ABC

Australia Perketat Laporan Pembayaran Kartu Kredit

Kalangan bisnis dan kelompok pemerhati hak konsumen resah dengan rencana penerapan kebijakan pelaporan  kredit baru pada Maret  2014 mendatang.

Saat ini, semua pemegang kartu kredit, pinjaman personal atau KPR juga diwajibkan melakukan pelaporan, termasuk  apakah mereka menunggak pembayaran tagihan. Dan kebanyakan laporan ini baru akan diminta jika, nasabah mengalami masalah dalam bertransaksi.

Tapi mulai tahun depan akan berlaku kebijakan pelaporan kredit baru yang lebih menyeluruh. Kebijakan ini akan meminta lebih banyak data yang nanti akan dibagikan ke industri keuangan.

Skema baru ini akan mengumpulkan informasi mengenai batas kredit, sejarah pembayaran, dan tanggal penutupan dan pembukaan.

Itu berarti diperlukan lebih banyak transparansi dan proses persetujuan permohonan pinjaman dan kartu kredit yang lebih cepat.

Namun demikian sejumlah pebisnis dan kelompok pemerhati hak konsumen menilai aturan baru ini memicu kekhawatiran terkait privasi pengguna kartu kredit dan pinjaman.

Kepala Dagang dan Industri Australia, Peter Anderson mengatakan masalah birokrasi dan privasi harus mendapat perhatian lebih.

"Aturan ini memicu pertanyaan bagaimana beberapa detail informasi yang diwajibkan itu akan dicari,” katanya.

“Kombinasi antara meningkatnya birokrasi atau kewajiban regulasi beserta kekhawatiran soal privasi, harus ditangani agar skema pelaporan ini bisa dipraktekan secara baik.”

Tapi Anderson mengatakan ada keuntungan dalam skema baru ini.

"Perubahan aturan dalam skema ini memungkinkan aspek positif seperti terekamnya sejarah pembayaran kartu kredit nasabah dan itu akan memberikan gambaran prospek keuangan yang lebih baik ketika permohonan kartu kredit atau pinjaman akan disetujui, “ katanya.

"Dan itu manfaat yang sangat membantu kedua pihak, baik bank yang meminjamkan maupun nasabah karena mereka akan mendapat informasi yang lebih baik mengenai status keuangan mereka dan laporan itu bisa menjadi dasar dalam bernegosiasi ketika hendak mengajukan bantuan keuangan.”

Tantangan bagi industri

Lebih lanjut Anderson menambahkan industri pemberi kredit dan keuangan harus  memahami ada sejumlah keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan baru ini nantinya.

“Tidak semua data yang hendak diketahui itu memang betul-betul diperlukan,” kata Anderson lagi.

David Leermakers, konsultan kebijakan senior pada Pusat Aksi Hukum Konsumen di Victoria mengatakan aturan ini akan menciptakan perubahan besar.

"Ke depan akan lebih banyak tersedia informasi di laporan kartu kredit anda. Dan pihak industri akan sangat senang dengan hal itu,” katanya.

"Mereka akan merasa berada pada posisi yang lebih baik untuk menilai tingkat kelayakan anda dalam mengajukan permohonan kartu kredit. Dan mereka akan bisa melaksanakan kewajiban mereka sebagai pemberi dana pinjaman yang bertanggung jawab dengan lebih baik," tegasnya.

"Tapi di sisi lain ada banyak informasi yang tersedia di sistem yang bisa mereka gunakan untuk menyasar target pasar kelompok tertentu.

"Bagaimana hal ini  bisa dilaksanakan dalam tataran praktis itu yang tampaknya belum bisa dipastikan, namun yang pasti akan terjadi adalah pemasaran kartu kredit akan bertambah alih-alih berkurang.

Leemakers mengatakan dengan banyaknya informasi yang tersedia, bola berada dikalangan industri. Mereka yang akan menentukan apakah mereka mampu menggunakan informasi itu dengan  bertanggung jawab atau tidak.

Sistem pelaporan kredit yang baru ini akan mulai diterapkan Maret 2014 mendatang