Australia Resmi Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Pernikahan sesama jenis akan legal di Australia, menyusul keputusan Parlemen negara tersebut untuk mengubah Undang-Undang Pernikahan dan mengakhiri larangan terhadap pasangan gay dan lesbian untuk menikah.

Empat orang anggota DPR Australia menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

RUU yang diusulkan oleh Senator dari Partai Liberal, Dean Smith, itu sekarang akan menjadi undang-undang setelah tercapainya keputusan pada hari Kamis (7/12/2017) yang diwarnai sorak sorai, tangisan dan tepuk tangan di DPR Australia.

Masyarakat mengantri untuk masuk ke galeri umum demi menyaksikan undang-undang pernikahan Australia itu diubah dan pada saat pemungutan suara terakhir, mereka memenuhi seluruh bagian dalam galeri umum itu.

Para pendukung pernikahan sesama jenis yang mengenakan kaos berwarna-warni bertuliskan  “YES(Ya)” bertepuk tangan dan bersorak saat perubahan UU itu dipastikan lolos, yang memicu dikeluarkannya peringatan berulang agar mereka menghentikan aksi mereka tersebut.

Galeri publik itu diramaikan dengan paduan suara ‘We Are Australia’ setelah pemungutan suara terakhir, di mana anggota Parlemen bergabung dari ruang sidang dengan rasa haru.

Sempat muncul sedikit keraguan bahwa RUU ini akan diloloskan dengan mendapatkan dukungan penuh dari Partai Nasional, Partai Liberal, Partai Hijau, anggota Parlemen non-Pemerintah lainnya dan Partai Buruh.

Para penentang pernikahan sesama jenis -yang termasuk anggota Partai Liberal, Andrew Hastie, Kevin Andrews dan Tony Abbott -mendorong perubahan, namun tidak ada satupun dari perubahan yang diusulkan oleh mereka berhasil.

Undang-undang tersebut disetujui oleh DPR Australia tiga minggu setelah Senator Smith berdiri di Senat dan menyatakan “RUU itu bukan hanya pemungutan suara untuk sebuah undang-undang tapi pemungutan suara tentang siapa kita sebagai rakyat”.

Para senator yang mendukung RUU tersebut berkumpul bersama di sisi ruang sidang DPR untuk bergabung dalam perayaan tersebut.

Veteran aktifis kampanye pernikahan sesama jenis, Warren Entsch, dikepung oleh rekan-rekannya.

Sebelumnya, anggota Parlemen gay dari Partai Liberal, Trent Zimmerman, mengapresiasi advokasi yang sudah dilakukan sejak lama oleh Warren Entsch, yang dianggapnya sebagai “Warga kehormatan kelompok homoseksual “.

Bagaimana putusan ini tercapai?

Sudah 13 tahun sejak pemerintahan Perdana Menteri John Howard mengubah UU Pernikahan untuk memastikan pernikahan sesama jenis tidak bisa dilegalkan.

Sejak saat itu, Partai Demokrat dan Partai Hijau di Australia telah beberapa kali melakukan upaya namun gagal untuk membatalkan keputusan tersebut, dan Warren Entsch menjadi terkenal dengan advokasinya yang penuh semangat untuk mengizinkan pernikahan gay.

Lima tahun yang lalu, Parlemen memiliki tiga RUU sebelum mereka berusaha mengizinkan pernikahan sesama jenis: satu RUU di Senat dari Partai Hijau, satu lagi RUU gabungan di tingkat DPR yang dipelopori oleh Adam Bandt dari Partai Hijau dan Andrew Willkie, seorang anggota Parlemen independen, dan yang ketiga, RUU yang diusulkan Stephen Jones dari Partai Buruh. Tidak ada satupun dai RUU ini yang berhasil

Manuver penting dan akhirnya sukses muncul dengan tenang dan hati-hati lebih dari setahun yang lalu.

Itu adalah sebuah manuver yang sangat cakap dalam teknik politik.

Kebijakan Koalisi untuk melakukan plebisit terkait pernikahan sesama jenis diblokir di Senat, tapi Jaksa Agung George Brandis mulai meredakan kemacetan politik ini dengan menghasilkan sebuah RUU.

RUU itu didasarkan pada pertimbangan bahwa jika plebisit benar-benar diadakan dan pemilih mendukung pernikahan sesama jenis, maka sebuah RUU akan dibutuhkan.

Lebih banyak siasat politik terbukti dengan cara komite Senat dipilih untuk memeriksa RUU tersebut, dengan sejumlah anggota termasuk Senator Dean Smith dan sesama Senator gay, Louise Pratt, dari Partai Buruh, serta para penentang pernikahan sesama jenis seperti Senator John Williams.

Dalam sebuah laporan yang berakhir dengan suara bulat, panitia meletakkan dasar bagi proses yang telah berakhir hari Kamis (7/12/2017), dengan menemukan jalan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang dipegang teguh kedua sisi perdebatan.

Dalam UU baru itu, disebutkan bahwa para pemuka agama harus dibebaskan dari kewajiban memimpin pernikahan sesama jenis, lantaran adanya consensus bahwa kebebasan beragama tetap harus dilindungi.

Dan yang terpenting, UU baru itu menyebutkan bahwa pernikahan didefinisikan secara sederhana antara dua orang.

Pemungutan suara pada hari Kamis (7/12/2017) menerapkan pertimbangan tersebut, dan Dewan Perwakilan Rakyat Australia telah membatalkan perubahan yang dibuat oleh pemerintah PM John Howard pada tahun 2004 untuk membatasi pernikahan di Australia hanya antara pria dan wanita saja.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.