Australia Tempatkan Petugas Pajak di Perusahaan Swasta

Pemerintah Australia kini mulai menarget perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini dan mencoba mengakali sistem untuk menghindari pembayaran pajak. Sebanyak 60 petugas pajak (ATO) akan ditempatkan di 10 perusahaan swasta multinasional yang ada di Australia.

Demikian ditegaskan Menteri Bendahara Negara (Treasurer) Joe Hockey kepada wartawan di Canberra, Selasa (9/12/2014).

Menurut informasi yang diperoleh ABC, salah satu jenis perusahaan yang menjadi target adalah sejumlah raksasa IT seperti Google.

Adanya celah bagi perusahaan multinasional untuk mengakali sistem pajak, menyebabkan perusahaan tersebut hanya membayar pajak dalam jumlah yang sangat kecil ke kas negara Australia.

"Kami ingin memastikan bahwa perusahaan yang mengeruk keuntungan di Australia harus membayar pajak di Australia," tegas Joe Hockey.

"Namun tindakan ini memerlukan dukungan dari negara-negara lain untuk bisa sukses," tambahnya.

Menteri Hockey menolak menyebutkan nama perusahaan yang menjadi target petugas pajak, namun membenarkan pihaknya telah memberiken kewenangan kepada petugas ATO untuk mengaudit pajak perusahaan multinasional di Australia.

Menurut Hockey, Australia mengalami kebocoran penerimaan pajak antara 1 hingga 3 miliar dollar pertahun.

Australia saat ini menjalin kerjasama perpajakan dengan sejumlah negara terutama dalam kerangka G20, guna menutup peluang penyalahgunaan aturan pajak oleh perusahaan swasta multinasional.

"Perusahaan multinational tidak lagi bisa akal-akalan untuk mengurangi pajak mereka. Hari seperti itu telah lewat," kata Hockey kepada ABC.

Namun Hockey mengakui tindakan semacam ini juga bisa berlaku bagi perusahaan Australia yang beroperasi di negara lain.

"Jika perusahaan Australia tidak membayar pajak sebagaimana seharusnya di negara lain, maka hal itu jelas tidak adil bagi negara bersangkutan," katanya.