mendukung untuk memindahkan senapan ‘Adler’ lima putaran ke dalam kategori B dan senapan ‘Adler’ tujuh putaran ke dalam kategori D -yang artinya senapan ini hanya bisa digunakan oleh petani dan penembak profesional.

Keputusan untuk mempertahankan larangan tersebut kemungkinan memicu kemarahan para penembak dan pendukung Partai Nasional, yang berpendapat bahwa senapan bertuas tak begitu berbahaya seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang.

Hal ini juga bisa memicu ketegangan antara politisi Partai Liberal dengan Partai Nasional Australia yang tak setuju apakah larangan semestinya dicabut.

Beberapa anggota Partai Nasional bersikeras agar Perdana Menteri Australia seharusnya mencabut larangan tersebut.

Perkembangan terbaru ini juga tak mungkin menenangkan Senator asal New South Wales, David Leyonhjelm, yang mencoba menggunakan larangan impor sebagai alat tawar-menawar untuk negosiasi.

Turnbull dan Abbott berselisih

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, dan pendahulunya, Tony Abbott, terlihat berselisih paham di Parlemen pada Kamis (20/10) atas klaim bahwa Pemerintah siap menukar perubahan kebijakan senapan dengan dukungan di Senat.

Seorang sumber senior di pemerintahan Australia mengatakan, gagasan yang menyebut bahwa Tony Abbott tak menyadari kesepakatannya dengan Senator Leyonhjelm -untuk membiarkan larangan impor terhadap senapan angin berberkapasitas tinggi berubah -adalah “sampah”.

Beberapa anggota Parlemen Koalisi juga telah mengejek klaim Tony Abbott yang menyebut bahwa ia tak memiliki pengetahuan tentang kesepakatan itu saat menjabat sebagai Perdana Menteri. Mereka mengatakan, sungguh merupakan hal yang tak terbayangkan bahwa kantor Perdana Menteri saat itu tidak tahu.

Amandemen batasan waktu (sunset clause) dalam larangan itu harus melalui kantor Abbott sebagai Perdana Menteri serta Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, sebelum dipertimbangkan oleh Dewan Eksekutif Pemerintah untuk persetujuan.

Pada Jumat (21/10), Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia saat ini, mengkonfirmasi bahwa pemberlakuan batasan waktu (terhadap larangan) bukanlah keputusan Kabinet.

Apa yang diributkan?

• Beberapa senapan angin ‘Adler’ memiliki kapasitas peluru tujuh putaran, dengan putaran lainnya disimpan dalam laras

• Pergerakan tuas senapan ini digambarkan relatif cepat, memungkinkan tembakan diluncurkan secara berurutan

• Penentang pencabutan khawatir jika senjata ini berada di tangan yang salah, bisa menyebabkan peristiwa tragis seperti tragedi pembunuhan massal ‘Port Arthur’ tahun 1996

• Para pendukung pencabutan larangan percaya hal ini akan membantu para penembak di pedesaan dalam mengatasi "kerusakan akibat hama liar".

Amnesti senjata dilakukan tahun depan

Menteri urusan Kehakiman di tingkat federal, negara bagian dan teritori telah sepakat untuk mengadakan amnesti senjata nasional yang baru di tengah tahun 2017. Hal ini memungkinkan warga untuk menyerahkan senjata api tak terdaftar mereka tanpa hukuman.

Senjata itu tak akan dibeli kembali, dan masing-masing negara bagian punya kewenangan sendiri itu untuk memutuskan bagaimana untuk menerapkan rencana tersebut.

Menteri Michael menyampaikan bahwa para menteri telah mencapai kesepakatan prinsip untuk amnesty, pada bulan lalu.

"Amnesti itu akan memberi kesempatan bagi orang-orang yang, dengan alasan apa pun, memiliki senjata api tak terdaftar untuk menyerahkannya tanpa takut dituntut," utaranya.

Menteri Michael juga menunjukkan niat Pemerintah Australia untuk terus mengejar hukuman minimal wajib lima tahun bagi pelanggaran penyelundupan senjata.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterjemahkan: 18:47 WIB 21/10/2016 oleh Nurina Savitri.