ABC

Australia Selatan Luncurkan Reformasi Demokrasi

Pemerintah Australia Selatan meluncurkan kebijakan baru bertajuk Reformasi Demokrasi dengan tujuan mengembalikan proses pengambilan keputusan melalui partisipasi publik yang lebih besar. 

Menteri Utama (Premier) Australia Selatan Jay Weatherill mengumumkan kebijakan itu, Kamis (13/8/2015) malam waktu setepat.

Dengan kebijakan ini, kata Weatherill, pemerintah diharuskan lebih berkolaborasi dengan kalangan organisasi bisnis dan LSM, serta lebih sering melakukan konsultasi publik lebih dini sebelum membuat suatu keputusan.

Menteri Utama (Premier) Australia Selatan Jay Weatherill
Menteri Utama (Premier) Australia Selatan Jay Weatherill

 

Weatherill menjelaskan, praktek pelibatan publik dalam pengambilan keputusan pemerintah telah dicoba melalui bentuk citizens' juries.

"Jadi bentuknya sama seperti konsultasi publik namun bukan setelah keputusan jadi baru meminya pendapat publik," jelasnya.

Model konsultasi publik seperti itu, kata Weatherill lagi, tidak disukai oleh rakyat karena dipandang tidak otentik.

Namun wakil pemimpin oposisi Australia Selatan Vickie Chapman menuding Weatherill memiliki rekam jejak dalam mengabaikan opini publik selama ini.

Chapman mencontohkan bagaimana keputusan mengenai perubahan zona waktu Australia Selatan dimana opini publik tidak menghendaki perubahan, atau kalau pun diubah harus disesuaikan dengan waktu Australia Barat.

"Namun Weatherill justru tetap menghendaki agar disesuaikan dengan waktu Austraia Timur," jelasnya.

Pengamat politik dari University of Adelaide Professor Clem Macintyre menilai ide pelibatan publik ini bisa diterapkan. "Ini ide yang baik," katanya.

Namun Prof Macintyre mengingatkan, mekanisme pelibatan publik ini bisa saja menyulitkan pemerintah nantinya.

"Jika masyarakat merasa bahwa masukan-masukannya didengarkan namun tidak diterapkan, malah bisa membuat orang makin sinis kepada pemerintah," jelasnya.

Weatherill menambahkan bahwa kebijakan barunya ini bukan berarti akan melepas semua kewenangan pemerintah dalam membuat keputusan, namun setidaknya memastikan bahwa rakyat memiliki kesempatan untuk dilibatkan.